Kepentingan Elit, Berwajah Pemekaran – Hacked by TryDee
Trending

Kepentingan Elit, Berwajah Pemekaran

AMBON,AE— Pemekaran daerah otonomi baru masih dianggap sebagai strategi jitu untuk membuka keterisolasian dan menghapus keterbelakangan. Dengan pemekaran, masyarakat diyakini dapat keluar dari cengkraman kemiskinan. Namun, tak luput dari misi politik dan kekuasaan elit.

Harapan pemekaran di Maluku belum terealisasi dengan maksimal. Angka kemiskinan di Maluku masih berada diposisi empat (sekitar 18 persen)dari total 1,5 juta jiwa jumlah penduduk saat ini. Pemerintah provinsi Maluku, optimis menurunkan angka kemiskinan hingga 11 hingga 12 persen di 2019.

Posisi keempat kemiskinan Maluku yang dilatar belakangi pengangguran dan pendapatan yang tak mencapai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) itu, sudah lama berlangsung. Bahkan jauh sebelum provinsi seribu pulau ini bertelur menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.

Kabupaten-kabupaten yang dimekarkan 10 tahun terakhir, belum mampu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di wilayah masing-masing. Namun, di tahun 2015, sebanyak 13 DOB kembali diperjuangkan agar bisa dimekarkan.

Kondisi ini, menurut Pengamat Pemerintahan Universitas Darussalam Ambon Zulfikar Lestaluhu, sebagai akibat dari tidak konsennya pemerintahan baru hasil pemekaran, mengaplikasi tujuan pemekaran. Hal ini ditengarai, prilaku elit yang lebih mengutamakan kepentingan politik.

“Pemekaran wilayah saat ini terkadang lebih bermuatan politis, karena ada kepentingan penguasa atau berkuasa di daerah baru,” ujar Zulfikar kepada Ambon Ekspres via seluler, Kamis (2/7).

Kepentingan ideal dari pemekaran lanjutnya, adalah peningkatan kesejahteraan dan rentang kendali. Dua tujuan ini, rata di daerah pemekaran, tak berjalan maksimal. “Sebetulnya manfaat pemekaran idealnya adalah untuk kepentingan peningkatan kesjahteraan masyarakat, karena rentang kendali yang terlalu luas,”paparnya.

Menurut dia, berhasil atau tidaknya sebuah daerah pemekaran sangat tergantung dari para penggagas menerjemahkan pikiran mereka yang dipakai sebagai alat perjuangan pemekaran, dalam pembangunan. Sehingga kata dia, pemekaran tidak ansih dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Disisi lain harus diakui bahwa pemekaran memang sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku. Tapi apakah dengan adanya DOB tersebut, bisa menjamin adanya peningkatan taraf hidup msyarakat? Semua itu kembali pada rencana awal dari penggagas dan juga orang-orang yang berupaya menggolkan DOB,” katanya.

Pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Johan Tehuayo, mengatakan, pemekaran daerah yang di perjuangkan oleh berbagai komponen masyarakat di daerah merupakan konsekwensi dari desentralisasi dan demokratisasi, selain itu menguatnya politik identitas.

“Pada konteks ini pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan demokrasi lokal, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan efektififas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,’ kata Johan.

Selain itu, pemekaran juga dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan semakin maju di segala aspek.  Namun proses memperjuangkan pemekaran daerah haruslah di topang oleh kemampuan pengelolaan sumberdaya alam yg maksimal agar dapat meningkatkan PAD, sehingga tidak terlalu mengharapkan subsidi dari pemerintah pusat.“Kalau 1 kabupaten 5 kecamatan, pasti daerahnya sangat maju. Namun harus di dukung dengan pengembangan sumberdaya manusia yang memadai,” sebutnya.

Hanya saja kata dia, pemekaran juga sering berorientasi kepentingan elit politik. Baik dalam memperoleh kekuasaan maupun mengekspolitasi dan menguasi sumberdaya alam. “Itu dalam rangka kepentingan individual dan kelompok. Namun demikian, dampak positifnya lebih dominan terhadap kehidupan masyarakat. Karena pemerataan dan keadilan dalam implementasi pembangunan daerh,”ungkap dia.

Soal penolakan dari kepala daerah, menurut dia, karena belum terpenuhinya persyaratan pemekaran sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain itu, juga mengenai wilayah kekuaasaan dan basis pendukung.

Penolakan Pemekaran Lease Ditunggangi?
Penolakan pemekaran Kota Kepualauan Lease oleh Latupatti Pulau Haruku dan Kecamatan Nusalaut, dituding di tunggangi oleh kepentingan tertentu. Pasalnya, tidak ada rapat Lattupati bersama antara Saniri Negeri dan masyarakat kedua daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Konsorsium Saleh Wattiheluw kepada wartawan di kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (2/7). Kedatangan Wattiheluw didampingi Tokoh Agama Negeri Wassu Eddy Ririhena untuk menyampaikan aspirasi kepada komisi A DPRD Maluku.

Mantan anggota DPRD Maluku ini menyatakan, pihaknya sedang melacak aksi penolakan para latupati. Pasalnya kata dia, ada indikasi penyuapan terhadap para latupati.

“Saat ini kami sedang melacak, siapa dibalik penolakan itu. Kami menduga ada penyuapan yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada para Latupati untuk melakukan penolakan. Sudah ada indikasi orangnya, tapi kami belum bisa menyampaikan ke publik,”katanya.

Tokoh Agama Negeri Wassu, Eddy Ririhena mengatakan, masyarakat mendukung penuh perjuangan Konsersium Lease untuk pemekaran daerah tersebut. Kondisi riil masyarakat kata dia, sangat sulit dari aspek jalan.

“Misalnya kita ke Masohi untuk urusan di pemerintahan, harus mengeluarkan uang sekitar Rp1 Juta. Apalagi kalau pejabat ingin ditemui tak berada di tempat. Bahkan dari Oma ke Wassu dengan jarak 7 kilometer saja belum dibangun,” terangnya.

Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, tidak menampik dukungan besar masyarakat untuk daerah-daerah dimekarkan. Namun dia meminta masyarakat bersabar, karena proses DOB diatur oleh mekanisme. “Saya sangat mendukung proses itu. Yang penting semua mengikuti mekanisme,” kata dia. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!