Strategi Sitti, Manfaatkan Kades – Ambon Ekspres
Trending

Strategi Sitti, Manfaatkan Kades

AMBON, AE— Ada saja strategi yang dibuat bakal calon kepala daerah untuk memuluskan kepentingan politik dengan memanfaatkan kewenangannya. Ini banyak dilakukan oleh incumbent.

Salah satunya, Siti Umariah Suruwaky yang nekat menabrak aturan hanya untuk melantik kepala desa-kepala desa, di Kabupaten Seram Bagian Timur yang nantinya menjadi agennya memenangkan pilkada.

Ini terlihat saat pelantikan kepala desa induk Negeri Kilwaru beserta lima kepala desa pemekaran yakni Desa Maar, Namalomin, Namalas, Talang Baru, dan Desa Karang, yang berlangsung tanggal 6 Juli 2015 di Bula. Pelantikan ini dinilai menabrak aturan sebagaimana amanat dari UUD 1945 Pasal 18B, UU Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 43 tahun 2014, dan Permendagri Nomor 52 tahun 2015.

“Para Saniri Negeri Kilwaru dan masyarakat adat Kilwaru sudah mengingatkan agar jangan dulu dilakukan pelantikan, karena Kilwaru ini negeri adat yang masih berpegang teguh pada asal-usul leluhur, dan hak tradisional ini mestinya dihormati. Hal ini sudah kami sampaikan ke Bagian Pemerintahan Pemkab SBT, tetapi alasannya ini desakan dari wakil bupati ibu Sitti Surwaky agar dilakukan pelantikan tanpa perlu melalui mekanisme adat yang semestinya,” kata tokoh masyarakat Kilwaru, Anwar Rumaday, kepada pers di Ambon, Rabu (8/7).

Saniri Negeri Kilwaru sebagai lembaga adat dan represtansi dari komunitas masyarakat adat Kilwaru sudah melakukan rapat adat guna membahas tentang pemekaran serta mengangkat kepala desa induk dan desa pemekaran sesuai asal-usul leluhur dan adat Negeri Kilwaru. Hasil rapat sudah disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Pemkab SBT agar mereka tidak mengangkat kepala desa tanpa didasari oleh aturan adat setempat, karena bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Hanya saja apa yang kami sampaikan tidak diindahkan. Karena itu, Saniri Negeri Kilwaru dan keluarga mata rumah perintah muda Kelian beserta masyarakat Kilwaru menyatakan sikap menolak para kepala desa yang dilantik pada tanggal 6 Juli lalu,” tegasnya.

Tokoh masyarakat adat Kilwaru dari mata rumah perintah, Zainudin Kelian, meminta persoalan Negeri Kilwaru mendapat perhatian Gubernur Maluku Said Assagaf, dan turun tangan membatalkan SK pengangkatan kepala desa induk Kilwaru beserta lima kepala desa pemekarannya.

Pembatalan bisa dilakukan melalui kewenangan gubernur karena diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 15 dan 16 tentang penghapusan, pembentukkan desa dan evaluasi paling lama 20 hari, serta melakukan perlindungan terhadap adat istiadat sesuai pasal 2 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yakni gubernur dan bupati/walikota dapat melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas masyarakat hukum adat

Dia meminta Gubernur Maluku dapat melakukan mediasi mempertemukan Pemkab SBT, Biro Pemerintahan dan Hukum Provinsi Maluku, Saniri Negeri Kilwaru, serta mata rumah perintah, agar dampak dari pelantikan kepala desa yang dipaksakan oleh wakil bupati SBT tersebut tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. (AHA)

Most Popular

To Top