Orang Meninggal Dituduh Bersalah – Ambon Ekspres
Trending

Orang Meninggal Dituduh Bersalah

AMBON, AE.—Ada yang aneh di kasus korupsi pembangunan jembataan Gaa, Desa Gaa, Kabupaten Seram Bagian Timur. Tiga terdakwa kasus itu, Beder Alkatiri dan Tomy Andreas, mengaku di hadapan majelis hakim dalam persidangan, bahwa semua proses pencairan dana proyek, diurus oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merangkap PPTK, Almarhum Mochsen Albram.

Pengakuan tiga terdakwa ini, terungkap dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Ahmad Bukhori SH, didampingi hakim anggota Abadi SH dan Edy Sepjangkaria SH, berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota. Saksi mahkota yang pertama, yakni Kadis PU SBT, Nurdin Mony.

Mony memberikan keterangan, untuk terdakwa Alkatiri dan Andreas. Menurut Mony, ketika proyek Jembatan Gaa ini berjalan, dirinya menjabat sebagai Pengguna Angaran. Sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mocshen Albram. Selain menjabat sebagai KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati SBT, almarhum Albram juga merangkap sebagai PPTK proyek jembatan Gaa.

Sehingga, lanjut saksi, semua proses perkembangan proyek pembangunan Jembatan Gaa hingga proses pencairan dana, diurua oleh KPA.  “Dalam proses administrasi proyek, diurus oleh KPA yang juga merangkap PPTK, “katanya.

Kadis PU SBT ini mengaku, dirinya diminta untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SMP) oleh KPA. SPM yang ditandatangani Mony sebanyak dua kali. Yang pertama untuk pencairan 20 persen, dan SPM kedua untuk pencairan 80 persen. Ketika diminta oleh Albram untuk menandatangani SPM yang kedua untuk pembayaran 80 persen, KPA mengatakan kepada Mony kalau proses pekerjaan belum selesai.

Sementara itu, menurut keterangan terdakwa Beder Aziz Alkatiri, ketika memberikan keterangan sebagai saksi mahkota untuk Mony dan Andreas, menjelaskan bahwa dirinya tidak menandatangani kontrak pekerjan. Hanya saja, saksi akui pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 1 senilai Rp400 juta lebih. “Saya hanya tanda tangan dokumen pencairan dana tahap I. tetapi saya tidak tahu uang itu mengalir kemana. Karena yang urus uang itu adalah Almarhum KPA, “kata Alkatiri.

Selanjutnya, untuk pencairan dana tahap II sebesar Rp 1,7 miliar, saksi akui masuk ke rekening perusahaannya. Kemudian, uang tersebut dialihkan ke rekening terdakwa Tomy Andreas sebesar Rp 1,163 Miliar. Sementara sisa dana tersebut, tidak diketahui mengalir kepada siapa. “Saya tidak tahu sisanya mengalir kemana. Karena yang urus proses pencairan tahap II itu KPA, “katanya lagi.

Mendengar keterangan Alkatari Maupun Mony, salah satu majelis hakim mengatakan, jangan selalu melemparkan kesalahan kepada orang yang sudah meninggal. Karena hampir semua keterangan dua saksi mahkota itu, menjurus kepada KPA.

Saksi mahkota yang terakhir, yakni pelaksana proyek Tomy Andreas mengatakan, pencairan tahap I, yang jumlahnya sekitar Rp 400 juta lebih, tidak diterima olehnya. Sebab itu, proses pekerjaan tahap awal tidak dapat dikerjakan. “Saya tidak pernah menerima dana proyek tahap I. Karena yang urus pencairan dana, yakni KPA dan Alkatiri, “terang Andreas.

Sementara dana proyek tahap II, sebesar Rp 1,7 Miliar lebih, masuk ke rekening Alkatiri. dari dana Rp 1,7 Miliar itu, kemudian dipindahkan ke rekeningnya sebesar Rp 1,163 miliar. Sisa dana lainnya, tidak diketahui mengalir kepada siapa.  “Saya terima hanya Rp 1,163 Miliar. dan sisanya, saya tidak tahu kemana, “tandasnya.

Pantauan koran ini, ketiga terdakwa ketika diberikan kesempatan menjadi saksi mahkota, banyak memberikan keterangan tidak tahu. Selain itu, ketiga terdakwa ini melemparkan semua tanggungjawab pencairan dana kepada Almarhum Mocshen Albram.

Usai mendengar keterangan ketiga saksi mahkota secara bergantian ini, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga 29 Juli, dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Rolly Manampiring cs. (AFI)Tiga terdakwa kasus itu, Beder Alkatiri dan Tomy Andreas, mengaku di hadapan majelis hakim dalam persidangan, bahwa semua proses pencairan dana proyek, diurus oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merangkap PPTK, Almarhum Mochsen Albram.

Pengakuan tiga terdakwa ini, terungkap dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Ahmad Bukhori SH, didampingi hakim anggota Abadi SH dan Edy Sepjangkaria SH, berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota. Saksi mahkota yang pertama, yakni Kadis PU SBT, Nurdin Mony.

Mony memberikan keterangan, untuk terdakwa Alkatiri dan Andreas. Menurut Mony, ketika proyek Jembatan Gaa ini berjalan, dirinya menjabat sebagai Pengguna Angaran. Sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mocshen Albram. Selain menjabat sebagai KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati SBT, almarhum Albram juga merangkap sebagai PPTK proyek jembatan Gaa.

Sehingga, lanjut saksi, semua proses perkembangan proyek pembangunan Jembatan Gaa hingga proses pencairan dana, diurua oleh KPA.  “Dalam proses administrasi proyek, diurus oleh KPA yang juga merangkap PPTK, “katanya.

Kadis PU SBT ini mengaku, dirinya diminta untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SMP) oleh KPA. SPM yang ditandatangani Mony sebanyak dua kali. Yang pertama untuk pencairan 20 persen, dan SPM kedua untuk pencairan 80 persen. Ketika diminta oleh Albram untuk menandatangani SPM yang kedua untuk pembayaran 80 persen, KPA mengatakan kepada Mony kalau proses pekerjaan belum selesai.

Sementara itu, menurut keterangan terdakwa Beder Aziz Alkatiri, ketika memberikan keterangan sebagai saksi mahkota untuk Mony dan Andreas, menjelaskan bahwa dirinya tidak menandatangani kontrak pekerjan. Hanya saja, saksi akui pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 1 senilai Rp400 juta lebih. “Saya hanya tanda tangan dokumen pencairan dana tahap I. tetapi saya tidak tahu uang itu mengalir kemana. Karena yang urus uang itu adalah Almarhum KPA, “kata Alkatiri.

Selanjutnya, untuk pencairan dana tahap II sebesar Rp 1,7 miliar, saksi akui masuk ke rekening perusahaannya. Kemudian, uang tersebut dialihkan ke rekening terdakwa Tomy Andreas sebesar Rp 1,163 Miliar. Sementara sisa dana tersebut, tidak diketahui mengalir kepada siapa. “Saya tidak tahu sisanya mengalir kemana. Karena yang urus proses pencairan tahap II itu KPA, “katanya lagi.

Mendengar keterangan Alkatari Maupun Mony, salah satu majelis hakim mengatakan, jangan selalu melemparkan kesalahan kepada orang yang sudah meninggal. Karena hampir semua keterangan dua saksi mahkota itu, menjurus kepada KPA.

Saksi mahkota yang terakhir, yakni pelaksana proyek Tomy Andreas mengatakan, pencairan tahap I, yang jumlahnya sekitar Rp 400 juta lebih, tidak diterima olehnya. Sebab itu, proses pekerjaan tahap awal tidak dapat dikerjakan. “Saya tidak pernah menerima dana proyek tahap I. Karena yang urus pencairan dana, yakni KPA dan Alkatiri, “terang Andreas.

Sementara dana proyek tahap II, sebesar Rp 1,7 Miliar lebih, masuk ke rekening Alkatiri. dari dana Rp 1,7 Miliar itu, kemudian dipindahkan ke rekeningnya sebesar Rp 1,163 miliar. Sisa dana lainnya, tidak diketahui mengalir kepada siapa.  “Saya terima hanya Rp 1,163 Miliar. dan sisanya, saya tidak tahu kemana, “tandasnya.

Pantauan koran ini, ketiga terdakwa ketika diberikan kesempatan menjadi saksi mahkota, banyak memberikan keterangan tidak tahu. Selain itu, ketiga terdakwa ini melemparkan semua tanggungjawab pencairan dana kepada Almarhum Mocshen Albram.

Usai mendengar keterangan ketiga saksi mahkota secara bergantian ini, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga 29 Juli, dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Rolly Manampiring cs. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!