Negeri Saleman Tolak Pemekaran Kecamatan Teluk Dalam – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Negeri Saleman Tolak Pemekaran Kecamatan Teluk Dalam

MASOHI,AE—Penolakan terhadap rencana pemekaran dusun menjadi desa, desa menjadi kecamatan dan rencana pemekaran Kabupatan/Kota di Kabupaten Maluku Tengah terus bergulir dari sejumlah raja di Kabupaten bertajuk Pamahanunusa itu.

Penolakan kali ini datang dari Raja Ali Arsyad Makatita beserta saniri atas nama pemerintah negeri mendatangi DPRD Malteng guna menyampaikan aspirasi tidak ingin bergabung dengan Kecamatan Teluk Dalam bahkan rencana tersebut ditolak, Kamis,(2/7).

Pantauan Ambon  Ekspres, pemerintah Ali Arsyad diterima ketua komisi A Wahid Laitupa dan langsung menggelar pertamuan pada ruang Badan Anggaran  (Banggar) Lantai II.

Makatita mengatakan, penolakan rencana pemekaran Teluk Dalam tersebut sesuai hasil musyawarah pemerintah saniri beserta masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek  dimana dari aspek geografis negeri tersebut lebih dekat dengan Pasanea pusat Kota Kecamatan Seram Utara Barat.”Dibanding dengan Kecamatan lain di Utara ini baik dari jalur darat maupun laut,” jelas mereka.

Pertimbangan lain sebut mereka menyangkut batas tanah yang bersifat status quo antara negeri Salemen dan Horale. Bila Salemen bergabung ke Kecamatan Teluk Dalam dipastikan berpoitensi konflik batas tanah kedua negeri dimaksud.

“Itu yang kami pertimbangkan, selain itu rencana pemekaran ini belum disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, untuk itu apabila ada kelompok maupun oknum yang mengatasnamakan pemerintah negeri Salemen untuk pemekaran Kecamatan Teluk Dalam sesungguhnya itu pribadi bukan pemerintah.

Olehnya itu, tiga ponit yang disimpulkan sebagai penyataan sikap dan siserahkan kepada komisi A antara lain Negeri Salemen menyatakan menolak tegas rencana pemekaran Kecamatan Teluk Dalam, menolak segala bentuk kegiatan pemekaran di dalam wilayah Salemen, serta Salemen tidak terpisahkan dari Kabupaten Maluku Tengah.

Meski demikian sejumlah anggota komisi A menyentil agar dimana penolakan tersebut bukan murni atas kehendak masyarakat tapi pesan oknum-oknum di Kabupaten ini yang tidak ingin pemekaran.

“Mengapa tidsak protes dari awal(2013), kok sekarang mau berkoar-koar,” tegas Hasan Alkatiri. Terkait dengan batas tanah adat  lanjutnya Alkatiri bahwa masyarakat sebagai kesatuan hukum adat tidak perlu takut dengan persoalan tersebut karena dilindungin Undang-undang.

Dia mengaku, persoalan claim raja yang mengakibatkan konflik internal di negeri itu sabagai akibat lembanya upaya dan sikap pemkab dan DPRD dalam merespon berbagai dinamika yang terjadi. “Konflik internal itu saya kira karena lembannya sikap pemkab dan DPRD,” sebut politisi Golkar asal Seram Utara itu.(ANC)

Most Popular

To Top