Kerugian Negara Dihitung Sendiri Jaksa – Ambon Ekspres
Trending

Kerugian Negara Dihitung Sendiri Jaksa

AMBON,AE— Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti) non aktif Latif Kharie mengaku opitimis, dapat bebas dari segala tuntutan jaksa penyidik terkait dugaan penyalahgunaan dana belanja operasional pada fakultas tersebut, tahun 2011. Jaksa dinilai tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjeratnya.

Hendrik Lisikoy, penasehat hukum Latif Kharie itu juga mengungkap sejumlah kekeliruan jaksa. Namun, itu semua dikembalikan kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut. “Saya optimis menangkan perkara ini, “ kata Latif Kharie dalam rilisnya yang diterima Ambon Ekspres, Minggu (5/7).

Rasa optismisnya didasarkan atas beberapa pertimbangan. Diantaranya tentang kerugian negara. Jaksa penydik pada Kejaksaan Negeri Ambon, kata Kharie seharusnya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara. Bukan malah menghitungnya sendiri.

Tidak adanya alat bukti berupa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana belanja operasional pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, yang oleh jaksa disamakan dengan dana PNBP, telah berakibat sulitnya JPU membuktikan adanya indikasi kerugian negara dalam perkara tersebut.

Kharie yang kini berstatus terdakwa dalam kasus tersebut  menyatakan, sejak awal persidangan dirinya sudah memprediksi bahwa JPU akan sangat sulit membuktikan dakwaannya baik dakwaan primer maupun subsider,  karena  tidak adanya alat bukti primer berupa hasil audit BPK RI perihal ada tidaknya indikasi kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Padahal sesuai ketentuan Perundangan-undangan,  indikasi adanya kerugian negara untuk suatu perkara dugaan Tipikor harus didasarkan pada hasil audit BPK RI, karena lembaga negara  ini merupakan auditor eksternal resmi pemerintah yang diberikan tugas untuk itu. Karena hasil audit tersebut tidak ada, maka saya optimis menangkan perkara ini,” tegasnya.

Perlunya hasil audit BPK RI ini tidak hanya terkait dengan pemenuhan tuntutan perundangan, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas kondisi obyektif serta mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku di instansi pemerintah, seperti Universitas Negeri.

Tidak gampang untuk menghitung adanya indikasi kerugian negara dan membuktikannya terkait pengelolaan keuangan di sebuah universitas, termasuk fakultas. Apalagi pengelolaan keuangan itu berhubungan dengan pengelolaan uang persediaan yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas, yang telah digunakan dalam pelaksanaan program Pendidikan Tinggi  dengan banyak kegiatan.

Dia menduga, perhitungan kerugian negara oleh jaksa hanya didasarkan pada asumsi dan cara jaksa sendiri pada saat penyelidikan dan penyidikan perkara, tanpa merujuk pada suatu metode perhitungan yang standard dan layak diberlakukan.

Hal ini tampak pada cara jaksa menentukan kwitansi yang dianggap fiktif, yakni hanya dengan cara memisahkan secara langsung kwitansi yang dianggap fiktif dari yang tidak fiktif atau benar menurut jaksa. Padahal kedua kelompok kwitansi pertanggungjawaban tersebut bercirikan sama, alias semuanya benar dan legal atau tidak fiktif.

“Pada perhitungan awal, saat dakwaan jaksa sebut kerugian negara sebesar Rp 1.2 milyar. Dasarnya kwintansi fiktif, Rp 700 juta, penyerahan uang dari bendahara Rp400 juta. Tapi saat tuntutan, jumlah kerugaian negara berdasarkan kwitansi  yang menurut jaksa fiktif  itu,  naik menjadi  Rp 900 juta hanya hasil hitungan jaksa. Ini indikasi bahwa jaksa menghitung tidak tepat,” tegasnya.

Jaksa setelah itu  menyebut bahwa dari jumlah  Rp 900 juta, Rp 600 juta dibelanjakan dalam bentuk barang yang dipertanggung jawabkan, sisanya Rp 300 juta lebih tidak dipertanggung jawabkan. “Padahal, dalam tuntutannya, jaksa  menyebutkan ada belanja-belanja yang dibijaki, yaitu belanja yang dapat dibiayai oleh dana yang ada, diantaranya bantuan studi, tunjungan hari raya, pembelian computer, dan  belanja pegawai honorer  dengan total  nilai  di atas Rp 300 juta. Itu berarti tidak ada kerugian, ada belanja-belanja tersebut,” jelasnya.

Dia menyebut, bila   nilai belanja lanjutan ATK dan nilai belanja barang dan jasa yang dibijaki pimpinan Fakultas Ekonomi Unpatti pada tahun 2011 dan 2012 mencapai lebih dari Rp 1,6 Milyar. Jauh melebihi nilai kwitansi yang menurut jaksa, fitif tersebut.

Yang lebih parah lagi, lanjut Kharie jaksa telah melakukan kesalahan fatal pada tahap penyidikan perkara ini  dan berlanjut sampai tahap persidangan, yakni menyamakan dana belanja operasional dengan dana belanja PNBP. “Padahal jelas bahwa PNBP bukanlah dana operasional,” tandasnya..

Karena itu, dirinya optimis, majelis hakim akan bersikap objektif dan independen dalam memutuskan perkara ini, dan membebaskan dirinya dari segala tuntutan pidana yang terkesan sangat sentimental tersebut.

Hendrik Lusikoy, penasehat hukum Latif Kharie juga mengungkap kekeliruan jaksa dalam menangapi perkara tersebut. Pertama, Lusikoy sepakat bahwa perhitungan kerugian negara harus diserahkan ke BPK atau BPKP, karena lembaga tersebut punya kewenangan dan sumber daya manusia yang handal dibidang  audit.

“Kemudian hal lainya. Jaksa menyebutkan ada kwitansi fiktif. Nah, dalam hukum, kalau yang namanya barang fiktif, harus dimusnahkan. Tapi yang terjadi,  jaksa justeru meminta majelis hakim untuk mengembalikan kwitansi tersebut ke fakultas ekonomi. Berarti, itu kwitansi asli. Dari hal-hal tersebut, kami yakin, klien kami bisa bebas dari segala tuntutan,” optimisnya.

Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Zainuri yang dikonfirmasi mengatakan, hingga kemarin, tidak ada permintaan audit dari jaksa tentang kerugian negara dalam kasus di fakultas ekonomi Unpatti tersebut. “Tidak ada (permintaan), pak,” singkat Zainuri via seluler, kemarin

Direncanakan, Kamis pekan ini sidang atas kasus tersebut kembali digelar dengan agenda pembacaaan duplik dari penasehat hukum terdakwa atas replik (jawaban) Jaksa Penuntut Umum.(MAN)

Most Popular

To Top