Kinerja Buruk, Dijatahi Rp2 M Pula – Ambon Ekspres
Trending

Kinerja Buruk, Dijatahi Rp2 M Pula

AMBON,AE— Rencana pengalokasian dana aspirasi bagi wakil rakyat di parlemen harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Kendati dana itu disediakan dalam APBD dan kemudian disalurkan melalui pos di luar APBD, namun pemberian dana asprasi dinilai tidak sejalan dengn fungsi utama lembaga legislasi. Bahkan, membuka peluang penyalahgunaan uang negara.

Peneliti Indonesia Governance Index (IGI)  Mohammad Ikhsan Tualeka mengemukan, dilihat dari konteks pemerintah daerah, usulan itu bisa saja diterima. Sebab, pemda tidak dirugikan. Kalau pun pemerintah pusat mengamini usulan tersebut, pemda, pada prinisipnya hanya menjalankan.

“Tapi kita harus melihat pada konteks kepentingan yang besar. Bahwa dana aspirasi bagi wakil rakyat tidak sejalan dengan fungsi utama mereka. DPRD kan lembaga legislatif, bukan eksekutif sehingga dapat mengelola anggaran,” kata Tualeka via seluler, Rabu (2/7).

Bukan hanya itu, dengan dana Rp 2 milyar untuk setiap  angota DPRD, menurut Tualeka sangat membuka peluang terjadinya  praktik penyalahgunaan uang negara. Sebab, penggunaannya secara langsung oleh anggota di lembaga yang seharusnya mengawasi pengelolaan uang negara oleh lembaga eksekutif.

“Jangan sampai ada overlap kewenangan anggota DPRD. Mereka, kan tugasnya mengawasi, bukan mengelola uang negara,” ingatnya.
Koordinator Mollucas Democratization Watch itu menegaskan, penggunaan dana aspirasi  oleh anggota DPRD juga membuka peluang praktik politisasi anggaran pembangunan.  Tiap anggota DPRD yang duduk di gedung parlemen saat ini punya peluang untuk meningkatkan popularitas diri di tengah konstituen melalui program pembangunan yang dibiayai  dengan dana aspirasi.

“Itu artinya, para anggota DPRD yang sudah duduk saat ini, bisa mempertahankan status quo mereka di tingkat konstituen. Sementara, para calon anggota DPRD pada Pemilu berikut, akan kalah beberapa langkah, karena para incumbent sudah punya modal politik yang diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Koordinator   Indonesia Democracy Reform Instute ( INDEI) Wahada Mony mengatakan, dana aspirasi bagi anggota DPRD Maluku sangat tidak rasional. Pasalnya, di tengah potret pembangunan Maluku dengan tingkat kemiskinan yang tidak sedikit, DPRD malah diberikan jatah dana aspirasi yang pengelolaannya belum tentu tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal lainnya, lanjuut Mony, hingga saat ini DPRD masih selalu dikritik akibat  belum menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas fungsi  utama, yakni  legislasi, anggaran, dan kontrol.

“Untuk fungsi utama saja, mereka belum maksimal, malah ingin tambah tugas baru, mengelola dana aspirasi. Dan dengan dana ini, korupsi di Maluku pasti akan semakin meningkat,” katanya.

Mony menegaskan, pembangunan di daerah telah ditetapkan. Dan itu merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat.

Sehingga, kalau ada alokasi anggaran lagi untuk para wakil rakyat untuk mengelolahnya secara terpisah dari APBD, maka pengelolaan anggaran pembangunan akan menjadi lebih  tidak efektif.

“Sebab, yang biasanya mengawasi sudah juga mengelola uang negara. Ini, kan repot. Kita berharap pemerintah mempertimbangkan hal-hal ini untuk kemudian menolak usulan dana aspirasi,” tegasnya.(MAN)

Most Popular

To Top