Menggunungnya Masalah di Balai Jalan – Ambon Ekspres
Trending

Menggunungnya Masalah di Balai Jalan

AMBON,AE— Setelah mangkir, kemarin Pimpinan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah IX Maluku- Maluku Utara memenuhi undangan komisi C DPRD provinsi Maluku.  Pimpinan balai jalan dikritik,  sebab banyak ruas jalan  di beberapa daerah yang rusak.  Hari ini dilakukan peninjauan di lapangan.

Rapat digelar secara terbuka sejak pukul 09 : 00 WIT, dipimpin  langsung oleh ketua komisi C DPRD provinsi Maluku Fredy Rahakbauw. Namun rapat tersebut tanpa kehadiran kepala BPJJN Maluku/Maluku Utara Wahyudi Mandala Putera dan Kepala Satuan Kerja (Satker) Jembatan Merah Putih, Chris Lasmono.

Satu per satu anggota komisi C membeberkan hasil pengawasan lapangan terkait proyek balai jalan. Mulai dari ruas jalan trans Seram di kecamatan TNS kabupaten Maluku Tengah, proyek pembangunan jalan di desa Tihulela kecamatan Huamual belakang yang malah mengancam kenyamanan masyarakat di saat hujan karena pembangunan jalan tanpa drainase yang berakibat air hujan masuk dan menggenangi rumah warga.

“Jalan trans Seram adalah akses utama bagi masyarakat di beberapa kabupaten. Arus kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam selalu melintas, sehingga seharusnya mendapat perhatian serius bapak-bapak. Apalagi saat menjelang hari raya idul Fitri, masyarakat butuh kenyamanan saat mudik lebaran,” kata ketua komisi C Fredy Rahakbauw.

Belum lagi di kabupaten Buru. Sejumlah ruas jalan di sana diketahui rusak. Ada diantaranya yang setelah diperiksa, ternyata  hanya menggunakan material batu biasa, sehingga sulit bertahan lama.

Pertanyaan tentang progress pembangunan Jembatan Merah Putih juga terlontar  dari beberapa anggota Komisi C.  Salah satunya Ayu Hasssanusi. Politis Partai Hati Nurani Rakyat itu mempertanyakan pemasangan tiang pancang bentang  tengah JMP. Namun pertanyaan itu tidak mendapat penejelasan yang baik, karena yanga hadir hanyalah kepala Satker Pulau Ambon-Buru Adrian Laukon dan kepala Satker Pulau Seram Jefry Wattimuri. Mereka tidak  dapat  dalam memberikan penjelasan.

“JMP harus selesai bulan Agustus. Agar dapat diresmikan oleh Presiden. Ini perlu diingatkan, karena ini menyangkut harga diri masyarakat Maluku,” ingat Hasanussi.

Turut hadir, sejumlah pimpinan Balai Sungai Wilayah Maluku, guna membicarakan kondisi di Negeri Lima kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah pasca jebolnya Dam Waelela   pada tahun 2013 lalu. Harus ada perbaikan sarana dan prasana pemukiman warga dan sarana umum di sana, termasuk normalisasi Wae Ela.

Rapat yang berlangsung sekira 3 jam itu akhirnya ditutup dengan kesimpulan, hari ini komisi C dan pimpinan Balai jalan meninjau secara langsung ruas-ruas jalan di pulau Seram yang ditemukan rusak. Serta meninjau pembangunan jalan di desa Tihulele yang dibangun tanpa drainase, guna ditindaklanjuti secepat mungkjin dengan solusi-solusi yang tepat.

“Kami undang bapak-bapak ke sini, karena ada laporan dari masyarakat. Mari kita berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam beraktivitas,” ujar angoota komisi C, Lucky Wattimury.
(MAN)

Most Popular

To Top