Penerimaan Mahasiswa Baru Unidar Illegal – Ambon Ekspres
Trending

Penerimaan Mahasiswa Baru Unidar Illegal

AMBON,AE— Pemblokiran Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam Ambon kembali ditutup. Namun kampus ini, masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Hal ini dinilai illegal, karena melanggar aturan.

Penerimaan mahasiswa baru Unidar dibawah kendali Rektor Ibrahmim Ohorella terus dipublikasikan. Ini dapat dilihat pada salah pada Baliho ukuran besar yang dipajang di Jalan Pala, Kecamatan Sirimau, di Jalan Anthone Rhebok dan Jalan AM Sangadji (Simpang). Selain Ambon, pengumuman juga disebarkan di Kota Tual, Bula, Seram Bagian Barat, Kebun Cengkeh dan Tulehu.

Baliho-baliho itu berupa pengumuman pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2015/2016. Gelombang I dibuka mulai tanggal 8 Juni-8 Agustus 2015 dan Gelombang II 19 Agustus-18 September 2015. Pendafaran dibuka untuk 14 program studi (S1).

Unidar pimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Farida Mony juga tak mau kalah. Mereka juga sudah mulai membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru di Kampus Wara.

Kepala Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) XII wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Zainudin Notanubun, mengatakan, sesuai edaran Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), menyebutkan, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dilarang menerima mahasiswa baru bila PDPT diblokir.

“Selama PDPT masih diblokir, perguruan tinggi yang bersangkutan tidak boleh menerima mahasiswa baru. Mahasiswa baru tersebut tidak bisa diupload datanya ke PDPT. Kalau tidak diupload, maka mahasiswa tersebut tergolong mahasiswa illegal. Jadi, artinya sekarang Unidar tidak bisa menerima mahasiswa baru,”ujar Notanubun kepada Ambon Ekspres via telepon, Rabu (8/7).

Notanubun mempertanyakan kebijakan Unidar yang masih saja membuka pendaftaran mahasiswa baru. ”Kalau mereka membuka pendaftaran, nanti mahasiswa baru itu mau dikemanakan?”tukas Notanubun.

Dia mengaku, sebelum dilantiknya Pelaksana Tugas (Plt) rektor Unidar Farida Mony oleh Yayasan Darussalam Ambon, dirinya sempat membuka PDPT. Ini dilakukan agar Unidar pimpinan Ibrahim Ohorella bisa melakukan kegiatan akademik, terutama penerimaan mahasiswa baru.

“Namun setelah ibu Farida Mony datang melapor ke Dikti bahwa telah dilantik sebagai Plt Rektor, pihak Dikti pun langsung memblokir PDPT, karena dualisme kepemimpinan. Jadi saya tidak memberikan sinyal kepada mereka (Unidar-red) untuk membuka PDPT lagi untuk saat sekarang,” ungkapnya.

PDPT lanjut dia, merupakan indikator penting penentuan legal atau tidaknya ijazah mahasiswa. Selain itu, para alumni juga dapat mengakses keaslian ijazah mereka melalui PDPT. “Kalau tidak ada PDPT, bagaimana kita mau mengetahui data-data menyangkut mahasiswa atau lulusan. Yang legal itu diterbitkan berdasarkan data PDPT. Keaslian ijazah para alumni yang sudah lulus tahun lalu bisa dicek di PDPT,” katanya.
Akademisi Universitas Pattimura itu menyatakan, pengaktifan kembali PDPT membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Mekanisme ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Persyaratannya, sebut dia, kedua belah pihak yang bertikai harus berdamai dan membuat pernyataan bahwa hak itu tak terulang lagi di kemudian hari. Setelah itu akan dilakukan visitasi untuk memastikan apakah kondisi perkuliahan sudah kondusif seperti keadaan semula atau belum. Setelah itu, baru disampaikan ke Dikti. “Kalau sudah benar kondusif baru bisa dibuka. Jadi ketat sekali. Nah, kalau prosesnya panjang kayak gini, bagaimana nasib mahasiswa,”tandasnya.
Selaku pimpinan di Kopertis yang membawahi 92 PTS, ia mengaku, tetap membantu pengaktifan PDPT. Olehnya itu, ia menyarankan, kedua belah pihak yang bersengketa, baik pihak yayasan maupun universitas, fokus pada upaya pengaktifan PDPT.
“Kan mereka jangan berpikir tentang mahasiswa baru, tapi berpikir menyelesaikan konflik. Jangan membebani mahasiwa lagi. Mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat,”imbuhnya.
Rifaat Rumonin, salah satu mahasiswa Unidar yang ditemui, kemarin, mengaku, setelah Unidar ditimpa masalah hingga pemblokiran PDPT, mengganggu urusan administrasinya di kampus. Ia juga kuatir, rencana Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Agustus mendatang, tertunda.
”Kami dibuat pusing juga, karena ada dua rektor. Ditambah lagi saat ini ada pemblokiran PDPT. Apalagi saya mau KKN (Kuliah Kerja Nyata), kuatir saja jangan sampai tidak bisa, karena masih ada masalah,”ungkap mahasiswa semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)itu.
Sebagai mahasiswa tingkat akhir, ia mengaku, pemblokiran PDPT juga bisa berdampak peluangnya mencari pekerjaan, bila seluruh data perkuliahannya tidak dimasukan. ”Itu juga yang saya takutkan. Jangan sampai sudah lulus, namun ijazahnya bermasalah,”kata Rifaat yang sehari-hari setelah proses perkuliahan atau libur, mengojek untuk tambahan biaya kuliahnya.
Sadam, mahasiswa Unidar lainnya, mengatakan, pihak Unidar harus mementingkan kepentingan mahasiswa. Sebab kata dia, Unidar tetap bertahan sampai sekarang, karena kontribusi dari biaya SPP dan lainnya.
“Para dosen itu digaji, juga dari uang (SPP) yang kami bayar setiap semester. Olehnya itu, jangan mementingkan diri sendiri. Kalau seluruh mahasiswa nyatakan sikap keluar dari Unidar akibat konflik ini, bagaimana dengan nasib kampus ini,”kata mahasiswa kelas/kampus B itu.(TAB)

Most Popular

To Top