Lobi PDIP Hasilkan Amran – Ambon Ekspres
Trending

Lobi PDIP Hasilkan Amran

AMBON, AE— Siapa pengganti Wahyudi Mandala sebagai Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku-Maluku Utara, terjawab dengan ditunjuknya Amran Mustari. Mustari rencananya akan dilantik hari ini, oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Sebelumnya terjadi tarik menarik siapa pengganti Wahyudi. Iqbal Tamher awalnya hampir final dilantik, namun mentah lagi. Terhambatnya Iqbal dikabarkan karena lobi PDIP yang menginginkan jabatan itu diisi oleh Amran Mustari. Amran Mustari adalah pejabat di Maluku Utara, yang kerap diperiksa karena kasus korupsi baik oleh polisi maupun jaksa.

Dipilihnya Amran, informasinya kental kepentingan PDIP untuk memenangkan sejumlah momentum politik, terutama pemilihan kepala daerah di Maluku dan Maluku Utara. “Lobi PDIP cukup kuat. Mereka punya kepentingan besar,” ungkap sumber ini.

Lobi ini, kata sumber koran ini, melibatkan juga pengurus DPD PDIP Maluku. “Oh, DPD PDIP awalnya juga dukung Iqbal. Mereka ternyata juga memberikan dukungan ke Amran. Karena kepentingan mereka lebih banyak disana,” sebut sumber ini.

Direktur MDV, Rizal Sangadji mengatakan, penggantian kepala BPJJN Maluku-Maluku Utara, yang terindikasi memiliki sejumlah masalah hukum terkait korupsi merupakan langkah yang tidak tepat dilakukan pemerintah.

“Mestinya, figur yang pantas menduduki jabatan ini adalah dia yang bebas masalah hukum dan memiliki integritas agar bisa membersihkan citra balai jalan yang selama ini mendapatkan sorotan buruk dari publik,”  kata dia.

Selama ini, kata dia, BPJJN dituding sebagai sarang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap berbagai proyek pemerintah. “Bagaimana kalau orang yang dipilih nantinya, juga pejabat yang sudah pernah dipermasalahkan secara hukum karena persoalan korupsi,” tandas dia.

Dia juga mengingatkan, jika benar ada indikasi Amran merupakan titipan partai politik tertentu, sangat disesalkan, karena BPJJN  bisa digunakan sebagai sapi perah. “Balai jalan harus bebas dari kepentingan partai dan dikelola secara profesional. Publik harus menolak keras keputusan penggantian kepala balai jalan baru ini dan mendesak pemerintah meninjau ulang keputusan yang sudah diambil,” pungkas dia.(MAN)

Most Popular

To Top