Romantisme Jaksa Dengan Masyarakat – Hacked by TryDee
Trending

Romantisme Jaksa Dengan Masyarakat

Potret Pemberantasan Kasus Korupsi di Maluku

Jaksa dan masyarakat adalah dua kekuatan yang tidak dapat dipisahkan dalam agenda penegakkan hukum terhadap kasus  tindak pidana korupsi (Tipikor).  Pekerjaan sebagai jaksa tidak mudah,  apalagi bertugas di Maluku yang merupakan daerah kepulauan ini. Jaksa butuh peran masyarakat. Sehingga, walaupun sering dikritik. Tapi mereka pantang mundur, malah kritikan ditelan sebagai vitamin untuk memperkuat barisan korps Adhyaksa itu.

Hampir setiap hari nama jajaran Kejaksaan di Maluku menghiasi halaman utama media-media cetak di daerah ini. Informasi tentang kinerja aparatur di lembaga dengan seragam warna cokelat itu selalu dinantikan oleh  banyak kalangan, terutama  kalangan  yang concern  dengan penegakkan hukum.
Hal itu dapat dipahami, mengingat jaksa berada pada posisi yang strategis dalam skenario penegakkan hukum terhadap kasus korupsi. Jaksa mengemban tugas ganda. Undang-undang  nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa salah satu fungsi utama jaksa adalah melakukan penuntutan atau bertindak sebagai penuntut umum.

Selain fungsi utama tersebut, jaksa juga diberikan kepercayaan  melalui  undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi, selain yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan Polisi.

Untuk kasus korupsi di Maluku, kita pernah dikejutkan dengan rilis   Indonesia Corruption Watch (ICW)  pada tahun 2012. Maluku menjadi daerah terkorup keempat di Indonesia dengan 22 kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp 30.4 milyar. Itu sudah tahun 2012 lalu. Dalam  rentang waktu  lebih dari dua tahun terakhir,  terungkap lagi kasus korupsi lain di Maluku. Artinya, uang negara yang diduga disalahgunakan membengkak di tengah gencarnya pemberantasan korupsi  di daerah seribu pulau ini.

Korupsi telah menjalar ke hampir semua jenjang pemerintahan di daerah ini.  Tentu merupakan kondisi yang menggelisahkan, apalagi bila mengingat posisi Maluku dalam peringkat kemiskinan secara nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, tahun  2014,  Maluku bertengger di urutan ke empat  daerah termiskin  di Indonesia. Sebanyak 307 jiwa atau 18.44 persen dari total 1.6 juta jiwa penduduk di Maluku yang masih   membutuhkan sentuhan pemerintah melalui pengelolaan anggaran pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna, bukan malah masuk kantong pribadi oknum pejabat tidak bermoral,  agar masyarakat yang miskin tersebut dapat  keluar  lingkaran kemiskinan.

“Kemiskian bukan karena kita tidak punya potensi sumber daya alam. Tapi lebih karena birokrasi pemerintahan kita yang  masih korup. Bila uang Rp 100 milyar dikasi ke Maluku pun belum tentu bisa mengangkat Maluku dari keterpurukan ini, kalau birokrasi kita masih korup” tandas Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI)  Tammat R. Talaohu, Rabu (8/7).

Untuk memberantas korupsi di Maluku, yang kemudian dapat memberikan efek jerah bagi kelompok bermental korup, memang tidak terlepas dari  kinerja jaksa. Tapi, harus diingat juga bahwa prinsipnya, pemberantasan Extra Ordinary Crime  (kejahatan luar biasa) itu  bukan semata tugas aparat penegak hukum, terutama jaksa. Butuh peran aktif semua elemen bangsa yang ada di daerah ini.

Sebagai bagian dari aparatur negara, jaksa mewakili negara dalam memberikan  rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan begitu, supremasi hukum diharapkan bisa tetap tegak. Namun di saat yang sama, kejaksaan Tinggi Maluku memiliki keterbatasan jumlah aparatur, jika dihubungkan dengan kondisi geografis Maluku.

“Memang  keterbatasan jumlah aparatur  juga menjadi kendala kami. Tapi kalau   kita bilang itu, nanti dibilang hanya alasan yang dibuat-buat,” ungkap Kepala Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno dalam satu kesempatan wawancara.

Dari kenyataan itu, semakin dipahami bahwa peran masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor mempertegas legitimasi peran masayarakat.

Pasal 41 undang-undang itu  mengamanatkan, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk   hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi  tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pakar hukum Tata Negara Universitas Pattimura (Unpatti), Hendrik Salmon mengatakan, pentingnya  peran aktif masyarakat, selain membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah ini, agar birokrasi pemerintahan lebih bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang itu.

“Jaksa muncul dengan slogan baru. Jaksa adalah sahabat masyarakat. Itu tepat. Dan memang itu sudah   berjalan selama ini. Satu hal yang penting, setiap laporan masyarakat yang valid, harus diproses oleh jaksa,” ungkapnya.

Jaksa dan masyarakat saling membutuhkan. Jaksa dituntut untuk selalu terbuka kepada masyarakat. Sementara masyarakat menyumbang energi positif kepada jaksa, melalui peran aktif. Itu berarti,  dari sekian banyak kasus korupsi di Maluku  yang berhasil dituntaskan, tidak terlepas dari peran masyarakat.

Kendati demikian, Hendrik Salmon memberikan catatan kritis kepada jaksa. Sikap terbuka jangan selalu diartikan  oleh jaksa sebagai sikap untuk menerima semua laporan dari masyarakat. Jaksa  jangan menelan mentah-mentah setiap laporan dari masyarakat. Sebab, kekecewaan masyarakat tentu disebabkan oleh kinerja jaksa yang tidak dapat menuntaskan proses hukum atas laporan  dari masyarakat.

Alasan utamanya adalah tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal jaksa sudah menerima laporan masyarakat. Kedepan, jaksa harus selektif. Bila  ada laporan masyarakat disertai bukti yang kuat dan jaksa nyatakan dapat menindak lanjuti, maka langsung disampaikan kepada pelapor. Tapi bila tidak didukung bukti yang kuat, laporan harus dikembalikan kepada masyarakat dengan catatan, perlu diperkuat dengan bukti.

“Kalau tidak ada bukti yang kuat, bilang kepada masyarakat (pelapor) bahwa  tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ada bukti yang kuat, agar masyarakat tidak menaruh harapan. Ini yang saya lihat belum dilakukan,” ujar Salmon.

Pakar hukum Pidana dari Universitas yang sama, John Pasalbessy mengatakan, idealnya penegakkan hukum harus yang profesional, harus mengutamakan etika birokrasi. Jaksa berkewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat, dan terbuka dalam memberikan informasi tentang hal-hal yang layak diketahui oleh publik.

“Yang saya lihat di Maluku selama ini memang sudah membaik. Ada keterbukaan informasi dari jaksa. Dan masyarakat  selalu menunjukkan peran aktif. Tapi memang harus ada perimbangan, jaksa tidak harus terbuka dalam segala hal. Ada informasi tertentu yang harus dirahasiakan. Sehingga tidak berpengaruh buruk bagi kinerja jaksa yang berujung pada proses hukum yang berlarut-larut,” ingatnya.

Sebab, berbagai informasi dari jaksa dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempersulit jaksa dalam mencari dan menemukan bukti yang kuat tentang suatu kasus.

Masih segar di ingatan kita tentang penanganan kasus dugaan korupsi anggaran proyek  jembatan Wae Salas, Wae Nif,  Wae Mer, dan jembatan Wae Balivar di kabupaten Seram Bagian Timur.  Banyak elemen masyarakat yakin,  terjadi penyalahgunaan anggaran proyek tersebut. Desakan dalam bentuk demonstrasi sering dilakukan. Namun, jaksa terpaksa menghentikan proses hukum, karena tidak menemukan bukti yang kuat. Ini  yang  menjadi catatan bagi jaksa untuk lebih berhati-hati dalam memberikan informasi.

“Sumber daya manusia jaksa juga harus ditingkatkan. Selain itu, anggaran penanganan kasus korupsi untuk jaksa di Maluku harus lebih disesuaikan dengan kondisi geografis daerah ini. Jaksa tentu tidak mudah memanggil  orang sebagai saksi, jaksa harus mendatangkan saksi dari satu pulau ke pulau yang lain.,” katanya.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating  mengaku ‘angkat topi’ untuk jaksa dalam hal menindak lanjuti laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi. Sebagai pihak yang melaporkan kasus dugaan korupsi anggaran proyek pengadaan kapal tangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Sariwating mengapresiasi ketegasan  Kepala Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno dalam menggerakkan para anak buahnya untuk bekerja ekstra aktif.

Jaksa berhasil membawa kasus itu ke tahap penyidikan dengan menetapkan mantan kepala DKP Maluku, Bastian Mainassy sebagai tersangka. “Bahkan sudah ditahan. Ini suatu prestasi kerja yang patut kita apresiasi. Dan ini semakin menggairahkan kami untuk selalu bersama jaksa dalam memberantas kasus korupsi di Maluku,” teranya.

Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI) Wahada Mony berharap jaksa dapat mempertahankan dan meningkatakan prestasi kerja yang telah dicapai selama ini. Dengan begitu, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sering pasang surut, seirama kinerja jaksa yang belum sepenuhnya baik.

“Sebagai pegiat anti korupsi di Maluku, kita ingin selalu membantu jaksa dalam bekerja. Korupsi adalah musuh bersama, sehingga harus diberantas secara bersama,” katanya, diplomatis.

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia mengatakan, berbagai saran dan kritik dari masyarakat Maluku selama ini, menjadi pendorong bagi pihaknya dalam bekerja. Dengan begitu, masyarakat dapat menutupi kekurangan jaksa.

“Kita ingin selalu dan lebih dekat dengan masyarakat. Karena sebagai jaksa, kami  adalah sahabat masyarakat. Kami berharap, masyarakat terus meningkatkan peran aktif dalam rangka sama-sama kita tegakkan supremasi hukum terhadap kasus korupsi  serta kasus lainnya,” kata Palapia. (**)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!