Kasus Vanath Mengambang – Ambon Ekspres
Trending

Kasus Vanath Mengambang

AMBON,AE— Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku belum memastikan waktu penyerahan berkas  kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan tersangka Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kendati telah mengantongi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), polisi beralasan masih harus melengkapi dengan data lain.

Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku Budi Wibowoo  mengatakan, hingga kemarin pihaknya masih tersu memproses berkas bupati dua periode di Kabaupaten SBT. “Masih terus kita proses. Memang sudah ada hasil audit BPK, tapi yang dibutuhkan bukan hanya itu, tapi yang lain juga. Makanya, kita masih harus lengkapi dengan data-data itu,” katanya di sela acara silaturahmi buka puasa bersama petinggi Polda Maluku dengan pimpipan Kejaksaan Tinggi Maluku,  di kantor Kejati  Maluku, Selasa (30/6).

Sudah satu bulan lebih JPU mengembalikan berkas kasus TPPU ke penyidik untuk dikembalikan. Kini, sudah kedua kalinya berkas mantan calon gubernur itu dikembalikan. Budi Wibowo yang ditanya tentang bentuk data lain yang harus dipenuhi, selain hasil audit BPK, menolak untuk membeberkannya, termasuk jumlah kerugian negara akibat kasus tersebut berdasarkan audit BPK.

“Maaf, (jumlah kerugian negara) belum bisa disampaikan, karena belum ada putusan inkrah atas kasus ini,” dalihnya.
Kepala Kejati Maluku, C Chuck Suryosumpeno mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Polda Maluku dalam rangka penuntasaan semua kasus. Untuk kasus TPPU, pihaknya akan segera bergerak cepat, setelah berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.
PERNYATAAN  KELIRU

Pernyataan Budi Wibowo tentang jumlah kerugian negara membinggungkan ketua Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW) Indonesia Korupsi Investigasi  (IIK)  Faisal Yahya  Marassabessy. Pernyataan itu dinilainya keliru.

Marasabessy mengatakan, penjelasan Dirreskrimsus  tersebut sangat sulit diterima. Sebab, jumlah kerugian negara bukanlah rahasia dalam proses hukum suatu kasus dugaan penyelahgunaan uang negara.

“Apa dasarnya sehingga jumlah kerugian negara baru bisa disampaikan setelah ada putusan inkrah terhadap kasus ini? Ini alasan yang terkesan mengada-ada. Baru pertama kali kita dengar pernyataan seprti ini dari penegak hukum,” katanya, kemarin.

Bahkan menrut dia, pernyataan Budi Wibowo ini menguatkan dugaan bahwa polisi setengah hati dalam menangani kasus  itu. Padahal, masyarakat sangat berharap, kasus itu bisa dituntaskan secepatnya.

“Kita lihat saja, di kejaksaan, misalnya. Setelah hasil audit dikantongi, langsung disampaikan kepada publik, berapa kerugian negara dalam kasus. Ini kan hal yang lumrah dan mesti diketahui oleh masyarakat. Untuk apa ditutupi? Ya, jangan sampai masyarakat makin curiga,” katanya.(MAN)

Most Popular

To Top