Buka Lagi Kasus Amran Mustari – Ambon Ekspres
Trending

Buka Lagi Kasus Amran Mustari

AMBON,AE— Kasus dugaan tindak pidana korupsi  (Tipikor) yang menyeret nama Amran Mustari, bekas pejabat di provinsi Maluku Utara yang kini menjabat kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan (BPJJN) wilayah IX Maluku- Maluku Utara  harus dibuka lagi oleh aparat penegak hukum. Ini agar memperjelas berbagai dugaan tersebut dan demi menjaga agar institusi balai jalan tidak lagi dituding sebagai sarang korupsi.

Amran Mustari adalah mantan kepala dinas di beberapa dinas seperti Pekerjaan umum Provinsi Maluku Utara. Dia diduga terlibat dalam sejumlah kasus. Diantaranya, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2005-2006 senilai Rp14 miliar.

“Harus dibuka lagi, agar semuanya jelas, publik juga bisa ketahui dengan pasti  rekam jejak dia. Kalau ada orang yang diduga terlibat kasus korupsi, kan harus diperjelas. Proses hukum harus berjalan hingga tuntas. Karena kalau ada pejabat yang menduduki jabatan penting, tapi dia memiliki rekam jejak yang tidak baik, kan bisa berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran di situ (balai jalan) juga. Maka dari itu, perlu dibuka lagi oleh aparat penegak hukum,” terang pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Almudatsir Sangadji saat dimintai pendapatnya, Selasa (21/7).

Amran Mustari yang juga mantan asisten III Pemda provinsi Maluku Utara  itu juga disebut-sebut terlibat kasus dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan mesin genset serta dugaan penggelapan  dana bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2012. “Ini akan menjadi preseden buruk bagi birokrasi di balai jalan, karena yang diangkat adalah orang yang dalam rekam jejaknya juga diduga pernah terlibat kasus korupsi,” kata Sangadji.

Sangadji menegaskan, pentingnya proses hukum terhadap berbagai kasus yang menyeret nama Amran Mustari juga untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga, masyarakat Maluku dan Maluku Utara dapat mengetahui dengan jelas, siapa dan seperti apa rekam jejak Amran Mustrai yang sebenarnya, karena telah terbukti melalui proses hukum, bukan dugaan semata.

“Kalau dia terbukti bersalah, harus dicopot dari jabatan kepala balai jalan. Itu sudah menjadi konsekuensi logis dari suatu jabatan dalam birokrasi pemerintahan di negara ini,” katanya.

Masyarakat perlu mengontrol secara ketat kinerja kepala balai jalan yang baru itu. Harus ada peringatan keras dari masyarakat, bahwa tanggung jawab pengelolaan angaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Maluku harus dilakukan secara efektif.

“Artinya, masyarakat harus mengawal kinerja dia. Agar anggaran itu digunakan secara baik dan transparan untuk pembangunan. Ini berkaitan dengan rekam jejak dia yang diduga terlibat kasus korupsi,” ingatnya.

Koordinator  Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) Mohamad Ikhsan Tualeka  mengatakan, kendati Amran Mustari telah berpindah jabatan dan tempat tugas, bukan berarti berbagai kasus yang menyeret namanya hilang begitu saja. Proses hukum bisa berjalan kapan saja.

Harus ada upaya serius dari penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.
“Dalam negara demokrasi, keadilan itu berlaku sama  pada setiap orang atau equality before the low. Siapa pun tidak kebal hukum, dan itu artinya kasus hukum yang dilakukan seseorang di masa lalu , atau pada jabatan sebelumnya wajar saja untuk dibuka kembali, selama ada bukti yang kuat,” kata Tualeka, kemarin.

Pengungkapkan kasus korupsi seseorang di masa lalu, selain demi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga demi memastikan setiap pejabat dalam kedudukannya sekarang bersih dan punya rekam jejak yang baik. “Ini juga penting pula untuk menghindari pelanggaran hukum oleh orang yang sama dalam jabatan yang berbeda,” kata Tualeka.

Peneliti Indonesia Governance Index (GI) itu menegaskan, bila dalam pengusutan nanti ditemukan bukti keterlibatan Amran Mustari, maka aparat penegak hukum harus tegas untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Mulai dari penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan.

“Yang perlu diingat dan menjadi catatan adalah selama ada bukti yang kuat, jangan ada motif lain, selain upaya penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, serta dalam rangak menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” pungkas  akademisi Universitas Paramadina  itu.
(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!