Raja Tolak Mekar Warga Negeri Saleman Tegang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Raja Tolak Mekar Warga Negeri Saleman Tegang

MASOHI,AE—Upaya masyarakat untuk memekarkan Kecamatan Teluk Dalam pupus sudah, setelah raja negeri Saleman Ali Arsyad Makatita bersama lima warganya , Kamis,(2/7),  menyerahkan rekomendasi menolak pembentukan Kecamatan Teluk Dalam Seram Utara ke komisi A DPRD Maluku Tengah.

Paska penolakan tersebut kondisi negeri setempat tegang antara kubu pro pemekaran dan kontra pemekaran.
Sekretaris tim percepatan pemekatan Kecamatan Teluk Dalam dan juga tokoh pemuda Saleman,Argam Makatita via telepon selulernya menegaskan, pernyataan penolakan dengan mengatasnamakan masyarakat Salemen merupakan pembohongan kepada masyarakat termasuk kepada komisi A.

Sebab keputusan tersebut tanpa melibatkan masyarakat dan hanya diputuskan secara sepihak oleh  beberapa orang. “Keputusan penolakan itu oleh raja dan kroninya tanpa ada rapat dengan warga sehingga itu tidak betul,” tegasnya kepada Ambon Ekspres,(2/7).

Disebutkan, keputusan sepihak tersebut lantaran negeri Saleman kini memiliki dua raja sah yakni Ali Arsyad Makatita yang dilantik Pemkab Malteng dan raja Jamiun Matutuin yang dilantik warga adat. Bahkan 80 persen masyarakat Saleman sebut Makatita berada pada raja versi adat sehingga keputusan penolakan pemekaran Kecamatan Teluk Dalam sama sekali tidak mendasar.

“Jadi saya sampaikan itu sepihak dan tidak mendasar bahkan warga di kubu Ali Arsyad cuma 10 persen, sisanya warga adat 80 persen,” timpal Makatita.

Dikatakan, raja Ali Arsyad bersama sejumlah warga lainnya sejak awal memang menolak pemekaran Kecamatan Teluk Dalam. Upaya tersebut diperkuat ketika dirinya dilantik menjadi raja oleh bupati Tuasikal Abua,  meskipun pelantikan tersebut mendapat protes keras warga namun tetap dipaksakan. Walhasil, paska pelantikan kondisi kekeluargaan maupun persaudaraan tidak lagi harmonis.

“Dibuktikan dengan penolakan sepihak yang tertuang dalam pidato tanggapan bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Kecamatan Teluk Dalam dan Banda Besar akhir tahun 2014 lalu,” bebernya.

Untuk itu, dia berharap komisi A DPRD Maluku Tengah agar lebih selektif dalam menerima aspirasi masyarakat berikut menindaklajutinya. Nah, untuk pembutian lebih jelas dia meminta komisi untuk turun mengecek kondisi masyarakat Salemen.

Sementara terpisah ketua komisi, Wahid Laitupa menjelaskan, yang disampaikan pemerintah negeri Salemen merupakan bentuk aspirasi masyarakat sehingga komisi sebutnya hanya akan menerima seluruh aspirasi tersebut untuk selanjutnya dibahas.

“Komisi tetap akan menerima dan membahas sepanjang itu aspirasi masyarakat, kemarin belum ada keputusan karena rapat ini sebatas menerima aspirasi saja,” pungkasnya.(ANC)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!