Unidar Dilarang Terima Mahasiswa Baru – Ambon Ekspres
Ragam

Unidar Dilarang Terima Mahasiswa Baru

AMBON,AE— Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, kembali ditutup untuk kedua kalinya oleh Dirjen Perguruan Tinggi (Dikti) Kementrian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, akhir Juni. Dualisme kepemimpinan di kampus merah itu menjadi penyebabnya.

Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, DR. Zainuddin Notanubun, M.Si, saat dikonfirmasi via sms, Minggu (5/7), mengatakan, selama PDPT diblokir, tidak ada penerimaan mahasiswa baru. Dikti akan membuka lagi PDPT, bila dualisme kepemimpinan Unidar berakhir.

“Sekarang PDPT Unidar sudah blokir lagi, karena dualisme rektor. Kalau dibuka sekarang, harus melalui proses yang panjang. Selama PDPT diblokir tidak boleh menerima mahasiswa baru. Di buka apabila hanya satu rektor,” ungkap Notanubun saat dikonfirmasi soal tindaklanjut laporannya ke Kemenristek dan Dikti soal pelantikan Farida Mony sebagai Pelaksana Tugas (Plt) rektor Unidar.

Notanubun melanjutkan, bila PDPT masih diblokir atau ditutup, ijazah bisa dianggap illegal. ”Tidak terdaftar di PDPT, ijazah illegal,” tambahnya.

Sebelumnya PDPT Unidar ditutup selama tiga semester, lantaran terjadi saling sengketa hukum atas kepemilikan aset. Yayasan Darussalam Maluku yang diketuai Rusdi Sofyan Sangadji menggugat Yayasan Pendidikan Darussalam ke Pengadilan Negeri Ambon Januari 2015. Gugatan ini dilayangkan Yayasan Darussalam Maluku melalui kuasa hukumnya, Made Rahman Marasabessy dan Fachri Bachmid.

Kendati PDPT telah diblokir, namun informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, Unidar akan melakukan penerimaan mahasiswa awal Juni ini. Tebusan pemblokiran ini, juga sudah diketahui pihak Unidar. “Pihak kampus sudah mengetahuinya baru akhir minggu kemarin. Pada dasarnya pihak kampus mengikuti aturan saja,”akui Husain Latuconsina, juru bicara rektor Unidar Ibrahim Ohorella, kemarin.

Dia menandaskan, penerimaan mahasiswa tetap dilakukan sembari melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kopertis sebagai perpanjangan tangan dari Kemenristek. ”Penerimaan mahasiswa baru tetap dilaksanakan. Karena pihak Universitas tetap berkomunikasi dengan pihak Kopertis untuk membuka PDPT. Dan sudah ada upaya bersama untuk membuka kembali PDPT yang beberapa hari lalu ditutup,” katanya.

Penyelesaian Hukum Yayasan
Sementara itu, penyelesaian sengketa Yayasan Darussalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darussalam belum menemui titik terang. Hingga kemarin, proses hukum terus berlanjut di pengadilan Negeri Ambon. Kasus ini diharapkan  menjadi skala prioritas pengadilan, karena menyangkut kepentingan banyak orang.

Kuasa hukum Yayasan Darussalam Maluku Made Rahman Marasabessy mengatakan, proses saat ini, masih soal pembuktian pengguggat. Terakhir tanggal 7 Juli.”Ada kemungkinan selesai lebaran baru pemeriksaan saksi,”ungkap Marasabessy.

Dengan alat bukti dan saksi yang akan memberikan keterangan, Marasabessy optimis, pihaknya akan memenangkan perkara yang telah berlangsung di pengadilan sejak Januari lalu. “Made Rahman tidak akan tangani kasus yang tidak jelas. Jadi yakin menang, karena bukti-bukti yang ada sangat menunjang,”tandasnya.

Dia juga memastikan, sengketa hukum antara Yayasan Darussalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darussalam, akan diputuskan bulan Agutus. ”Saya kejar akhir Agustus. Sebab pertimbangan kepentingan mahasiswa,”tambahnya.

Dekan Fakultas Teknis Unidar Ambon Ir Kimin ST MT yang juga dosen Yayasan Darussalam Maluku, juga mendorong percepatan penyelesaian sengketa kedua yayasan. Hal ini penting, kata dia, untuk kepastian kepemilikan yayasan dan kepentingan mahasiswa.

”Kami dorong agar pihak Pengadilan Negeri Ambon menjadikan kasus ini sebagai prioritas. Pasalnya, ini menyangkut kepentingan mahasiswa, dosen dan lainnya,” harapnya.

Sedangkan secara internal, lanjut Kimin, sudah dilakukan pelantikan DR. Farida Mony, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) rektor. Pelantikan dan sumpah jabatan ini dilakukan oleh Ketua Yayasan Darussalam, Dudy Sangadji, yang berlangsung di lantai dua Kelas B Unidar Wara Ambon 25 Juni.

Namun pelantikan Mony, tak diakui oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, DR. Zainuddin Notanubun, M.Si maupun pihak Unidar Ambon pimpinan Ibrahim Ohorella. Illegalnya pelantikan Farida Mony bukan saja pada tahap pelantikan, namun juga mekanisme pengangkatan Plt yang tak melalui mekamisme senat.

Selain tanpa rapat senat, SK pengangkatan Mony dengan nomor 01/YD/SK/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 itu, juga iilegal, karena ditanda tangani oleh Rusdi Sofyan Sangadji yang hanya menjabat sebagai salah satu ketua. Yang berhak menandatangani SK, adalah ketua umum atau dewan Pembina Yayasan saat ini diketuai Umy Hanny Latuconsina/Solisa.

Pistos Noya, saat dikonfirmasi soal kesiapan kliennya menghadapi persidangan lanjutan, belum memberikan komentar hingga berita ini naik cetak.

Sekedar tahu, saat ini Unidar yang berlokasi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah mempunyai dua orang rektor. Ibrahim Ohorella merupakan rektor Unidar dibawah naungan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku. Sedangkan Plt Unidar saat ini, Farida Mony dilantik oleh Yayasan Darussalam Ambon.

Kedua yayasan ini, sama-sama mengklaim sebagai pihak yang sah atau legal. Prosesnya sementara berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. (TAB)

Most Popular

To Top