Sulitnya Nurdin Mony Bebas – Ambon Ekspres
Trending

Sulitnya Nurdin Mony Bebas

AMBON,AE— Kepala dinas Pekerjaan Umum kabupaten Seram Bagian Timur, Nurdin Mony  dinilai  tidak dapat bebas dari jeratan hukum dalam kasus dugaan korupsi anggaran proyek jembatan Gaa di daerah itu.  Selain statusnya sebagai Kuasa Penggunan Anggaran (KPA), indikasi tentang keterlibatannya juga terlihat dari pengembalian kerugian negara saat kasus ini masih dalam  penyidikan. Mony dijadikan tahanan kota karena  mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 600 juta. Hakim diminta untuk tidak membebaskan mantan narapidana kasus korupsi itu.

Pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Nazarudin Tianotak mengatakan, kendati dalam sidang, Nurdin Mony lebih banyak mengelak, namun tidak dapat menutupi indikasi keterlibatan dia dalam kasus proyek bernilai Rp2 Milyar  lebih yang bersumber dari APBD kabupaten SBT tahun 2007  itu.

“Sebagai kepala dinas sekaligus KPA, Nurdin Mony tentu punya wewenang yang besar dalam proyek itu. Artinya, dia juga harus tahu dan bertanggung jawab bila ada masalah dalam proyek. Kalau dia tidak memperkaya diri sendiri, bisa juga dia memperkaya orang lain. Defenisi korupsi, kan bukan hanya memperkaya diri sendiri,” kata Tianotak, Senin (20/7).

Keterlibatan Mony, diperkuat dengan keputusannya untuk menyetor uang sebesar Rp 1 Milyar, dengan rincian Rp 600 juta untuk mengembalikan kerugian negara, dan Rp 400 juta sebagai yang  jaminan agar dirinya tidak dijebloskan ke ruang tahanan.

“Pengembalian kerugian negara mempertegas dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Dan dia sadari hal itu sehingga dia mau mengembalikan kerugian negara. Untuk apa kembalikan kerugian negara bila memang tidak terlibat dalam kasus ini,” tandas Tianotak.

Dengan demikian, lanjut  Pembantu III dekan Fakultas Hukum Unpatti ini, majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Ambon harus juga menyertakan bukti   pengembalian kerugian negara tersebut sebagai dasar untuk membuat putusan terhadap Nurdin Mony.

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku, Boby Kin Palapia ketika dikonfirmasi tentang penyerahan bukti pengembalian kerugian negara ke pengadilan. “ Ia, sama-sama ( bukti pengembalian kerugian negara dan berkas lainnya-red) dilimpahkan,” ungkap Palapia  via seluler,  kemarin.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Dayanto mengatakan,    dengan menyerahkan sejumlah uang kepada jaksa dengan maksud mengembalikan kerugian negara, Nurdin Mony sulit untuk menhindar dari jeratan hukum.

“Pengembalian kerugian negara mempertegas bahwa  secara meteril, terjadi delik korupsi   di situ, karena terdakawa kan kembalikan kerugian negara,” kata Dayanto.

Selain menjadi bukti  terjadinya tindakan korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan aspek hukuman pidana dalam kasus ini. Nurdin Mony masih dapat dipidana kendati telah mengembalikan kerugian negara.

“Mungkin hanya meringankan hukuman. Misalnya dakwaan atau tuntutan jaksa 20 tahun. Namun, karena  pertimbangan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tapi hakim tidak dapat membaskan yang bersangkutan dari jeratan hukum,” jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia Investigasi Korupsi ( IIK), Faisal Yahya Marasabessy berharap, majelis hakim Pengadilan tipikor Ambon tidak mengabaikan bukti pengembalian kerugian negara tersebut saat akan memutuskan perkara jembatan Gaa.

Pegiat anti korupsi asal kabupaten SBT, M. Jafar Tukwain mengatakan, kendati dalam beberapa kali persidangan, Nurdin Mony lebih banyak mengelak, namun itu tidak dapat menghilangkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan oleh jaksa. Dan itu akan dipertimbangkan oleh majalis hakim.  Salah satunya bukti pengembalian kerugian negara.(MAN)

Most Popular

To Top