Bupati SBB Dipanggil Jaksa – Ambon Ekspres
Trending

Bupati SBB Dipanggil Jaksa

Akan Berikan Kesaksian  dalam Sidang

AMBON, AE— Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial ( Bansos) kabupaten  Seram Bagian Barat akan melebar. Fakta dalam beberapa kali persidangan yang mengarah pada keterlibatan Bupati Jacobus Puttileihalat mulai disikapi oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU). Puttileihalat akan dihadirkan dalam sidang yang  rencananya akan digelar, Kamis (2/7).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, akan berupaya untuk menghadirkan Jacobus Puttileihalat di meja hijau, sebagai saksi. Upaya itu dilakukan guna menemukan titik terang, soal kasus korupsi dana bansos yang diduga turut dinikmati orang nomor satu di SBB tersebut.

Panggilan terhadap Puttileihalat sudah dilayangkan oleh JPU. Tim JPU sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Unipopu di Piru, Kabupaten SBB, untuk melayangkan surat panggilan terhadap Puttileihalat. Hal itu dikatakan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia kepada koran ini.

“JPU sudah koordinasi ke Kejari Piru, untuk layangkan surat panggilan kepada Bupati SBB, “ kata Palapia, kemarin.
Dijelaskan, upaya untuk menghadirkan Puttileihalat di persidangan sebagai saksi, terkait kucuran dana Bansos SBB, karena dari fakta sidang, terhadap saksi mahkota Zamrud Tatuhey Maupun Jainudin Kaisupy, ada pengakuan pernah memberikan uang kepada bupati.

“Upaya ini dilakukan karena saksi mahkota mengaku bupati terima uang Bansos. Untuk itu yang bersangkutan harus kita panggil sebagai saksi untuk memberikan keterangannya,” ucapnya.

Karena dari fakta sidang, lanjut dia, Tatuhey maupun Kaisupy mengaku berikan uang dalam jumlah yang cukup besar. Dan apakah itu benar atau tidak, tergantung keterangan Puttileihalat nantinya, jika hadir dalam sidang.

Sementara menurut praktisi hukum, Hendrik Lusikoy, sudah seharusnya Bupati SBB dihadirkan dalam sidang. Menurutnya, hal itu wajib dilakukan, untuk mengkonfrontir keterangan dari saksi mahkota. “Bupati wajib dihadirkan. karena fakta sidang memang bupati terima uang, jadi harus dikonfrontir, “katanya.

Walaupun, kata dia, keterangan bupati tidak ada di dalam BAP, tetap harus dihadirkan. Karena, mengingat, beberapa wartawan yang keterangannya tidak dalam BAP, dipanggil oleh jaksa. Begitu juga dengan bupati. Karena saksi mengatakan berikan uang kepada bupati. “Walaupun tidak ada dalam BAP, tetap wajib dihadirkan, “katanya lagi.

Untuk itu, Lusikoy berharap agar jaksa jangan hanya berbicara, namun harus dilaksanakan. Karena perkara bansos ini, merupakan perkara masyarakat luas di SBB. Akibat dari penyalahgunaan dana itu, banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati dana-dana itu.

“Bansos ini kan bukan dana yang sedikit. Karena ini dana milik masyarakat banyak yang disalahgunakan. Untuk itu, jaksa harus tegas dalam menindak siapapun, “ tandasnya.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating menegaskan, kehadiran bupati Jacobus Puttileihalat di persidangan adalah suatu keniscayaan, guna mengungkap kebenaran dari setiap pengakuan para terdakwa dalam kasus ini.

“Jadi kita berharap, jaksa tidak hanya bisa membuat rencana dan memanggil, tapi ada ketegasan disitu. Artinya, kalau bupati tidak mau hadir, jaksa harus mengambil langkah tegas. Kita berharap, bupati bisa kooperatif sebagai warga negara sekaligus kepala daerah, harus  mendukung kerja aparat penegak hukum,” ujarnya. (AFI/MAN)

Most Popular

To Top