Pemkot Mulai Cuci Tangan – Ambon Ekspres
Trending

Pemkot Mulai Cuci Tangan

Soal IMB di Hutan Mangrove

AMBON,AE— Hingga kemarin, pemerintah Kota Ambon melalui dinas tata kota belum mengeluarkan satu pun izin mendirikan bangunan (IMB) di seluruh desa Passo dan desa Lateri, untuk kawasan yang ditumbuhi pohon mangrove. Pemkot masih menanti hasil pembahasan detail rencana tata ruang wilayah untuk menentukan sikap tentang penggunaan kawasan tersebut.

Kepala Dinas Tata Kota Ambon, Deny Liliporry kepada Ambon Ekspres mengatakan, detail rencana tersebut telah digodok oleh Badan Pembangunan Kota ( Bapekot) Ambon dan DPRD Kota Ambon. Ini untuk menentukan batasan kawasan konservasi di dua desa itu.
Ada rencana besar yang dibuat oleh pemerintah Kota Ambon untuk waktu 30 tahun. Yakni RTRW. Di dalamnya, harus  ada rencana detail yang dibuat untuk waktu lima tahun.

Kendati RTRW mengamanatkan bahwa daerah Passo dan Lateri adalah kawasan konservasi, tapi belum ditentukan batasanya kawasan konservasi itu sampai di mana. Itu harus ditentukan, karena dalam kawasan konservasi itu sudah ada pemukiman dan sudah ada lahan milik masyarakat.

“RTRW kan besar, mencakup seluruh daerah di sana. Bahwa daerah-derah itu masuk kawasan konservasi, tapi yang jadi batas-batas daerah konservasi, diatur dalam detail rencana tata ruang. Ini  yang sedang kita tunggu untuk mengetahui di mana saja boleh ada pembangunan dan di mana saja tidak boleh ada pembanguan. Kalau kita tentukan bahwa seluruh daerah tersebut masuk kawasan konservasi, lalu bagaimana dengan pemukinan warga dan lahan milik masyarakat?” katanya.

Dijelaskan, detail rencana sudah dibuat, bila selesai, pihaknya akan menelaah detail rencana tersebut. Dan bila  lokasi-lokasi yang saat ini rencanannya akan dibangun gedung, itu masuk daerah konservasi, maka pemkot akan tegas, membuat larangan agar kawasan itu bebas aktivitas pembangunan.

“Kita akan pasang patok, bahwa tidak boleh ada pembangunan daerah-darah itu konservasi. Kalau misalnya dalam detail rencana tata ruang itu melingkup lahan milik masyarakat,  akan dikaji lagi oleh pemerintah Kota Ambon,” tandas Lilipory.

Salah satu konsekuensi yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah, membayar ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan konservasi berdasarkan detail rencana.

Pemkot, kata Lilipory akan mendekati warga pemilik lahan untuk menyampaikan larangan pembangunan di sana. Bila pemilik lahan menginginkan agar Pemkot harus menGganti rugi sebagai akibat lahannya masuk daerah konservasi, Pemkot akan mengkajinya lebih lanjut.

“Memang itu hak masyarakat, pemilik lahan. Karena, misalnya begini, anda ( wartwan-red) punya lahan, tapi dilarang membangun di atas lahan itu karena masuk kawasan konservasi, anda mersa rugi atau tidak? Tentu meras rugi karena punya lahan tapi tidak dapat dimanfaatkan. Nah, ini lah yang akan dibicarakan dengan pemilik lahan,” jelasnya.

Menyoal telah dibangunnya pondasi oleh pemilik lahan di desa Lateri, Lilipory mengatakan, itu hanya pondasi, tidak sampai pada pembanguan gedung. Sebab, untuk membangunan gedung, pemilik lahan tersebut harus mengantongi IMB dari Pemkot.

“Coba tanya mereka, pemkot sudah berikan IMB untuk mereka atau belum. Saya pastikan, belum ada IMB untuk siapa pun yang ingin mem Bangun di kawasan itu. Karena kita masih menunggu detai rencana RTRW,” tegasnya.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kota Ambon Lucia Izaak yang ingin dikonfimasi tentang pemberian izin analisis dampak lingkungan (Amdal) kepada pemilik lahan untuk melakukan aktivitas pembanguan di kawasan konservasi tersebut, tidak berhasil dimintai penjelasannya.

“Ibu kepala badan yang harus berikan penjelasan. Itu pesan dari beliau. Tapi saat ini  beliau   lagi keluar,” kata Novi,  Staf BPLH Kota Ambon, kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Ambon Rofik Akbar Afifudin mengatakan, Pemkot harus lebih tegas dalam menegakkan aturan tentang perlindungan lingkungan hidup. “Bapekot harus segera mengkonsolidasikan,  mana derah yang telah ditetapkan sebagai daerah wisata maupun daerah konservasi dengan pemilik sertifikat tanah itu,” ujarnya.

Ketua DPD PPP Kota Ambon ini mengatakan, terkait dengan kasus yang terjadi di desa Lateri dan Passo, Pemkot harus menangguhkan rencana kegiatan lanjutkan di sana. Apalagi dilakukan di kawasan tumbuhan mangrove.

“Soal kawasan mangrove itu ada dilakukan aktivitas kegiatan, nah itu ijinnya harus ditangguhkan dulu, karena IMB-nya itu belum keluar,” jelasnya.

Terkait pembahasan detail tata ruang wilayah, Ketua Fraksi PPP itu mengatakan, pihaknya masih terus merampungkan pembahasan detail rencana tersebut.

“Kalau kota sudah selesai dan sudah ditetapkan. Ada  lima tata ruang. Untuk Passo yang masih dibahas, Passo dan Halong masuk di situ, masuk di daerah (konservasi) itu ,” jelasnya.

Pengamat lingkungan Univeritas Pattimura (Unpatti) Prof. Rafael Osok mengingatkan pemerintah Kota Ambon agar tidak  melemahkan amanat  RTRW  tahun 2011 -2031 yang telah diperkuat dengan peraturan daerah.

Dikatakan, kawasan di desa Passo dan desa Lateri yang memiliki tumbuhan bakau, adalah masuk kawasan konservasi. Pemkot tidak perlu lagi beralibi untuk memberikan ruang kepada siapa pun untuk melakukan aktivitas di sana.

Ditegaskan, daerah-daerah yang ada bakaunya, itu adalah daerah konservasi. Tidak boleh ada pembangunan di sana, karena dilindungi. Daerah konservasi  hanya boleh digunakan untuk kegiatan pendidikan, serta tempat berkembangnya  ekosistem.

“Jangan kemudian mengatakan bahwa masih perlu dibahas detail rencana di DPRD. Perda tentang RTRW, itu kan juga dibahas oleh DPRD setelah kami susun pada tahun 2011 lalu, Perda ini kuat, karena merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan,” ingatnya. (MAN/ISL)

Most Popular

To Top