Louisa Corputy Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara – Ambon Ekspres
Trending

Louisa Corputy Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Korupsi LKS Disdikpora Maluku

AMBON, AE— Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku, Ikram Ohoiulun meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, agar menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa Louisa Corputy. Permintaan JPU itu, tertuang dalam sidang tuntutan yang dipimpin oleh hakim ketua Halidja Wally SH didampingi hakim anggota Heri Leliantono SH dan Abadi SH.

alam tuntutannya, JPU menyatakan perbuatan Louisa Corputy selaku bendahara pengeluaran pada proyek Lomba Kompetensi Siswa di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku, terbukti melawan hukum. Terdakwa dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagaimana diubah dan diatur dengan UU Nomor 20 tahun 2001. “Menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan,“ kata JPU saat membaca amar tuntutannya.

Selain dituntut hukuman penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta dengan subsider kurungan 6 bulan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 777.834.000. Apabila dalam kurun waktu satu bulan, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda disita untuk negara. Atau, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Setelah mendengar tuntutan itu, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga tanggal 9 Juli, dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

Untuk diketahui, Corputy terseret ke meja hijau karena melakukan penyalahgunaan wewenang, terkait dana LKS yang diselenggarakan oleh Disdikpora Maluku. Selain Corputy, jaksa juga menyeret Anthoneta Gaspers ke meja hijau.

Kegiatan LKS ini, dananya bersumber dari APBN. Seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan tingkat provinsi di Ambon dan tingkat nasional di Jakarta. Sementara dana LKS yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat provinsi di Ambon.

Tetapi dalam pelaksanannya, kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 di Ambon hanya menggunakan dana yang berasal dari APBN. Sementara dana APBD yang sudah dialokasikan, tidak digunakan.

Sebab dana LKS dari sumber APBD baru dapat dicairkan setelah kegiatan LKS tingkat Maluku tahun 2009 selesai dilaksanakan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN.

Akibat LKS tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan, maka pelaksanaan kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 dibiayai oleh APBN dengan pelaksana PPTK terdakwa Anthoneta Gaspersz dan terdakwa Louisa Corputty selaku BPP. Sehingga, ada pertanggungjaaban fiktif. Kerugian negara dalam kasus ini, menurut perhitungan BPKP lebih dari Rp 1 miliar.
(AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!