Dampak Moratorium, Ratusan Karyawan di PHK – Ambon Ekspres
Trending

Dampak Moratorium, Ratusan Karyawan di PHK

AMBON,AE— Pemberlakuan penghentian sementara (Moratorioum) ijin bagi kapal asing penangkap ikan di perairan Indonesia berakibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ratusan tenaga kerja yang bekerja di perusahan penangkap ikan di Maluku. Kondisi ini dinilai dapat menambah jumlah pengangguran yang berujung pada  meningkatnya prosentase masyarakat miskin di daerah ini. Kendati demikian, moratorium merupakan kebijakan yang sangat mendukung penyiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Terhitung sudah kurang lebih tujuh bulan kebijakan moratorium diberlakukan. Awalnya, moratorium diberlakukan selama enam bulan pertama, yakni sejak November 2014 sampai April 2015 dengan dasar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 56/PERMEN-KP/2014. Kemudian, Menteri KP Susi Pudjiastuti memperpanjang moratorium hingga bulan Oktober 2015 melalui Permen nomor 10/KP/2015. Moratorium diberlakukan bagi  pengajuan perizinan baru kapal eks asing diatas 30 Gross Ton (GT).

Setidaknya ada lima perusahaan penangkap ikan di Maluku yang akan kena dampak moratorium. Satu diantaranya, yakni PT Tanggul Mina Nusantara telah resmi melakukan PHK, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 229 orang.

Sementara yang lainnya, PT Hadi Dok, PT Jaring Mas, PT Pelindo Aruminas Jaya, dan PT Biotek Indopersada masih dalam proses.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku, Ahdar Sopalatu  menjelaskan, dampak dari moratorium ijin perikanan untuk kapal penangkap ikan, yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan RI Susi Pudjiastuti, cukup dirasakan oleh ratusan tenaga kerja yang selama ini berkerja di PT Tanggul Mina Nusantara, terpaksa di PHK dari perusahaan tersebut.

“Kalau soal moratorium yang dikeluarkan  oleh ibu Menteri itu, dampaknya di Maluku, cukup dirasakan, karena ada sebanyak 229 tenaga kerja yang di PHK dari perusahaan di mana mereka bekerja selama ini. 229 tenaga kerja bekerja di PT Tunggal Mina Nusantara,”jelas Sopalatu, Kamis (2/7).

Menurut mantan staf ahli gubernur Maluku itu, ada satu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, juga bakal melakukan PHK, terhadap ratusan tenaga kerjanya. “Untuk di Maluku, baru ada dua perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja itu. Yakni PT Mina Nusantara dan PT Dwi Kristalin. Kalau Mina Nusantara itu sudah di lakukan (PHK red) terhadap 229 orang. sementara untuk PT Dwi Kristalin itu, nanti dalam waktu dekat juga akan mem-PHK kan sebanyak 150 orang tenaga kerja mereka,” katanya.

Sopalatu menambahkan, sebelum pihak perusahaan melakukan PHK terhadap para tenaga kerja, maka harus melunasi segala pesangon dari para tenaga kerja itu. “Jadi selama ini kita selalu memediasi antara pihak perusahaan dengan para tenaga kerja itu. Sebelum mereka (para tenaga kerja red)  resmi di PHK dari perusahaan maka pihak perusahaan terlebih dulu melunasi segala macam dan bentuk pesangon dari para tenaga kerja itu sendiri,”terangnya.

Lebih lanjut kata Sopalatu, belum adanya PHK terhadap 150 tenaga kerja milik PT Dwi Kristalin itu, lantaran proses penyelesaian pesangon dari ratusan tenaga kerja tersebut, belum diselesaikan oleh pihak perusahaan.

“Jika semunya sudah diselesaikan maka, 150 orang itu resmi di PHK kan oleh Perusahaan. Jadi tanggungjawab kita untuk membantu itu. Termasuk dengan memediasi sehingga hak-hak dari para tenaga kerja itu diterima baru mereka di PHK dari perusahaan,” tegas pria berbadan kekar ini.

Direktur Eksekutif  Molucas Economyc Reform Institute (MOERI), Tammat R. Talaohu mengemukakan, moratorium tersebut dapat berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan di daerah ini. “Dengan jumlah tenga kerja yang tidak sedikit itu, tentu memperpanjang daftar pengangguran di daerah ini,” ungkapnya, kemarin.

Dikatakan, kondisi ini tentu berujung pada terciptanya kemiskinan model baru, yang terbentuk akibat kebijakan dari pemerintah. Padahal, idealnya, pemerintah yang harus berupaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, khususnya di Maluku.

“Bila pengangguran bertambah, maka potensi bertambahnya jumlah masyarakat miskin juga terbuka. Itu berarti persentase kemiskinan di Maluku berpeluang meningkat akibat kebijakan ini,” tegasnya.

Sehingga, menurut Talaohu pemerintah daerah dan pihak perusahaan yang kena dampak moratorium harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga kerja yang di PHK. Selain pesangon yang harus diberikan, pemerintah dan pihak perusahaan juga harus mengambil langkah agar para eks tenaga kerja  tersebut tidak menganggur dalam waktu yang lama. Paling tidak, masih ada harapan bagi mereka untuk kembali bekerja  pada perusahaan tersebut setelah pemerintah mencabut moratorium.

“Pemerintah daerah harus melihat ini sebagai tanggung jawab bersama  dengan  pihak perusahaan. Jangan setelah di PHK, lalu lepas tangan. Harus dicari jalan terbaiknya, agar tidak berdampak lebih luas,” ujaranya.
DUKUNG LIN

Kendati demikian, kebijakan moratorium dinilai sangat mendukung persiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN)  Dengan moratorium, pemerintah memiliki kesempatan yang besar untuk menata kembali potensi perikanan di laut Maluku. Diantaranya, membiarkan ikan berkembang biak tanpa tidak ditangkap dalam beberpa tahun kedepan.

Pemerintah juga memiliki waktu menghitung ulang pertumbuhan ikan di laut Maluku per tahun, kemudian menentukan batas tangkap setelah moratorium dicabut, terutama pada saat Maluku telah resmi menjadi   LIN.

“ Saya sering katakan, bahwa memang negara kita ini adalah negara kepulauan, tapi manajemen pengelolan perikanan kita tidak ada yang baik. Kecuali kebijakan moratorium yang dibuat oleh menteri KP saat ini, Ibu Susi. Ini langkah tepat untuk menjaga kelestarian potensi perikakan kita. Terutama Maluku yang akan menjadi LIN,” kata pengamat perikanan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon,  Husain Latuconsina.

Dikatakan, dengan moratorium pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam hal pengelolaan potensi sumber daya perikanann. Pemerintah tidak ingin terus merugi akibat potensi perikanan yang dieksploitasi secara tidak bertauran.

“Kita ingin rugi dalam waktu tidak lama, atau harus menanggung rugi selamanya akibat penangkapan ikan yang tidak teratur? Moratorium, kan tidak selamanya, hanya sementara. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mempersiapkan segala hal  menuju Maluku sebagai LIN. Mari kita kita lihat positifnya,” ujarnya.

Latuconsina mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan masa moratorium ini semaksimal mungkin. Tidak hanya persiapan penangkapan ikan, tapi persiapan manajemen pengelolaan hasil penangkapan ikan. Olehnya, saran dia, di Maluku sudah harus dibangun sentra pengolahan ikan. Sehingga, tidak semua hasil tangkapan ikan didistribusi ke luar Maluku untuk diolah.

“Kalau yang menjadi korban PHK itu ada masyarakat Maluku, berarti Pemda Maluku harus sikapi. Saya melihat Pemda kita kurang kreatif  dalam menciptakan lapangan kerja. Sehingga, pada saat seperti ini, kita kelihatan panik.

Kita kan masih pounya kekuayaan di sektor pertanian. Coba itu dibuka sebagai lapangan kerja,” ujarnya. (AHA/MAN)

Most Popular

To Top