Pemkot Dalangi Pengrusakan Lingkungan – Ambon Ekspres
Trending

Pemkot Dalangi Pengrusakan Lingkungan

AMBON,AE— Pembangunan di wilayah pesisir kota Ambon terus mengalami peningkatan. Dampak lingkungan mulai dirasakan meski masih dalam skala kecil seperti genangan air secara temporal di beberapa titik saat air pasang. Namun, dalam jangka panjang, teluk dalam diprediksi akan mengecil.

Pembangunan di wilayah pesisir dalam skala besar adalah Rumah Sakit Internasional Siloam yang berlokasi di  Tantui. Luas areal reklamasi untuk satu-satunya RS terbaik di kota Ambon ini sekitar 300 meter mengarah ke pantai dengan panjang sekira 500 meter.

Di Passo, setelah Ambon City Center (ACC) berdiri, dibangun lagi Ruko di Depan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Lokasi ACC dahulunya adalah kawasan Mangrove. Begitu juga Ruko. Daerah mangrove itu dalam kawasan konservasi. Namun kian ditebang untuk membangun infrastruktur penunjang ekonomi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon Daniel Pelasula mengatakan, kawasan Mangrove di daerah Passo dan Lateri saat ini telah mengalami penurunan. Sekitar 10 tahun lalu, kata dia,  luas areal Mangrove sekitar 49 hektar (ha).

“Tapi sekarang sesuai hasil penelitian saya, masih tersisah 36 hektar. Itu artinya kawasan Mangrove terus mengalami degradasi. Belum lagi dialih fungsikan untuk pembangunan,”ujar Daniel kepada Ambon Ekspres, Rabu (1/7).

Dahulu, lokasi yang saat ini telah dibangun pondasi untuk usaha Rumah Makan itu, ditumbuhi Mangrove jenis Nipah (Nypa Fruticans). Berikutnya Avicennia dan Bruguiera.

Dalam zonasi Mangrove, Nypa merupakan jenis yang berperan penting dalam menangkal sedimentasi yang dibawa oleh sungai.”Tapi kalau sudah dibabat dan di tutupi tanah, maka zonasi ini akan terputus. Padahal jenis Nypa inilah yang menangkis sedimentasi dari daratan agar tidak sampai mengganggu jenis lainnya,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, daerah konservasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kota Ambon dalam skala 1:50.000 meter. Artinya, luasannya mencakup daerah Lateri hingga Ambon City Center (ACC) di Passo.

“Ini namanya pemerintah tidak konsisten dalam membangun Kota Ambon. Kan percuma kalau ramai-ramai orang menanam Mangrove tapi untuk ditebang. Parahnya lagi oleh pemerintah sendiri,” kesalnya.

Selain dampak ekologis, lanjut dia, areal Mangrove yang dijadilan kawasan konservasi tersebut, merupakan laboratorium hidup. Baik bagi akademisi, peneliti mapun mahasiswa untuk melakukan penelitian.

“Belum lagi kawasan itu pernah mendapatkan Kalpataru, banyak banyak Sarjana, Magister dan Doktor yang ditelorkan dari kawasan ini. Belum lagi mahasiswa yang melakukan penelitian. Jadi saya kira, harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah,”tandasnya.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon Augy Syauta mengatakan, untuk daerah Lateri, dampak yang terjadi akibat pembangunan di wilayah pesisir adalah perubahan struktur pantai. Garis pantai yang semakin mengarah ke laut akibat reklamasi, akan mendorong masa air ke daerah rendah, sehingga menyebabkan genangan parmanen.

“Dengan demikian, akan terjadi genangan air permanen di beberapa desa dalam kawasan Teluk Ambon Dalam. Kami mengindikasi daerah terendah itu di Latta, Lateri, Passo dan Nania bagian pantai. Bisa saja rumah yang tergenangi atau hanya halaman rumah,” kata Augy via telepon, kemarin.

Sedangkan dampak langsung terhadap ekosistem, yakni pembabatan hutan mangrove, pengurangan Biodeversity (keanekaragaman) biota dan penurunan produktivitas perairan. Namun kata dia, yang perlu digaris bawahi ialah dampak terhadap pengurangan kebutuhan oksigen akibat pembabatan hutan Mangrove untuk areal pembangunan.

“Jadi bukan hanya soal Biodeversity, tapi bagaimana tanaman ini (Mangrove-red) membantu menyerap karbondioksida sehingga dapat menghambat emisi karbon. Saya kira hal ini yang perlu diperhatikan secara serius,”paparnya.

Lebih lanjut Augy mengungkapkan, kebanyakan orang berpikir bencana alam dan kerusakan lingkungan diakibatkan climate change (perubahan iklim) dan pemanasan global. Padahal sesungguhnya dalam kajian ilmiah, hal itu lebih disebabkan dampak antropogenetik atau ulah manusia terhadap alam.

“Dampak akibat ulah manusia ini jauh lebih besar dari pada pemanasan global. Bahkan dapat dirasakan secara langsung. Sedangkan lingkungan yang rusak karena pemanasan global hampir tidak terasa. Nah, konsep inilah yang sering kurang dipahami,”katanya.

Menurut dia, pemberian izin pembangunan oleh pemerintahan di wilayah pesisir Lateri, Tantui dan Passo yang berpotensi merusak lingkungan, akibat belum ada konsep yang baik dari pemerintah soal pengelolaan. Selain itu, eksekusi peraturan dan pengawasan yang masih lemah.

“Sebenarnya pemerintah tahu soal regulasi mana yang mengatur apa. Hanya saja, tidak diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal. Ditambah pengawasan yang minim,” tudingnya.

Potret pembangunan di wilayah pesisir Kota Ambon, terutama di Teluk Dalam, kata Augy, berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia. ”Jadi dimana-mana orang berlomba untuk menanam Mangrove, tapi kita justru menebang untuk tujuan pembangunan. Ini kan terbalik,” singgungnya.

Keinginan pemerintah untuk memperindah dan menata kota Ambon dengan membangun Mall, Ruko dan lainnya, kata Augy memang perlu didukung. Hanya saja, perlu ada pemulihan pasca penggarapan hutan Mangrove atau ekosistem di wilayah pesisir lainnya.

“Kita memang harus tahu juga bahwa pemanfaatan wilayah pesisir untuk pembangunan. Tapi tentu ada konsep yang bagus untuk meminimalisir dampaknya. Misalnya pembangunan Rumah Sakit di Tantui itu, setelah jadi, maka harus dilakukan penanaman kembali pohon yang di lokasi. Memang diperlukan waktu cukup lama untuk pemulihannya,” bebernya.

Untuk menjaga dan mengawal realiasi regulasi, pembangunan maupun penataan Kota Ambon oleh pemerintah sesuai RTRW, saran Augy, perlu adanya fungsi kontrol sistematis. Masyarakat sebagai pihak pertama yang diuntungkan sekaligus dirugikan bila terjadi dampak lingkungan, harus menjadi pioner pengawasan.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL) Universitas Pattimura Ambon, Abraham Tulalessy mengatakan, permasalahan pembangunan di wilayah pesisir Teluk Ambon Bagian Dalam, bukan saja di kawasan Lateri I dan II. Namun, juga di Passo yang ternyata semuanya sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Ambon.

“Coba lihat bangunan Ruko di Depan Kantor Pusat Statistik, Bank BCA disamping Ambon City Center (ACC) dan ACC dan banyak bangunan lain dibelakangnya. Padahal itu merupakan kawasan konservasi,” ujar Ampy kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (1/7).

Hal ini lanjut Ampy, menandakan pemerintah Kota Ambon tak lagi mempertimbangkan aspek lingkungan saat mengeluarkan izin pembangunan. Padahal Mangrove merupakan ekosistem yang mempunyai banyak manfaat bagi produktivitas perairan Teluk Dalam.

“Mangrove itu tempat ikan bertelur, mencari makan, daerah pengasuh (nursery ground) dan lainnya. Nah, kalau Mangrove ditebang untuk membangun, maka secara otomatis ikan-ikan atau biota lain menjadikan mangrove sebagai habitat, akan berupaya keluar dari Teluk Dalam,”jelasnya.
Menurut Doktor dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam itu, sebaiknya kawasan perairan Teluk Dalam Ambon dari Poka hingga Galala direklamasi total. Ini justru lebih efektif untuk pembangunan kota, bila pemerintah tak mampu lagi menata pembangunan secara komperehensif.

“Luas kawasan teluk dalam itu sekitar 1.200 hektar. Nah kalau Pemkot tetap saja memberikan izin untuk pembangunan di kawasan konservasi dan kawasan lindung. Atau dari pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilanggar, sebaiknya dikeringkan saja Teluk Dalam untuk dijadikan kota baru. Toh teluk dalam juga sudah dangkal akibat reklamasi,” tukas Ampy yang juga ketua Yayasan Satu Darah Maluku.

Kedalaman Teluk Dalam sebut dia, hanya sekitar 60 meter. Dan tingkat kesuburan juga sudah rendah atau menurun, akibat sedimentasi yang terus merangkak.

Dari analisis ilmiah, lanjut Ampy, pengeringan total kawasan perairan Teluk Ambon Dalam (TAD) tidak terlalu berpengaruh terhadap naiknya permukaan air. Desa-desa yang berada di kawasan TAD seperti Poka, Hunut, Waiheru, Passo dan Galala, mengalami 1-2 centimeter permukaan air.
“Kedalaman TAD 60 meter. Kalau rata-rata dibagi dua atau 30 meter dikalikan dengan 1.200 ha, maka saya kira kenaikan permukaan air tak lebih dari 1-2 centimeter,”jelasnya.

Menurut Ampy, yang membuat Teluk Ambon Bagian Dalam masih penting hingga saat ini, karena merupakan Pangkalan Darmaga Angkatan Laut. Selain itu masih dijadikan tempat penelitian serta kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon.
(TAB)

Most Popular

To Top