Pemkot Tak Tegas – Ambon Ekspres
Trending

Pemkot Tak Tegas

Soal Pengrusakan Lingkungan

AMBON,AE— Aksi penolakkan dari masyarakat desa Lateri Kecamatan Baguala, kota Ambon  terhadap rencana pembangunan gedung di kawasan lindung di sana, mulai disikapi  pemerintah Kota Ambon. Rapat koordinasi lintas instansi terkait pun telah dilakukan. Namun belum diketahui, apakah sikap pemkot itu mendukung Renacan Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau sebaliknya, memberikan kemudahan bagi pengusaha yang menjadi pemilik lahan di sana.

Lurah Lateri Tawarik Mintik saat dihubungi mengatakan, telah bertemu  walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Walikota pun meminta Kepala Dinas Tata kota dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) menyikapi hal tersebut dengan menggelar rapat bersama untuk mengkaji dari berbagai aspek terkait, terutama masalah lingkungan.

“Pak Walikota katakan bahwa masih dilakukan kajian antar instansi tersebut. Prinsipnya, kami di kelurahan hanya mendengar dan menindaklanjuti hasil kajian nanti, bila diperintahkan oleh pak Walikota,” katanya via seluler, Minggu (5/7).

Namun terkait isi kajian tersebut, Mintik mengaku belum mengetahuinya. Pihaknya hanya akan mendapatkan informasi resmi dari walikota setelah kajian selesai kemudian ditindaklajuti. Kepala dinas Tata kota Ambon, Deny Lilipory dan dan kepala Balai Lingkungan Hidup kota Ambon, Lucia Izaak  belum berhasil dikonfirmasi tentang kajian tersebut.

Ketua LSM Kalesang Lingkungan Maluku Costansius Kolatfeka mengatakan, pemkot sebenarnya tidak perlu lagi melakukan kajian. Sebab, RTRW tahun 2011-2031 sudah secara jelas dan tegas mengamanatkan tentang Passo dan Lateri yang menjadi kawasan konservasi.

“Jangan ada upaya untuk menganulir RTRW itu lagi. Pemkot harus konsisten. Jangan karena kepentingan pengusaha, lalu abaikan kelestarian lingkungan. Untuk apa ada kajian lagi. Kalau mau kajian, jangan hanya dilingkup pemkot, tapi libatkan semua elemen. Sebab, itu tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Menurutnya, bicara kajian, sebenarnya sudah disampaikan oleh sejumlah ahli lingkungan melalui media massa dalam beberapa hari terakhir, yang intinya kawasan Lateri dan Passo tidak dapat dijadikan lokasi pembangunan gedung. Apalagi di area tumbuhnya pohon mangrove.

“Secara ilmiah, sudah disampaikan oleh para ahli  lingkungan itu. Pak  profesor Rafael  Osok, misalnya  sudah sampaikan bahwa kawasan Lateri dan Passo, terutama yang ditumbuhi pohon mangrove adalah kawasan lindung. Beliau itu kan  yang turut dalam pembuatan RTRW, jadi beliau tahu semua. Sehingga, Pemkot jangan membuka celah bagi siapapun untuk membangun di sana,” ingatnya.

Anggota Komisi I DPRD Ambon yang membidangi pertanahan, Zeth Pormes mengatakan, pohon  Mangrove yang ada di daerah Lateri terancam punah jika dilakukan penimbunan lahan sekitar 20 meter ke arah laut. Untuk itu, Pemkot Ambon  harus mencegahnya.

Dijelaskan, dari informasi yang diterima terkait perencanaan penimbunan lahan oleh pihak Dunia Meuble Baru sekitar 20 meter ke arah laut. Ini tidak memiliki dasar hukum. Karena tidak mempunyai kepemilikan tentang laut tersebut.

Diingatkan, jika pihak Dunia Meuble Baru ingin membangun, maka silakan membangun di atas tanahnya saja sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN)  Kota Ambon. Dan tidak boleh lakukan penimbunan lahan ke laut, karena bukan saja merampas hak negara tetapi juga akan berdampak buruk bagi lingkungan dengan menghabiskan atau membunuh mangrove yang telah tumbuh sekitar puluhan tahun disana.

“Saya telah menelpon BPN untuk memastikan bahwa pembangunan oleh Dunia Meubel sudah jauh ke laut, dan akan mengancam mangrove di sana. Dan BPN pastikan bahwa sebelum kejadian ini sudah dilakukan rapat bersama dengan BPN, Lingkungan Hidup dan Pemkot Ambon untuk memetakan wilayah konservasi yang ada dalam tataruang kota Ambon untuk dilindungi,” ungkapnya, ketika dikonfirmasi kemarin.

Menurutnya, jika pemkot sengaja mengeluarkan ijin pembangunan bagi pihak dunia meubel, maka akan membawa dampak buruk serta akan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Karena secara tidak langsung telah mengajak masyarakat untuk membangun atau menimbun lahan milik negara dan mengancam tumbuhan mangrove.

Politisi muda asal Golkar ini menilai, bukan pemkot saja yang harus serius memperhatikan permasalahan ini, tetapi BPN perlu juga memberikan perhatian yang lebih serius. Apalagi, lanjut dia, lewat program pemkot untuk bagaimana menjadikan Kota Ambon sebagai komoditi parawisata, komoditi lingkungan hidup bahkan bisa memberikan penghidupan bagi rakyat di Kota Ambon sendiri. Maka kelestarian Teluk Ambon harus benar-benar dijaga dan dilestarikan.  (MAN/ISL)

Most Popular

To Top