1 Alat Bukti Jerat Bupati SBB – Ambon Ekspres
Trending

1 Alat Bukti Jerat Bupati SBB

AMBON,AE— Pengakuan terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial  kabupaten Seram Bagian Barat, Zainudin Kaisupy tentang sebagian dana yang mengalir ke kantong pribadi bupati Jacobus Puttileihalat tetap menjadi catatan penting jaksa penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Jaksa hanya membutuhkan satu alat bukti lagi untuk menyeret Puttileihalat ke ranah hukum.

Total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 3.5 milyar. Dan di hadapan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, salah satu terdakwa kasus ini, Zainudin Kaisupy juga pernah membeberkan bahwa dana sebesar Rp 2.58 milyar dari jumlah kerugian negera tersebut, mengalir ke Jacobus Puttileihalat. Hal ini terungkap dalam sidang pada, Kamis (25/6) dengan agenda meminta keterangan saksi ahli dari BPKP Maluku, Kilat SE, sebagai auditor. Informasi yang diterima Ambon Ekspres dari sumber lain menyebutkan, Puttileihalat menerima dana Rp 2.58 milyar tersebut di Hotel Borobudur, Jakarta pada sekitar awal tahun 2012.

“Tidak terima sekaligus, tapi terima sebanyak tiga kali. Rinciannya saya tidak ingat. Orang yang berikan uang  ke beliau (bupati), orang dekat bupati juga, tapi tidak ingat pasti orangnya,” ungkap sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan ini, kemarin.

Apa yang dilakukan oleh Jacobus Puttileihalat dengan uang tersebut, lagi-lagi sumber mengaku tidak mengetahui untuk apa uang sebesar itu digunakan. “Mungkin ini adalah cara dia agar tidak ada bukti kalau dia terima uang itu. Contohnya, saat uang diberikan, kan tidak ada bukti kwitansi dan sebagainya. Nah sekarang, biar pun terdakwa mengaku ada uang ke bupati, tapi tidak bisa dibuktikan,” terangnya.

Sementara, baik Zainudin Kaisupy maupun Zamrud Tatuhey yang ingin dikonfirmasi tentang hal ini, tidak berhasil ditemui.

Dalam sidang Kamis, Kilat SE menuturkan pihaknya pernah meminta jaksa penyidik untuk memeriksa Puttileihalat, guna kepentingan audit, namun itu tidak dilakukan oleh jaksa. Auditor BPKP pun membuat langkah sendiri, mengkonfirmasi keterangan Zainudin Kaisupy tentang aliran dana tersebut ke bupati.  Auditor BPKP menemui bupati secara langsung di kediamananya di Kabupaten SBB. Namun, Puttileihalat berkelit, tidak mengakui keterangan Zainudin Kaisupy tersebut.

Sikap Jaksa turut disesalkan oleh Penasehat hukum Zamrud Tatuhey, Fahri Bachmid. Sejak awal, pihaknya terus mendesak jeksa penyidik untuk memeriksa bupati, namun itu tidak dilakukan oleh jaksa.

“Kami tetap pada sikap sejak awal, bahwa bupati kabupaten SBB harus diperiksa. Soal dia bersalah atau tidak, itu masalah nanti, yang diperiksa dulu,” jelas Fahri Bachmid, kemarin.

Kepala bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Zainuri saat dikonfirmasi mengatakan, setiap melakukan audit kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi, pihaknya sering mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilengkapi. Dan itu juga terjadi dalam kasus dana bansos kabupaten SBB. Di kasus dana bansos, auditor BPKP juga mengembalikan berkas ke penyidik, guna dilengkapi dengan data-data tertentu.

“Kalau soal bentuk data atau permintaan agar penyidik periksa bupati, ya itu jadi fakta sidang saja, saya tidak bisa komentari lagi. Kalau itu merupakan keterangan dalam sidang, ya itulah yang terjadi,” kata Zainuri di ruang kerjanya, kemarin.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Boby Kin Palapia mengatakan, sejatinya BPKP tidak berwenang dalam meminta jaksa untuk memeriksa bupati kabupaten SBB. Apalagi hanya didasarkan pada keterangan terdakwa, tanpa alat bukti pendukung.

“Keterangan dua orang, itu baru jadi satu alat bukti. Artinya, kita butuh satu alat bukti lagi untuk memeriksa bupati,” katanya.

Kendati demikian, Palapia mengatakan kasus ini tidak pasti terhenti pada dua terdakwa saat ini saja. Keterlibatan pihak lain, termasuk bupati kabupaten SBB akan dibuka, bila dari evaluasi hasil persidangan, ditemukan indikasi kuat yang mengarah ke mantan calon gubernur Maluku itu. (MAN)

Most Popular

To Top