Pengamat HTN: Kubu Agung Lebih Berpeluang – Ambon Ekspres
Trending

Pengamat HTN: Kubu Agung Lebih Berpeluang

AMBON,AE— Pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada serentak, tersisa tiga pekan lagi. Namun, hingga kemarin belum ada putusan hukum yang melegitimasi versi mana dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar,  ikut Pilkada.

Informasi terakhir, sengketa hukum partai Golkar akan diputuskan oleh pengadilan Jakarta Utara 24 Juli mendatang. Golkar kubu Aburizal Bakrie optimis menang dan bisa mengikuti Pilkada serentak.

Dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jemy Pieterz mengatakan, ada dua opsi putusan yang akan diambil hakim, yakni membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) nomor M.HH-01.AH.11.01 yang mengesahkan kubu Agung Laksono, atau menerimanya sebagai keputusan yang sah.

“Jadi putusan yang nantinya dibacakan adalah menerima atau mencabut SK Menkumham. Kalau dianggap tidak sah, maka hakim dalam putusannya akan memerintahkan untuk dicabut dan membatalkan SK Menkumham,”ujar Jemy kepada Ambon Ekspres via telepon, Minggu (5/7).

Dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Utara, Aburizal Bakrie sebagai pihak penggugat. Tergugat 1 Agung Laksono dan Zaenudin Amali, tergugat 2 yakni Waketum dan Wasekjen DPD Golkar Jakut Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam dan Tergugat 3 Menkum HAM Yasonna Laoly.

Sebelumnya, PN Jakut telah membuat keputusan sela. Dalam amar putusannya,selama belum ada putusan tetap, kepengurusan Golkar dikembali pada hasil Musyawarah Nasional Riau. Hakim juga meminta kubu Agung untuk tidkak melakukan aktivitas kepartaian.

Jemi menilai, kemungkinan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sangat terbuka. Waktu penyelesaian hukum di tingkat banding, biasanya, kata dia, sangat tergantung dari pemeriksaan hakim PTTUN yang bersifat judex facti. Baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukum.

“Kalaupun putusan memenangankan salah satu pihak, baik kubu Aburizal Bakrie (ARB-red), tentu akan banding. Setelah itu, bisa saja dilanjutkan dengan kasasi bila yang kalah belum menerima putusan hukum lembaga peradilan,” katanya.

Sesuai aturan hukum yang berlaku, SK Menkumham yang diterbitkan tanggal 23 Maret 2015 dalam status quo, setelah  putusan sela. Olehnya itu kata dia, bila PN Jakut mengeluarkan keputusan yang memenangkan kubu Aburizal, kubu Agung atau Menteri mengajukan banding, maka secara otomatis SK Menkumham kembali berlaku.

“Tanggal 24 nanti, bila ada upaya banding, maka putusan itu belum inkcraht. Konsekuensinya SK masih berlaku, karena belum ada putusan inkracht yang membatalkannya. Itu artinya berdasarkan aturan hukum, versi Ancol (kubu Agung-red) yang berhak mendaftar,” jelasnya.

Dalam hukum administrasi negara lanjut dia, dikenal adanya asas Presumptio Iustae Causab atau Presumptio Rechmatig, dimana setiap tindakan pemerintah (termasuk SK), masih dianggap sah, sampai adanya pencabutan atau pembatalan termasuk oleh putusan pengadilan yang telah inkracht.

Disinggung soal kubu Aburizal memperoleh SK Menkumham bila waktu sidang putusan PN Jakut 24 Juli dan pembukan pendaftaran 26 Juli, ia mengaku bukan masalah. ”Yang penting pengadilan sudah menetapkan siapa menang dan putusan inkracht, maka proses untuk mendapatkan SK, masih mungkin dilakukan dalam 2 sampai 4 hari itu. Kan pendaftaran hingga 28 Juli,”paparnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Musa Toekan, mengaku, belum ada petunjuk resmi dari KPU RI soal kebijakan untuk mengakomodir PPP dan Golkar. ”Iya, sampai saat ini belum ada. KPU Provinsi dan kabupaten/kota masih menunggu petunjuk KPU RI,” singkat Toekan via sms, kemarin.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku versi Munas Bali Piet Manuputty saat dikonfirmasi soal hal ini, enggan memberikan komentar hingga berita ini naik cetak. Begitu juga dengan sejumlah kader partai Golkar Maluku lainnya.

Ketua DPW PPP Maluku versi Munas Jakarta Abdul Manan Latuconsina, mengaku optimis, pihaknya menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang akan membuat putusan banding sengketa PPP, awal bulan ini.”Putusan banding di PTUN. Insya Allah kalau kami menang dan Menkumham tidak kasasi, berarti putusannya inkracht,”kata Manan.

Sebelumnya pada Jumat (3/7) di kantor DPD Golkar Maluku, Ketua I DPP Partai Golkar Fredy Latumahina, mengatakan, pihaknya optimis menang. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Aburizal dan putusan sela PN Jakut menjadi alasannya. (TAB)

Most Popular

To Top