Warga Lateri Mulai Dipengaruhi – Ambon Ekspres
Trending

Warga Lateri Mulai Dipengaruhi

AMBON,AE— Aksi penolakan masyarakat desa Lateri kecamatan Baguala, kota Ambon terhadap rencana pembangunan gedung di kawasan konservasi, membuat pihak tertentu merasa  tidak nyaman. Upaya untuk mendekati masyarakat pun dilakukan. Masyarakat dibujuk untuk tidak lagi menolak rencana pembangunan di RT 002 RW 001. Namun, masyarakat di sana tidak terpengaruh, tetap menolak rencana yang mengancam puluhan pohon mangrove itu.

Berdasarkan informasi yang diterima Ambon Ekspres, pendekatan kepada masyarakat Lateri  dilakukan melalui sejumlah tokoh masyarakat di sana, termasuk Lurah Lateri. Sejumlah warga yang ditemui pun mengakui telah mendapatkan informasi tersebut.

“Mereka mendekati orang di sini juga, pastinya orang-orang penting, karena hanya orang penting saja yang bisa dipengaruhi masyarakat,” kata salah satu warga Lateri, Inyoman, Jumat (3/7).

Namun dia menolak membeberkan  siapa orang penting yang dimaksud. Sementara terkait  sikap masyarakat Lateri ketika mendapatkan informasi tersebut, Inyoman menegaskan, masyarakat tidak menanggapinya secara serius, sebab masyarakat  tetap menolak pembangunan gedung di lokasi yang ditumbuhi puluhan pohon mangrove itu.

“Kita tetap menolak, sebaiknya  pihak-pihak yang mencoba merayu kita, batalkan saja rencana itu, karena percuma, masyarakat tidak akan terpengaruh. Pohon mangrove itu sudah sebelum kami lahir, kami tidak mau ditebang hanya karena  pembangunan gedung itu,” tegasnya.

Warga lain Lateri, Edo mengakui setelah informasi tentang aksi penolakan terhadap rencana pembangunan gedung milik bos Toko Dunia Mebel Baru itu memboming, dia mendengar informasi lain tentang adanya upaya pihak tertentu untuk mempengaruhi masyarakat.

“Informasinya kita mau dipengaruhi untuk tidak lagi menolak. Tapi belum jelas itu benar atau tidak. Kalau pun benar, kami tidak mungkin terpengaruh, tetap menolak, karena ini dapat merusak lingkungan di sekitar sini,” ungkapnya.

Lurah Lateri, Tawarik Mintik yang dikonfirmasi membantah adanya upaya pihak tertentu untuk mendekati masyarakat melalui dirinya, dengan meminta masyarakat untuk mengizinkan pembangunan gedung di sana.

Tawirik  Mantik menjelaskan, sebagai Lurah, dirinya tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan pembangunan gedung di sana, sebab kewenangan itu ada di pemerintah kota Ambon. Apalagi harus memengaruhi masyarakatnya.

Selama ini, yang dilakukannya adalah mengambil inisiatif, membuat surat pernyataan tentang kesanggupan pemilik lahan untuk mengganti pohon mangrove yang ditebang, bila ada izin pembangunan dari Pemkot Ambon. “ Surat itu saya buat dan ditanda tangani oleh pemilik lahan dan para ketua RT dan disaksikan oleh saya selaku Lurah,” katanya.

Di dalam pernyataan tersebut diamanatkan bahwa bila Pemkot menmgeluarkan izin lingkungan dan izin membangunan, kemudian pemilik lahan membangun gedung dengan harus menebang pohon mangrove di sana, pemilik lahan berkewajiban untuk mengganti pohon mangrove yang ditebang tersebut.

“Ada beberapa pohon mangrove yang terancam. Makanya kita harus ikat dia ( pemilik lahan-red) dengan kewajiban, harus mengganti pohon mangrove bila  membangun gedung dan menebang pohon mangrove. Sudah ditandatangani, pemilik lahan setuju, bahkan dia sanggup menggantinya dengan jumlah berkali lipat dari pohon yang ditebang,” ungkapnya.

Dijelaskan, masalah ini telah mendapat perhatian serius  Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Akan digelar pertemuan bersama tokoh masyarakat Lateri untuk membicarakannya secara baik.

“Izin lingkungan belum keluar, apalagi IMB. Nah, kita berharap masyarakat tidak berlebihan dalam bereaksi.   Kita semua berharap, masalah ini tidak menimbulkan dampak negatif yang besar. Nanti setelah ada informasi lengkap dari Pak walikota,” kata dia.

Sementara itu, bos Toko Meubel Baru, pemilik lahan di RT 002 RW 001 desa Lateri tersebut tidak berhasil ditemui untuk dikonfirmasi.“ Beliau itu orang sibuk, jadi tidak bisa diganggu,” singkat salah satu pimpinan Toko Meubel Baru.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti), Abraham Tulalessy mengingatkan pemerintah kota agar komitmen dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Bahwa kawasan yang ditumbuhi pohon mangrove merupakan daerah konservasi, sehingga tidak dapat dijadikan lokasi pembangunan gedung.

Karenanya, menurut  kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL) Unpatti ini, persyaratan agar pemilik lahan mengganti pohon mangrove yang ditebang akibat pembangunan gedung, hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap RTRW.

“Dan ini akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau mereka izinkan yang di Lateri, maka masyarakat di Passo juga menuntut hal yang sama. Lama-lama, RTRW tidak dianggap lagi. Ini sesuatu yang sangat keliru, karena kawasan itu laboratorium alam,” katanya.

Bahkan, lanjut Tulalessy bila pemkot mengizinkan pembangunan gedung dengan kewajiban mengganti pohon mangrove, sebaiknya pemkot mengeringkan Teluk Dalam Ambon untuk dijadikan sebagai lokasi baru pembangunan berbagai gedung.

“Supaya kita tidak lagi ribut-ribut soal kawasan konservasi, sementara pemkot tidak mengindahkan. Luas Teluk Dalam itu kan sekitar 1200 hektar, kalau dikeringkan, bisa menjadi lokasi pembangunan di sana dan bisa menjadi kota baru. Kan, markas Angkatan Laut juga mau dipindahkan ke Tawiri, jadi aman, kan?,” ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top