Wattimury: Jangan Paksakan Kehendak – Ambon Ekspres
Trending

Wattimury: Jangan Paksakan Kehendak

AMBON,AE— Rencana PDI Perjuangan mencalonkan pasangan Tagop Sudarsono Solisa-Ayub Saleky pada Pilkada Buru Selatan masih ditentang sujumlah kader. Namun, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu, tetap pada keputusan awal dan menjadikan hasil survei sebagai indikator.

Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku Lucky Wattimury mengatakan, aturan partai objektif dalam menentukan rekomendasi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kader partai tetap menjadi pertimbangan, namun partai juga tidak menggunakan kaca mata kuda untuk menentukan pilihan politik.

“Bahwa ada pertimbangan untuk mengutamakan kader partai itu benar. Tapi kita tidak menggunakan kaca mata kuda. Kita juga perlu mempertimbangkan situasi pemerintahan dan daerah yang harus dilihat secara baik. Dalam aturan partai pun ada membuka celah seperti itu. Untuk itu kita menggunakan pendekatan survei, agar apa yang akan diputuskan tetap objektif,” ujar Wattimuri kepada Ambon Ekspres via telepon Minggu (21/6).

Anggota DPRD Provinsi Maluku ini, menegaskan, kader partai yang ingin mendapatan rekomendasi PDI Perjuangan, tidak perlu memaksakan kehendak. Masih ada kesempatan dan waktu yang cukup panjang bagi kader untuk mengembangkan karier politik di pemerintahan Buru Selatan.

“Jangan sampai ada yang memaksakan kehendak. Kalau belum ada kesempatan, ya belajar dululah. Jangan berpikir seperti dunia ini sudah mau kiamat. Padahal ada waktu dan kesempatan yang cukup. Kelemahan-kelemahan yang ada bisa dibenahi. Kalau sudah, jangan kan calon wakil bupati, calon bupati pun bisa,” tandasnya.

Untuk memenangkan Pilkada di Bursel dan tiga daerah lainnnya, yakni Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Aru, kata dia, PDI Perjuangan membutuhkan kerjasama yang baik dengan partai lain. Sehingga tidak boleh dirasuki dengan intrik politik yang pada akhirnya merusak dan melemahkan kekuatan partai.

“PDI Perjuangan tidak berdiri sendiri. PDIP Perjuangan ada diantara banyak partai. Olehnya itu, kita membutuhkan kerjasama dengan partai-partai yang lain. Jangan pernah memaksakan kehendak untuk sebuah keputusan politik yang sebetulnya akan merusak partai,” akunya.

Lebih lanjut Wattimury mengatakan, kader partai harus berfikir rasional, bahwa pilihan kepada Ayub Saleky untuk berpasangan dengan Tagop Sudarsono Soulisa pada Pilkada Bursel, bukan demi kepentingan orang per orang. Olehnya itu, partai harus bijaksana dan mawas  untuk menentukan kandidat bupati dan wakil bupati.

Dia meminta seluruh kader PDI Perjuangan di Bursel menghargai proses yang ada dilakukan oleh DPP. Bahkan lanjutnya, sebagai kader, Samy Latbual dan anggotanya harus taat terhadap aturan dan mekanisme perekrutan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai.
“Dan saya minta orang-orang yang mengaku sebagai kader itu, jangan ngomong seenak perut. Kalau mengaku diri sebagai kader, mestinya menyerahkan kepada kebijakan-kebijakan partai. Jangan memaksakan kehendak. Kalau partai dirugikan, bagaimana?,” katanya.

Disingung soal ancaman kader PDIP Bursel yang akan keluar dari partai bila rekomendasi diberikan pada paket pasangan Tagop-Ayub, Wattimuri mengatakan, “saya pikir jangan mengancam seperti itulah. Yang namanya kader partai itu punya tiga syarat, yakni disiplin, loyal dan legowo. Jadi jangan paksa kehendak. Ini partai besar. Yang mengaku kader partai harus tahu aturan dan mekanisme partai,” tukas dia.

Dia mengaku, sesuai rencana, DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan rekomendasi dalam pekan depan. “Kemungkinan minggu depan. Karena kita juga butuh waktu yang cepat dan rencananya kan  Juni ini, sudah harus selesai semua,” ungkap mantan calon wakil walikota Ambon itu.

Wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Bursel Basri Solissa mengatakan, penolakan teradap Buce (AYub Seleky) merupakan aspirasi komulatif infrastruktur PDIP. “Ini bukan penolakan orang per orang, tetapi ini sikap DPC secara strukturak. Mulai dari Ranting, PAC dan DPC,” ungkap Basri via sms.

Basri menyatakan, pihaknya punya alasan rasionalisasi untuk melakukan penolakan. Pertama, mengacu pada keputusan Kongres bahwa bagi bupati yang masa jabatannya berakhir wajib hukumnya berpasangan dengan kader.

“Kedua, setelah diusung sebagai calon wakil mendampingi Tagop pada Pilkada sebelumnya dengan sejumlah komitmen, namun nnyatanya diabaikan. Misalnya sekretariat DPC sampai akhir masa jabatan, tidak dibangun,” bebernya.

Ketiga lanjut Basri, pada Pilpres dan Pileg 2014, Ayub melawan PDIP dan justru mendukung partai Demokrat. Olehnya itu, dia berharap dan meminta kepada DPD dan DPP PDIP agar tidak tertipu dengan akal-akalan Ayub.

“Kami tidak ingin di dustai kedua kalinya. Dan sikap kami jelas bahwa, ketua DPC Bung Sammy Latbual adalah harga mati sebagai calon wakil bupati,” tandasnya.

Basri mengaku sebagai kader, apapun keputusan partai harus ditaati. Namun kata dia, bagaimana caranya agar DPC PDIP mempertanggungjawabkan aspirasi PAC dan ranting yang berharap Latbual diusung.

“Apapun keputusan partai, sebagai kader kami tetap mengamankan keputusan itu. Tapi sebagai pengurus DPC, apa yang harus kami jelaskan kepada struktur partai ditingkat PAC dam Ranting. Pasti kami gagal dalam memperjuangkan aspirasi mereka, karena mesin partai ada di mereka,” ungkapnya.

Pengamat politik Universitas Darussalam Ambon Ali Roho Talaohu menilai, penolakan tersebut takkan berpengaruh terhadap keputusan DPP untuk menetapkan rekomendasi. Kalaupun ada, kata dia, hanya bagain dari dinamika partai yang lumrah terjadi di partai besar.

“Penolakan itu bagian dari dinamika, namun tidak berpengaruh terhadap keputusan DPP nantinya. Saya yakin PDIP sudah punya standar untuk mengusung paket pasangan ini (Tagop-Ayub-red) pada Pilkada Bursel,” ujar Talaohu, kemarin via telepon.

Sebagai partai peguasa dan ingin mempertahankan kekuasaan di eksekutif, PDIP kata dia, tentu punya pertimbangan yang matang untuk merekomendir Tagop-Ayub. Salah satunya mereka sudah punya basis yang kuat dan itu yang ingin dipertahankan. Juga faktor hasil survei apabila menunjukan elektablitas yang tinggi.

“Kalau pertimbangan atau indikator itu konsisten di pakai, maka PDIP tetap kembali mencalonkan Tagop dan Ayub. PDIP tak mau kalah di Pilkada dengan menentukan calon wakil yang salah,” kata magister ilmu politik Universitas Padjajaran Bandung itu.

Sebagai calon bupati, Tagop akan ditanyai oleh partai soal siapa figur calon wakil yang pantas dipaketkan dengannya. “Dan kalau Tagop memilih Ayub, maka partai tidak membelot. Apalagi didukung faktor elektabilitas yang tinggi,” paparnya.

Apakah kader PDIP akan menolak pasangan Tagop-Ayub bila tetap diusung, kata Talaohu, kemungkinan besar tidak terjadi. Sebab lanjutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu, memiliki tradisi kesolidatan yang kuat.

“PDIP itu punya tardisi yang baik. Misalnya di Pilkada Maluku, PDIP tidak mengusung kader sebagai calon wakil gubernur, namun mereka solid mengaman keputusan DPP dan nyaris masuk putaran kedua. Selain itu pada momentum konferensi daerah dimana sempat terjadi gejolak, tapi berhasil diredamkan setelah terpilihnya Edwin Huwae sebagai ketua DPD,” sebut dia.

Selain itu, menurut dia, kendati pun kader PDIP terutama di Bursel menolak dan tak mengamankan putusan partai, Tagop-Ayub masih punya peluang memenangi Pilkada. Investasi politik PDIP, akan tetap ditamankan di Bursel.

“Karena pak Tagop dan Ayub sudah punya basis yang cukup. Mereka tetap punya peluang itu. Ditambah elektabiltas mereka yang tentu telah disurvei oleh PDIP,” katanya.(TAB)

Most Popular

To Top