Warga Lapor Bangunan Diskotik ke DPRD – Ambon Ekspres
Metro Manise

Warga Lapor Bangunan Diskotik ke DPRD

AMBON, AE— Warga melaporkan bangunan Tempat Hiburan Malam (THM) yang dibangun di dekat pemukiman di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sirimau ke DPRD Ambon. Bangunan yang sebelumnya merupakan gudang itu ‘disulap’ pemiliknya menjadi Karaoke and Club dengan nama ‘Nine’. Padahal, sudah berulang kali warga menolak ketika dimintai persetujuan untuk mendirikan THM di lokasi tersebut.

Hal ini diungkapkan Boy (50) salah satu warga RT.02. RW.002 Kecamatan Sirimau Ambon. Dirinya mengaku kecewa dengan sikap Pemkot Ambon yang sengaja mengeluarkan izin usaha tanpa melakukan peninjauan untuk memastikan layak atau tidak dibangun THM. “Kita sudah tolak beberapa kali, tetapi pemilik bangunan tidak menyerah. Dia mendatanagi warga yang tinggal agak jauh dari karaoke miliknya untuk meminta persetujuan. Dengan jaminan bahwa yang setuju akan bekerja di THM itu. Jadi warga yang ditemui ini, setuju karena merasa tidak terganggu sama sekali. Namun saya keberatan dan membuat surat ke walikota sekitar 3 kali. Tetapi tidak pernah sampai ke tangan beliau. Saya curiga ada oknum di Pemkot Ambon yang main. Makanya saya buat surat berikut ke walikota dan menemui langsung,” ungkap Boy kepada wartawan, usai menemui Komisi II DPRD Ambon, Kamis (2/7).

Dijelaskan, dirinya adalah perwakilan dari 3 Kepala Keluarga (KK) yang selama peresmian Karaoke Nine ini pada Mei 2015 lalu, hingga kini masih terganggu dengan kebisingan. Dirinya mengaku, telah beberapa kali menyurati Walikota Ambon Richard Louhenapessy, tentang sikap warga yang keberatan dibangun THM karena berdekatan dengan pemukiman dan mengganggu kenyamanan warga setempat. “Saya sudah ketemu Komisi II. Saya sampaikan keberatan masalah Karaoke Nine ini, karena sangat menganggu lingkungan. Dan ada respons bahwa mereka akan turun tapi belum tahu kapan. Jadi intinya karaoke itu sangat mengganggu lingkungan dan sangat fatal bahwa bulan puasa ini mereka tutup hingga jam 04.00 WIT. Padahal ada aturan untuk harus tutup hingga pukul 02.00 WIT,” bebernya.

Menurutnya, ada informasi dari warga sekitar bahwa ada campur tangan dari pihak RT untuk mendapatkan persetujuan hingga izin usaha dikeluarkan pemerintah lewat dinas terkait. Karena ada perjanjian tentang kompensasi bagi warga yang menyetujui untuk bekerja di tempatnya yakni di THM Nine tersebut. Dan juga ada beberapa bantuan lain. Dan persetujuan ini muncul karena warga tersebut yang setuju tidak mendapat dampak langsung dengan kebisingan THM. “Persetujuan telah dikeluarkan disperindag ini juga ada permainan karena tidak ada tinjauan,” terangnya.

Boy berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan surat izin yang diberikan kepada pengusaha tersebut. Karena THM ini dinilai mengganggu ketenangan lingkungan. Dan tidak memberikan waktu bagi warga untuk beristirahat di malam hari.  “Harapan saya semoga Karaoke Nine ini ditutup, Kalau bisa dialih fungsikan saja. Jangan dibuat THM. Kasihan warga tiap malam tidak bisa tidur. Kita warga setempat bisa tolereansi dengan hal lain tapi tidak bisa dengan cara seperti ini,” tandas dia.

Sementara itu, Komisi I DPRD Ambon Jusuf Latumeten menambahkan, akan segera mengundang Pemkot Ambon untuk membahas surat masuk yang telah disampaikan itu. Ini terkait dengan kebisingan dan gangguan lingkungan yang setiap malam terjadi akibat aktifitas di Karaoke Nine. “Komisi akan melihat secara detail, yang dimasukan seperti bising itu apa dan kedudukan masyarakat yang pada sekitar karaoke itu seperti apa. Sehingga memang tidak hanya melakukan proses pertemuan tetapi ada langkah yang harus diambil sehingga memang akan jadi bahan referensi,” tegas dia.

Politisi Demokrat ini menilai, jika benar kedapatan pada saat melakukan kunjungan lapangan THM ini mengganggu aktivitas atau ketenangan warga. Maka akan meminta dinas terkait untuk melihat kembali permasalahan ini yakni perizinan usaha yang telah dikeluarkan. “Awal itu gudang tetapi kita tidak paham secara detail bagaimana sebuah gudang dibuat menjadi karaoke. Nanti kita lihat lagi. Sehingga benar tidak mengangu ketentranaman lingkungan.

Paling penting bagaimana lingkunagn sekitar harus nyaman. Karena paling mendasar adalah bagaimana prosesnya siswa di lingkungan itu proses belajar dan saat istirahat, jika sangat mengganggu maka sangat mengancam mereka,” pesannya.

Dirinya menambahkan, akan segara mencari solusi bersama saat mendudukan permasalahan tersebut bersama dinas terkait yakni disperindag yang telah mengeluarkan izin usaha. Kemudian baru akan dilakukan rapat internal dan memutuskan untuk meninjau lokasi demi memastikan permasalahan tersebut. “Karena bulan lalu kita baru tetapkan Perda Izin Gangguan. Bersama kita dengan bidang ekonomi terkait izin gangguan dan disperindag juga yang mengeluarkan izin. Maka kita akan duduk bersama mencari solusi terbaik. Jika terbukti maka harus ada langkah dari Pemkot Ambon untuk mengamankan permasalahan ini. Bila perlu dialihfungsikan saja,” saran dia.
(ISL)

Most Popular

To Top