Peluang Kemenangan Setelah Tanpa Jabatan – Ambon Ekspres
Trending

Peluang Kemenangan Setelah Tanpa Jabatan

Agil-Ridwan Gantikan Mukti-Fachri

AMBON,AE— Kekuatan politik  pasangan calon Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri dan Sitti Umuriyah Suruwaky-Sjafrudin Goo,  diprediksi berimbang. Mundurnya kedua pasangan ini dari jabatan anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat mengikuti Pilkada, menjadi salah satu indikatornya.

Kondisi ini praktis berdampak terhadap peluang mereka merebut jabatan bupati dan wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur. Pasangan Sitti-Sjafrudin yang saat ini masih dalam status sebagai wakil bupati dan kepala Dinas Pertambangan, telah memanfaatkan kekuatan birokasi untuk mendapatkan dukungan politik.

Namun, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9/2015 menjadi PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan, membatasi ruang gerak mereka.

Dalam aturan ini disebutkan, PNS, anggota DPRD, DPD, DPR, BUMN dan BUMD, harus memundurkan diri secara parmanen setelah ditetapkan oleh KPUD sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat.

Dengan demikian, peluang kemenangan pasangan dengan akronim Sus-Goo itu, kian sempit. Terutama suara dari kalangan birokrasi sulit didapatkan. Strategi memengaruhi pilihan politik  tanpa kekuasaan yang melekat dan dari luar pemerintahan, tak mudah dilaksanakan.

Peluang kemenangan justru terbuka, apabila selama beberapa bulan terakhir ini, mereka dapat memanfaatkannya dengan baik ditambah  kerja tim yang maksimal. Pasalnya para PNS, baik dilingkup pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa akan berpikir dua kali untuk memberikan dukungan pada kedua figur ini. Bahkan mereka bisa keluar dari garis komando Sitti selaku wabup, bila peluang kemenangan menyempit.

Sementara pasangan Mukti-Fachri, juga punya tantangan kemenangan yang sama. Di satu sisi, mundurnya mereka dari keanggotaan DPRD tak bisa melemahkan pengaruh keduanya. Ini karena, baik Mukti maupun Fachri, bukan elit birokrasi yang dapat memengaruhi pilihan politik di lingkup pemerintahan.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Johan Tehuayo menilai, pasangan Mufakat dan Sus-Goo punya peluang yang seimbang. Hal ini kata dia, dipengaruhi oleh dukungan politik yang selama ini telah disematkan kepada dua pasangan ini.

Pasangan MK lanjut dia, memiliki  dukungan politik dari basis partai Golkar dan PKS maupun partai koalisi lainnya. Juga memiliki basis dukungan dari  kalangan masyarakat tradisional yang selama ini tetap konsisten.

“Sedangkan Ibu Sitti memiliki keunggulan karena selama mereka berkuasa telah menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga presepsi publik terhadap mereka akan semakin baik dan memberikan dukungan politik kepada mereka. Oleh karena itu kedua pasangan ini akan memperoleh dukungan suara yang seimbang,” ujar Tehuayo kepada Ambon Ekpres via sms, Rabu (22/7).

Namun menurut Tehuayo, kemenangan Mufakat maupun Sus-Goo, tak semata karena jabatan masing-masing. Visi dan misi serta kerja tim maksimal, menjadi faktor penting lainnya.

Selain itu, sikap politik masyarakat sangat  dipengaruhi oleh berbagai faktor kapasitas, integritas, figur, afiliasi terhadap parpol, dan pragmatisme ekonomi. Juga etnis, suku, ras, jender, tingkat pendidikan dan lainnya.

“Meskipun demikian karena sikap politik masyarakat selalu mengalami perubahan, maka kemenangan kedua pasangan ini sangat di pengaruhi oleh  strategi  pengelolaan berbagai sumberdaya yang mereka miliki, terutama tim suksesnya,” katanya.

Soal pilihan dan sikap politik PNS, kata Tehuayo akan terbelah dua. ”Bagi PNS yg memilih Ibu Sitti karena keberhasilannya dalm memimpin dan yang memilih MK karena menghendaki pemimpin yang baru,”katanya.

Mundur Setelah Penetapan
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku devisi Teknik, La Alwy menjelaskan, sesuai PKPU nomor 12/2015 tentang perubahan atas PKPU nomor 9/2015 tentang pencalonan, menyebutkan, anggota DPD, DPR dan DPRD harus menyampaikan surat pemberitahuan mengikuti tahapan Pilkada dari pimpinan lembaga masing-masing kepada KPUD saat mendaftar.

“Jadi nanti setelah ditetapkan telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan selama 60 hari mereka diberikan kesempatan untuk mengurus dan menyampaikan surat pengunduran diri. Pada saat mendaftar, mereka hanya menyampaikan surat pemberitahuan dari pimpinan dewan bahwa sedang mengikuti tahapan pilkada di KPUD,” jelas Alwy via telepon, kemarin.

Surat pemberitahuan, lanjut Alwy, tidak berlaku bagi PNS, BUMN, dan BUMD. Mereka hanya diwajibkan menyampaikan (SK) pengunduran diri dari jabatan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon. “Kalau soal pemberitahuan pada saat pendaftaran, khusus bagi PNS tidak diatur. Namun  berkas syarat calon mereka tetap diverifikasi. Kalau memang belum lengkap, akan diberitahukan kepada tim maupun calon bersangkuan untuk melengkapinya. Jadi mereka wajib mengajukan surat pengunduran diri setelah ditetapkan,” tambahnya.

Untuk memastikan pelaksanaan PKPU nomor 12/2015, mantan Ketua KPUD Maluku Tengah itu mengatakan, akan dilakukan sosialisasi pada 25 Juli. Selain itu, komisioner KPUD provinsi memonotoring langsung di KPUD empat kabupaten yang melaksanakan pilkada, yakni SBT, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Buru Selatan.
Pengganti Mukti-Fachri

Sementara itu, meski belum ada rapat resmi diinternal parta Golkar maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun nama pengganti Mukti dan Fachri mulai mencuat.

“Fachri adalah kader terbaik PKS dan penetapannya menjadi salah satu calon pemimpinan di SBT untuk memberi warna baru bagi kemajuan SBT. PKS belum memikirkan soal lain. Fokus untuk pilkada SBT,”kata Sekretaris DPW PKS Maluku Suhfi Majid via sms, kemarin.

Disinggung soal informasi Ridwan Elis yang merupakan caleg DPRD Maluku peraih suara terbanyak kedua menggantikan Fachri, anggota DPRD Maluku dapil Seram Bagian Barat (SBB-) itu belum mengiyakan. ”Seluruh energi PKS akan diarahkan ke sana, bekerja dengan melibatkan elemen-elemen partai maupun kader. PKS belum memikirkan soal lain,” tambah dia.

Sedangkan Agil Rumakat yang merupakan anggota DPRD SBT peraih suara terbanyak kedua pada pemilu 2014 partai Golkar, disebut menggantikan posisi Mukti sebagai ketua DPRD. Selain Agil, juga ada anggota DPRD lainnya yakni Lutfi Rumalutur.

“Agil sudah dipersiapkan untuk menggantikan Pak Mukti,” ungkap salah satu narasumber yang enggan namanya ditulis. Namun hingga berita ini naik cetak, DPD Golkar SBT dan DPD Golkar Maluku belum dapat dikonfirmasi.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!