Puluhan Desa Ancam Blokir Jalan – Ambon Ekspres
Trending

Puluhan Desa Ancam Blokir Jalan

AMBON, AE— Sebanyak 56 desa di kabupaten Seram Bagian Barat dipimpin oleh kepala desa yang telah berakhir masa jabatan. Ini dapat mengganggu tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat sudah berupaya, tapi pemerintah setempat terkesan tutup mata. Mereka pun mengadu kepada DPRD provinsi Maluku. Masyarakat mengancam akan memblokade jalan utama di daerah itu bila aspirasi mereka tidak disikapi.

Senin (22/6), puluhan saniri dari sejumlah desa di kabupaten SBB mendatangi kantor DPRD provinsi Maluku, meminta pimpinan DPRD menyikapi masalah pemerintahan di desa-desa yang masih dipimpin oleh kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya.

Rombongan yang dipimpin tokoh masyarakat dari komunitas adat Batang Air Eti, Berce Sekeroni itu pun diterima oleh Ketua DPRD provinsi Maluku, Edwin Huwae. Mereka menyampaikan berbagai masalah yang terjadi dalam pemerintahan desa selama ini serta upaya –upaya yang telah dilakukan di tingkat pemerintahan kabupaten SBB.

Kepada Ambon Eskpres seusai bertemu ketua DPRD, Berce Sekeroni mengatakan, langkah ini dilakukan karena bupati SBB, Jacobus Puttileihalat tidak merespon permintaan mereka tentang perlunya pengangkatan pejabat kepala desa di semua desa yang ada, guna menata kembali tata pemerintahan.

Dijelaskan, pemerintah kabupaten SBB telah mengeluarkan surat tertanggal 16 Januari 2015 tentang pemberhentian kepala desa yang masa jabatannya telah selesai serta pengangkatan pejabat kepala desa dari kalangan PNS.

“Setelah surat itu beredar di seluruh negeri, kita  telah bertemu bupati untuk meminta penjelasan tapi bupati bilang nanti selesai pelaksanaan MTQ tingkat provinsi yang baru saja selesai. Tapi setelah MTQ, kita ke beliau, beliau masih pimpong kita terus, sehingga kami mengambil jalan untuk menyampaikan masalah ini kepada pimpinan DPRD provinsi Maluku,” jelas Sekeroni, kemarin.

Ditegaskan, dihadapan pimpinan DPRD provinsi, mereka menegaskan, bila masalah itu tidak segera diselesaikan, masyarakat akan memblokade ruas jalan-jalan utama di kabupaten SBB. Dan Ketua DPRD Edwin Huwae berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Sesuai kesepakatan masyarakat, kita menyepakati bahwa harus membawa masalah ini ke DPRD provinsi. Apabaila provinsi tidak menyikapi, maka setelah hari raya Idul Fitri, kami akan menutup jalan trans seram dari Waipirit ke kota Piru dan jalan-jalan lainnya,” katanya.

Dikatakan, desakan agar perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan bukan terkait dengan rencana pengucuran dana desa. Namun, ini lebih kepada menjaga stabilitas pemerintahan saat ini dan masa depan.

“Ini bukan saja terkait dengan ADD. Tapi kita melihat masalah tata kelola pemerintahan di sana. Bagaimana mungkin seorang kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya masih bisa menandatangi surat-surat tentang tanah. Ini kan bahaya, bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari tentang legalitas surat itu,” terang dia.

Menurut dia, ada desa yang bahkan masih dipimpin oleh kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir 2003 lalu. “Bayangkan, untuk Desa Piru, itu masa jabatan kepala desa sudah selesai sejak tahun 2003, tapi tidak diganti. Ini membuat pemerintahan  menjadi amburadul. Karena itu, kita ingin agar pemda menurunkan pejabat kepala desa, kemudian kita benahi pemerintahan desa untuk kemudian memilih kepala desa defentif,” ujarnya.

Tokoh pemuda kabupaten SBB, Yudin Hitimal berharap bupati Jacobus Puttileihatat bijak dalam meyikapi tuntutan masyarakat. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

“Dan saya berharap, rencana bupati untuk melantik kepala desa Buano Utara dalam waktu dekat, bisa ditinjau lagi, karena masyarakat belum semuanya setuju dengan itu, karena sejak awal saat pemilihan kepala desa Buano Utara belum ada penetapan kepala desa terpilih. Bila dipaksanakan, saya kuatir timbul masalah baru,” ingatnya.

Pengamat pemerintahan Fisip Unpatti, Muhammad Jen Latuconsina mengatakan, bupati harusnya realistis, dengan segera memfasilitasi dilakukan pilkades baru guna mengisi lowongan jabatan kades. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dilakukan.

Ditanya soal scenario bupati untuk mengisi PNS sebagai kades, Latuconsina menandaskan, hanya diperbolehkan sebagai caretaker kades untuk mempersiapkan pilkades sampai dengan terpilihnya kades defenitif. “Saya kira Bupati SBB dalam tata kelola pemerintahan desa di SBB jangan disamakan dengan tata kelola pemerintahan kelurahan di SBB, dimana kepala kelurahan diisi oleh PNS karier,” pungkasnya.(MAN)

Most Popular

To Top