3 Kali Lebaran, Diami Hunian Tak Layak – Ambon Ekspres
Trending

3 Kali Lebaran, Diami Hunian Tak Layak

MASOHI,AE— Sudah dua tahun, jebolnya Waela, Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, meratakan separuh desa itu. Ratusan rumah rata tanah. Ratusan kepala keluarga terpaksa menghuni kamp-kamp pengungsian. Sampai kemarin, mereka masih menempati hunian darurat yang dibikin sendiri.

Hunian darurat itu dibuat dari terpal Badan Penanggulangan Bencana. Ada kecil, sedang, bahkan besar. Dibuat berdasarkan jumlah anggota keluarga. Mereka dipastikan akan kembali merayakan lebaran untuk ketiga kalinya di hunian-hunian tak laik itu. Pemerintah tidak bisa banyak berbuat.

Pemerintah Kabupaten Malteng dan Pemerintah Provinsi masih menanti kucuran dana dari Kemeterian Sosial-RI untuk rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat jembolnya Natural Dam pada 13 Juli 2012 lalu. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyerahkan bantuan kepada setiap Kepala Keluarga(KK) sebesar Rp 25 juta pada 2014 lalu.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Maluku Tengah, Bob Rachmat mengatakan, bantuan dari BNPB sedianya untuk membantu pembangunan rumah dengan status tumbuh sehingga ada anggaran dikembangkan lebih besar. Bantuan tersebut pula disertai dengan tipe rumah 31 yang sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

“Dana itu diserahkan langsung kepada warga dimana masing-masing memperoleh Rp 25 juta, statusnya tumbuh sehingga ada anggaran lebih besar,” jelasnya kepada Ambon Ekspres di Masohi, Selasa,(7/7).

Pemberian bantuan secara langsung berikut tipe rumah dimaksudkan agar warga membangun rumahnya secara sendiri-sendiri. “Bantuan kepada 419 KK termasuk 5 KK di negeri Allang, Kecamatan Leihitu, Barat, jadi mau ukuran lebih kecil atau rumah besar itu sudah kewenangan warga,“ sebutnya.

Tokoh pemuda Negeri Lima yang juga salah satu korban Natural Dam, Sardi Kapitan Hitu mengaku, bantuan tersebut sudah digunakan warga untuk membangun rumah mereka, meskipun warga terpaksa membangun rumah dengan menambah biaya sendiri. Dikatakan, warga saat ini masih menanti bantuan dari Kementerian Sosial-RI. “Bantuan BNPB ada yang sudah selesai bangun, sementara dan belum rampung, tapi warga masih berharap bantuan dari Kemensos,” pintanya terpisah.

Harapan warga untuk memperoleh bantuan dari Kemensos lanjutnya sangat dibutuhkan untuk merampungkan rumah mereka. “Ini sesuai janji Kemensos, sampai saat ini warga korban banjir masih mengharapkan bantuan itu,” tandas Kapitan Hitu.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Maluku Tengah, Suhardi Kolly kepada Ambon Ekspres mengungkapkan, sampai kemarin pihaknya belum mendapat konfirmasi dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku. “Soal bantuan perumahan ke Negeri Lima kita belum dapat arahan dari Provinsi,” ujarnya.

Namun, Kolly menjelaskan, untuk perumahan diatas 20 sampai dengan 50 merupakan kewenangan provinsi, sementara diatas 50 adalah kewenangan pemerintah pusat dan dibawa 20 kewenangan Kabupaten.

Sementara, anggota DPRD Malteng, Ruslan Hurasan mengaku, bantuan Rp 25 juta ketika darurat bencana sangat membantu. Kendati begitu, ketua Fraksi PKB ini mengatakan, pembangunan perumahan selanjutnya ditanggung sendiri oleh warga. Karena itu, dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten maupun provinsi untuk menindaklajuti janji dari Kemensos. “Harap agar Dinas Sosial Kabupaten dan provinsi segera tindaklajut janji Kemensos,” pungkasnya.
(ANC)

Most Popular

To Top