24 Juli, Nasib Golkar Ditentukan – Ambon Ekspres
Trending

24 Juli, Nasib Golkar Ditentukan

AMNBON,AE— Perselisihan dua kubu Partai Golkar hampir mencapai puncak. Putusan untuk menguatkan kubu Aburizal Bakrie atau Agung Laksono yang bisa ikut Pilkada, akan ditentukan oleh pengadilan negeri Jakarta Utara 24 Juli mendatang.

Hakim Pengadilan Jakarta Utara akan membacakan hasil putusan gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Sebelumnya PN Jakarta Utara juga sudah membuat keputusan sela terhadap sengketa Golkar.

Ketua I DPP Partai Golkar Fredy Latumahina kepada wartawan di kantor DPD Golkar Maluku, Jumat (3/7), mengatakan, pihaknya optimis menang. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Aburizal dan putusan sela PN Jakut menjadi alasannya.

“Siapa yang diakomodir oleh KPU, nanti kita ikuti prosesnya. Karena hari Senin besok (6/7) masih ada sekali persidangan. Kamis depan penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan pada tanggal 24 Juli. Dan Munas Bali meyakini benar akan menang. Bukan karena apa-apa, tapi memang Munas Bali-lah yang benar,”ungkap Latumahina seusai membuka acara uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calkada empat kabupaten di Maluku yang mengikuti Pilkada serentak 2015.

Putusan sela PN Jakarta Utara yang menyebutkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke 8 Partai Golkar di Riau 2009, kata dia, menjadi sinyal kuat kemenangan kubu Aburizal.

”Kan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memberikan kewenangan kepada Golkar kepengurusan hasil Munas Riau 2009 untuk melakukan aktivitas kepartaian, karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap serta islah dari kedua kubu,” katanya.

Waktu putusan yang mendekati pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 26-28 Juli, tak membuat Golkar kuatir. Justru, Latumahina mengaku optimis, Golkar bisa menetapkan rekomendasi di sisa dua hari tersebut.

“Kan pendaftaran tanggal 26,27 dan 28 Juli. Jadi saya kira masih ada waktu. Dan kalau pengadilan sudah memutuskan siapa yang menang, maka saya kira tak ada satupun yang bisa menolak, karena itu sudah merupakan keputusan terakhir,” tandasnya.

Apakah rekomendasi akan dikeluarkan sebelum atau setelah putusan pengadilan? ”Saya kira proses rekomendasi tetap berjalan terus. Pada minus dua hari itu kan sudah bisa melihat siapa-siapa yang layak direkomendir,”tambahnya.

Menurut dia, rilis resmi dari ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik yang disiarkan media massa, bahwa kepengurusan Agung batal demi hukum, juga salah satu sinyal lainnya. Tapi di sisi lain, pihaknya tetap menghormati sikap KPU yang belum mengakui secara resmi kubu mana yang akan diakomodir  mengikuti Pilkada.”Tetapi tentu KPU masih sedang berproses dan kita hormati,”kata dia.

Sementara itu, ketua harian DPD Golkar Provinsi Maluku versi Munas Ancol Paulus Mantulameten, mengatakan, putusan hukum yang akan dibuat PN Jakarta Utara sulit diprediksi. Kendati demikian, kata dia, faktor non hukum telah memengaruhi hakim PN Jakut. Inii dilihat dari putusan sebelumnya.

“Sulit dii prediksi kalau masih di pengadilan negeri, karena faktor non hukum masih menjadi alasan kuat bagi pengadilan negeri Jakut membuat keputusan. Kalau hakim gunakan pertimbangan hukum, maka putusannya pasti sama dengan putusan PN Jakarta Barat yaitu memgatakan PN tidak berwewenang mengadili,”kata Mantulameten via sms.

Kalaupun PN Jakut memutuskan memenangkan gugatan Aburizal, lanjut Mantulameten, kubu Agung akan mengajukan banding sebaai pengguggat kedua.”Ini baru putusan tingkat pertama, kita pasti banding,” singkatnya.
Survei Kandidat

Untuk menentukan rekomendasi, Golkar berpatokan pada hasil survei yang dilakukan setiap kandidat maupun pasangan kandidat. Selain itu, hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Khusus untuk kandidat yang merupakan kader partai, selain dua indikator tersebut, Golkar juga mengacu Prestasi, Dedikasi, Loyalits dan Tidak tercelah (PDLT) kader yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

“Kan masing-masing kandidat punya survey. Itu yang akan dipakai sebagai alat ukur. Pasti survei mereka objektif, kalau gak dia rugi sendiri. Tidak ada survei internal dari Golkar untuk mengukur elektabilitas kandidat,”ungkap dia.

Disinggung soal peluang Mukti Keliobas yang sama-sama ingin merebut rekomendasi beringin untuk Pilkada Seram Bagian Timur, ia mengatakan,”Kan ada kader Golkar lain yang mendaftar di Golkar. Dan tentu kita bersandar pada syarat PDLT itu kan,” imbuhnya.

Hingga malam tadi, tiga pasangan calon dan dua satu calon bupati telah diuji oleh empat panelis. Diantaranya, Hakim Fatsey-Adjadad Makassar (cabup dan cawabup Bursel), Nikolas Kilikily Cabup MBD dan Johan Gonga Cabup Aru, M Maahury dan Kim Markus (cabup dan cawabup MBD), Djafrudin Hamu (bakal cabup Aru) dan Arnolis Laipeny (cabup MBD).

Panelis yang dipercayakan Golkar yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pattimura Jusus Madubun, akademisi Unpatti Dr E Lewakabessy, Profesor Tony Pariella dan Dr L Leatamima.

Hakim-Adjadad dalam pemaparan visi dan misi mengaku, akan melakukan restrukturisasi birokrasi di lingkup pemerintahan Bursel, bila mereka dipercayakan oleh rakyat. Menurut keduanya, struktur birokrasi pemda Bursel terlalu gemuk dengan 34 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Badan dan Biro.

Menurut Adjadad, sistem struktur birokrasi yang gemuk, akan menambah beban pengeluaran anggaran. Untuk itu, kata dia, mereka akan memangkas SKPD, Badan atau Biro yang tak maksimal menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  (TAB)

Most Popular

To Top