Bupati Abaikan Aspirasi 56 Desa – Ambon Ekspres
Trending

Bupati Abaikan Aspirasi 56 Desa

AMBON,AE— Bupati kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus Puttileihalat dinilai mengabaikan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta perangkat aturan dibawahnya, yakni  Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2014 tentang  pemilihan kepala desa. Ini terbukti dari belum diprosesnya usulan masyarakat dari 56 desa tentang pemilihan kepala desa yang baru, menggantikan kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir.

Tokoh masyarakat kabupaten SBB, Zainudin Hitimala menyayangkan sikap bupati. Padahal, usulan masyarakat merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah kabupaten SBB, Mansur Tuharea sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tenatng desa.

Melalui surat edaran bernomor 140/04 tertanggal 16 Januari 2015, Sekda memerintahkan semua ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD) di 56 desa untuk segera memproses pemilihan kepala desa yang baru, dengan berdasar pada ketentuan pasal 31 dan pasal 32 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang  desa. Persiapan pertama adalah pembentukan panitia  pemilihan kepala desa.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, bahwa panitia  bersifat mandiri yang terdiri dari  unsur  perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

“Sehubungan itu, dimintakan kepada BPD yang kepala desanya telah berakhir masa jabatan, namun belum ada calon kepala desa  terpilih agar segera membentuk panitai pemilihan,” ungkap Hitimala, kemarin mengutip isi surat edaran tersebut.

Selain itu, lanjutnya, sekda juga menerbitkan surat edaran  bernomor 140/06 tertanggal 16 Januari 2015. Perihal  pengangkatan pejabat kepala desa dari  kalangan Pegawai negeri sipil (PNS).

“Perintah surat edaran tersebut sudah dilaksanakan oleh masyarakat, tapi untuk sampai pada tahap pembentukan panitia pemilihan dan sebagainya, belum bisa karena belum ada petunjuk teknis dari pemda. Nah, oleh karena kabupaten SBB belum punya peraturan daerah tentang petunjuk teknis, maka bupati harus membuat peratutan bupati tentang petunjuk teknis. Tapi, sampai sekarang tidak dilakukan. Kita sayangkan hal ini,” ungkapnya

Ia menyebutkan isi surat edaran tersebut ditujukan kepada camat, kepala desa, para ketua BPD se kabupaten SBB.  Bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 54 dan pasal 57 PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelakasanaan undang-udang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.  Serta dalam rangka pemilihan kepala desa  serentak di wilayah kabupaten SBB pada tahun 2015.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya, namun belum ada calon terpilih, dan belum melaksanakan pemilihan maka  diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat pejabat kepala desa dari  PNS. Dan PNS yang diangkat menjadi pejabat kepala desa paling sedikit memahami masalah kepemimpinan dan pemerintahan.

Sementara, baik bupati SBB Jacobus Pattilehalat maupun Sekda, Mansur Tuharea belum berhasil dikonfirmasi tentang masalah ini.  Anggota komisi A DPRD Maluku dari daerah pemilihan kabupaten SBB, Yasin Payapo yang dihubungi untuk dimintai pendapatnya, menolak berkomentar. “Nanti kita lihat perkembangannya dulu, ya, baru kita sikapi lagi,” singkatnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, pemerintahan ditingkat desa adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga patut mendapat perhatian pemerintah di atasnya.

Nepa-Nepa menilai adanya skenario poltik dibalik sikap bupati tersebut. Ini jelang Pilkda serentak tahun 2016 mendatang. “Saya menduga ada skenario politik jelang Pilbup serentak tahun 2016 mendatang. Padahal aspirasi  masyarakat yang begitu kuat untuk memproses pilkades adalah untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan di desa-desa tersebut,” ungkapnya.

Nepa-Nepa mengingatkan pemerintah SBB agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat di 56 desa tersebut.  Masyarakat sudah harus memiliki pemimpin yang defentif. Dan pemilihan menjadi jalan utamanya.

“Sebetulnya, Plt pejabat merupakan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal lumrah, dimana situasi itu terjadi manakala ada kekosongan setelah masa jabatan kepala desa berakhir. Satu contoh,  misalnya  yang pernah terjadi di kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, di mana ada sekitar 105 desa terpaksa dipimpin oleh pejabat kepala desa,” katanya.
(MAN)

Most Popular

To Top