JMP tak Jelas, Balai Dipanggil DPRD – Ambon Ekspres
Trending

JMP tak Jelas, Balai Dipanggil DPRD

AMBON,AE— Target penyelesaian pembangunan  Jembatan Merah Putih (JMP) selalu saja tertunda. Sebelumnya, ditargetkan rampung pada tahun 2014, namun tertunda. Saat itu, pihak Satker JMP pada BPJN  IX Maluku dan Maluku Utara terkendala anggaran yang belum turun. Setelah anggaran turun, muncul masalah cuaca yang menghambat mobilisasi material dari luar Maluku. Target baru pun dipasang, JMP baru dapat rampung pada Juli 2015. Lagi-lagi target itu meleset, cuaca yang kembali menjadi alasan. Kini pihak BPJN sesumbar untuk merampungkan JMP pada bulan Agustus 2015.

Untuk memastikan perkembangan dalam pekerjaan JMP, terutama pada bagian bentang tengah, komisi C DPRD provinsi Maluku telah melayangkan undangan ke pimpinan BPJJN dan Satuan Kerja (Satker) JMP untuk hadir dalam pertemuan bersama komsi C pada Rabu (24/6).

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Fredy Rahakbauw mengakui, sebelumnya komisi yang dipimpinnya itu  telah beberapa kali bertatap muka dengan pimpinan BPJN. Dalam pertemuan tersebut, kepala BPJJN Wahyudi Mandala Putera terus meyakinkan komisi C bahwa pihaknya dapat merampungkan JMP pada bulan Agustus tahun ini.

“Penjelasan Kepala Balai saat itu, bahwa mereka targetkan selesai bulan Agusutus sehingga bisa diresmikan oleh Presiden pada bulan September atau  Oktober,  bertepatan dengan pelaksanan Pesparawi tingkat nasional,” kata Rahakbau di ruang Fraksi Golkar DPRD Maluku, Senin (22/6).

Penjelasan Satker JMP, tidak ada kendala terkait  persiapan material, tapi lebih karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Sehingga pekerjaan tidak berjalan lancar. Hal ini pun telah disaksikan oleh komisi C secara langsung di lokasi pekerjaan.

“Bahwa  kadang-kadang  mereka berhenti bekerja, bukan karena tidak ada material, tapi karena kondisi cuaca, terutama kecepatan angin yang cukup tinggi. Di saat cuaca biasa saja, mereka hampir kewalahan dalam memasang tiang pancang bentangan tengah, apalagi cuaca seperti sekarang. Ini soal keselamatan. Jadi, kita pahami itu,” terang politisi Golkar ini.

Dikatakan, tahun 2015, pemerintah juga mengalokasikan anggaran melalui APBN. Namun Rahakbauw mengaku tidak mengetahui jumlah yang pasti. Pihaknya hanya akan tetap mendorong pihak BPJJN harus menyelesaikan pembangunan JMP pada bulan Agustus nanti.

“Ini sesuai penjelasan mereka. Jadi, mau tidak mau, siap tidak siap, JMP harus rampung pada bulan Agustus. Apalagi sudah direncanakan bahwa yang akan meresmikan adalah presiden. Kalau mulur lagi, gimana,”katanya.

Rahakbauw menegaskan, komisi yang dipimpinnya  optimis, JMP rampung pada bulan Agustus mendatang. Hal ini, berdasarkan sikap kepala BPJJN dan Satker JMP bahwa  bulan Agustus, jembatan yang membentang di atas Teluk Ambon bisa rampung seluruhnya.

Bila tidak rampung pada bulan Agustus, Komsi C akan tetap tegas dan membuat rekomendasi terkait masalah mendasar dalam proses pekerjaan selama ini. “Apakah  rekomendasi yang berkaitan dengan masalah hukum, masalah  politik atau bahkan rekomendasi agar ada pergantain pimpinan di Balai Jalan. Tapi itu soal nanti. Sekarang, kita berharap agar JMP bisa selesai tepat waktu sesuai yang direncanakan,” tegas Rahakbauw.

Sekretaris komisi C Robby Gaspersz menegaskan, komisi yang membidangi masalah pembanguann infrastruktur sarana dan prasana umum itu  telah melayangkan  undangan kepada pimpinan BPJJN IX Maluku dan Maluku Utara untuk hadir dalam pertemuan pada Rabu (24/6).  “Kita  mengundang pihak balai jalan. Kita akan mempertanyakan perkembangan pembangunan JMP hingga saat ini,” jelasnya.

Selain itu, Komisi C juga mengundang instansi lain yang menjadi mitra Komisi C untuk hadir dalam pertemuan nanti, untuk mendengarkan penjelasan para anggota komisi C terkait hasil pengawasan di 11 kabupaten/kota  beberapa waktu lalu atas pelaksanaan proyek yang didanai APBD dan APBN.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Maluku ini mengakui, berdasarkan hasil evaluasi, pekerjaan masih terus berlanjut.   “ Yang masih kurang hanya bentang tengah. Nah, kita mau dengar lagi apa perkembangan terkini dalam perkejaan. Jadi kita berharap mereka bisa hadir dalam pertemuan nanti,” jelasnya.

Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku Faisal Yahya Marasabessy saat dimintai komentarnya  berharap komisi C DPRD Maluku tidak hanya bisa tegas dalam bentuk  komentar, tapi harus tegas dalam tindakan.

“Artinya, bila sampai target penyelesaian itu tidak terwujud, maka komisi C harus tegas. Menurut kami harus ada rekomendasi dalam hal masalah hukum untuk pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran yang selama ini disuarakan. Dan rekomendasi tentang perlunya pergatian pimpinan balai jalan,” ujarnya. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!