Baiknya Kasus Vanath Ditarik KPK – Ambon Ekspres
Trending

Baiknya Kasus Vanath Ditarik KPK

AMBON, AE.- Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka  Bupati kabupaten Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath sebaiknya ditarik kembali oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian menyerahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Dari sekian kasus yang ditangani polisi, tak satu pun yang sampai di meja hijau. Sehingga, untuk kasus TPPU, tentu kita juga sangat pesimis. Kita minta KPK menarik lagi kasus tersebut untuk menyerahkan ke jaksa,” tegas pegiat anti korupsi asal kabupaten SBT, M Jafar Tukwain, Selasa (7/7).

Tukwain menduga ada kekuatan  yang melindungi Abdullah Vanath dari kasus tersebut. Penyidik tidak dapat bergerak leluasa untuk bekerja, karena dipengaruhi oleh  kekuatan di luar  kewenangan mereka.

“ Ada kekuatan lai. Lihat saja, berkas kasus itu, kan sudah dilengkapi dengan hasil audit BPK. Tapi belum juga dilimpahkan ke jaksa. Kenapa terjadi demikian, indikasinya ke kekuatan itu yang menjadi penghalang,” sebutnya.

Tukwin menolak untuk menyebut secara jelas siapa dan bagaimana bentuk kekuatan dimaksud. Pihaknya hanya ingin kasus tersebut cepat tuntas, karenanya KPK harus menarik kembali kasus tersebut dan diserahkan ke Jaksa.

Semtara itu, kepala seksi penerangan hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Bobby Palapia saat dikonfirmasi tentang keinginan masyarakat tersebut, menolak untuk memberikan komentar.

Proses hukum atas kasus itu telah berjalan, sehingga semua pihak harus mendukungnya secara positif.
“ Kalau pun KPK menarik lagi kasus itu kemudian diserahkan ke kami,  kan masih harus kami proses juga, kan? Jadi, kita tunggu saja proses yang sedang berjalan saat ini. Dukungan harus terus diberikan,” ujarnya.

Menyoal berkas kasus TPPU yang masih berada di tangan penyidik, Palapia menolak mengomentarinya. Itu adalah wewenang penyidik untuk melengkapi berkas kasus dana senilai Rp 2.5 milyar itu.

“ Memang ada petunjuk  JPU tentang kekurangan yang harus dipenuhi, tapi saya tidak tahu pasti apa saja kekurangan tersebut. Sering juga disebut, adalah hasil audit. Tapi mungkin masih ada hal lain yang harus dipenuhi,” kata Palapia.

Hasil audit BPK telah dikantongi penyidik, namun penyidik masih belum mau menyerahkan berkas kasus dana milik pemerintah Kabupaten SBT itu ke jaksa. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Budi Wibowo yang dikonfirmasi tentang jumlah kerugaian negara berdasarkan hasil audit BPK, menolak membeberkannya. Dia berdalih, baru dapat disampaikan setelah ada putusan inkrah terhadap kasus tersebut.

Namun ketika dimintai pendapatnya tentang pernyataan Direskrismus tersebut,  Bobby Palapia menolak dengan tegas.“ Kalau soal itu, maaf saya tidak bisa komentar,” elaknya.

Kabid Humas  Polda Maluku AKBP Hasan Mukadar mengatakan, penyidik masih melakukan penyidikan, guna melengkapi berkas perkara tersebut.  Terkait bentuk data yang masih perlu dipenuhi, Mukadar mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh. (MAN/AHA)

Most Popular

To Top