Anehnya Ekonomi Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Anehnya Ekonomi Maluku

Tahun ini adalah tahun yang berat bagi perekonomian nasional, setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Hal ini dapat dilacak pada beberapa indikator makro ekonomi berikut; pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2015 yang hanya sebesar 4,71 persen dibanding triwulan yang sama 2014 yang sebesar 5,14 persen. Begitu juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang telah melewati level Rp. 13.300 per dollar.

Hal ini telah berimbas pada kenaikan hampir semua  barang kebutuhan masyarakat. Akibatnya, daya beli menjadi lemah dan beban hidup menjadi makin berat bagi mayoritas rakyat Indonesia. Ancaman krisis ekonomi nasional kembali mulai terlihat.

Kita yang berada di daerah, utamanya Maluku, adalah pihak yang patut untuk lebih khawatir atas fenomena perekonomian nasional tersebut. Kekhawatiran ini terutama disebabkan perekonomian daerah yang diselimuti oleh “keanehan”. Disebut “aneh” setidaknya oleh beberapa alasan. Pertama, meski tahun 2014 Maluku mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang melampaui level pertumbuhan nasional, yakni 6,70 persen (pertumbuhan nasional hanya sebesar 5,20 persen) tetapi hal tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap penguatan ekonomi daerah.

Kalau dibedah lebih lanjut, pertumbuhan tersebut disumbangkan, sebagian besarnya, oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai hingga 72,9 persen. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang mencapai 37,74 persen. Bandingkan dengan kinerja ekspor barang dan jasa yang hanya mencapai 21,70 persen. Artinya, perekonomian Maluku ditopang oleh sisi permintaan yang tinggi, bukan penawaran, dan itu berarti sektor riil stagnan.

Tidak bergeraknya sektor riil ini mengancam perekonomian lokal, yang memang dari dulu sudah saya sebut belum mandiri, karena dalam posisi perekonomian nasional yang sedang terancam krisis seperti saat ini, maka nasib masyarakatnya akan mudah terpukul dan jatuh dalam perangkap kemiskinan struktural. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku yang tinggi ternyata dibarengi pula oleh tingginya angka pengangguran yang dalam empat tahun terakhir terus meningkat; 2011 angka pengangguran ada pada level 7,38 persen, 2012 menjadi 7,51 persen, 2013 naik lagi menjadi 9,75 persen dan 2014 kembali naik menjadi 10,51 persen. Ini benar-benar aneh.

Keanehan kedua, tentang kontribusi sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku. Dalam tiga tahun terakhir sumbangan sektor pertanian semakin menurun terhadap total PDRB dan digantikan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai pemberi kontribusi terbesar. Hingga 2014, kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran telah mencapai 29,70 persen sedangkan sektor pertanian justru menurun pada angka 27,56 persen.

Artinya, meski Maluku mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, tetapi justru pemerintah daerah tidak ikut memperkuat sektor ini. Selain itu, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masuk dalam kelompok sektor tersier sedangkan pertanian termasuk kelompok sektor primer. Bagaimana mungkin pemerintah daerah membiarkan struktur ekonomi daerah bergeser dari sektor primer ke sektor tersier di tengah-tengah fakta bahwa Maluku masih memenuhi mayoritas kebutuhan pangannya dengan mengimpor dari provinsi lain? Ini juga benar-benar aneh.

Keanehan ketiga, beberapa hari lalu saya berkesempatan berdiskusi dengan salah seorang anak muda Maluku yang saat ini bekerja sebagai salah satu staf di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Hemat saya, dia adalah salah satu anak muda Maluku berbakat dan berwawasan luas. Menurutnya, kelemahan utama pemerintah daerah Maluku saat ini dalam menata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah lemah dalam hal loby.

Sebagai ahli, tentu anak muda Maluku tersebut mengerti dan dapat membandingkan perilaku serta pola komunikasi pejabat daerah Maluku dengan perilaku dan pola komunikasi pejabat daerah lainnya di Indonesia. Saya setuju dengan pendapatnya. Selama ini, kita mafhum bahwa posisi tawar Maluku di Jakarta sangat lemah.

Lobi Maluku bahkan lemah dibandingkan Maluku Utara. Lobi terhadap pemerintah pusat ini teramat vital mengingat ketersediaan dana pembangunan nasional sangat terbatas, sementara daerah dihadapkan pada masalah kapasitas fiskal. Perlu upaya ekstra untuk membuat kepentingan daerah menjadi prioritas nasional. Padahal kita punya banyak elemen dan instrumen perjuangan strategis semisal Anggota DPR RI asal Maluku, begitu juga dengan anggota DPD RI, elemen masyarakat adat atau kelompok pemuda dan tentu saja kalangan kampus.

Jarang terlihat ada sinergi positif antara pemerintah daerah dengan elemen-elemen tersebut dalam memperjuangkan kepentingan strategis daerah di pusat. Bandingkan dengan Jogya ketika memperjuangkan status keistimewaan daerahnya. Dari Sri Sultan hingga tukang becak semuanya terlibat dan dilibatkan dalam gerakan aksi massa menuntut pemerintah pusat untuk mengakomodir tuntutan daerahnya, atau Riau yang berani “mengancam” pemerintah pusat pada masa-masa awal reformasi.

Keanehan keempat, adalah keengganan pemerintah daerah dalam mereformasi birokrasi. Dalam artikel terdahulu, saya sudah kemukakan bahwa birokrasi daerah adalah bagian dari masalah keterbelakangan Maluku. Ini menyangkut faktor kelembagaan. Faktor ini adalah kata kunci dalam membuat suatu negara atau daerah maju atau terbelakang.

Teori ini juga telah dibuktikan oleh berbagai riset lokal serta publikasi penelitian panjang yang dilakukan diberbagai negara oleh Daren Acemoglu dan James A. Robinson (lihat juga Kompas, 20 Juni 2015, Hlmn. 7). Karenanya, meski Maluku kaya akan sumber daya alam dan ada sedikit ruang fiskal untuk menggerakkan pembangunan daerah tetapi jika faktor kelembagaan ini statis, maka perubahan yang diharapkan hanya akan jalan di tempat.

Itulah keanehan ekonomi Maluku. Saya berharap, pemerintah daerah Maluku akan lebih terbuka dan akomodatif dalam merangkul semua elemen guna menjadikan daerah ini menjadi lebih maju dan bermartabat. Bukankah demikian?

Most Popular

To Top