Karyawan Wajib Miliki BPJS Ketenagakerjaan – Ambon Ekspres
Amboina

Karyawan Wajib Miliki BPJS Ketenagakerjaan

AMBON, AE.—Pemkot Ambon diminta untuk selalu berkoordinasi lintas sektor dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ambon dan juga dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini untuk meminimalisir permasalahan tenaga kerja, sehingga seluruh  tenaga kerja mendapatkan hak-haknya jika mengalami kecelakaan hingga kematian.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far kepada wartawan di DPRD Ambon, Senin (27/7).

Dikatakan, dari hasil pembahasan bersama Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, ada dua perusahaan yakni Koperasi Wailo Wanalestari dan CV Asto Jaya yang diundang terkait permasalahan asuransi kematian yang tidak diterima korban maupun ahli waris dari tenaga kerja.

Dan berdasarkan informasi dan penjelasan, klaim kematian sudah diterima ahli waris dari CV Asto Jaya. Namun yang masih tertunda adalah Koperasi Wailo Wanalestari, dengan alasan yang bersangkutan belum datang melapor.

“Sudah dijelaskan bahwa yang melapor adalah bukan ahli waris dari yang bersangkutan. Sehingga BPJS ketenagakerjaan tidak mungkin membayar klaim asuransi kematian tanpa memiliki bukti yang jelas.

Dan kami minta disnaker, jika nantinya ada laporan maupun pengaduan dari masyarakat secara lisan, jangan langsung  ditindaklanjuti. Tetapi harus diteliiti benar atau tidak. Jika benar, wajib perusahaan untuk menyelesaikan,” ungkap dia.

Menurutnya, dari pembahasan tersebut telah diambil kesimpulan bahwa BPJS Ketenagakerjaan nantinya memasukan data tentang seluruh perusahaan yang terdaftar di disnaker menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga jika terdapat permasalahan ketenagakerjaan, maka komisi memiliki data yang lengkap. “Data tersebut berguna bagi kita. Agar pada saat terjadi permasalahan ketenagakerjaan, perusahaan tidak bisa berdalih tentang jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” pesan Far-Far.

Sementara itu, Kepala Cabang Ambon BPJS Ketenagakerjaan, Kusnadi menambahkan, pembahasan masalah ketenakerjaan sudah sampai ke DPRD dan akan diselesaikan bersama. Namun dirinya mengharapkan, seluruh perusahaan di Maluku khususnya Kota Ambon harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Perusahaan yang melaporkan jumlah tenaga kerjanya hanya sebagian itu tidak boleh. Jika 100 maka harus dilaporkan 100. Ini banyak perusahaan yang laporkan seperti itu.

Apalagi nanti kaitannya dengan kecelakaan kerja, sampai meninggal dunia. Jika perusahaan tidak melaporkan akan mendapatkan sanksi. Dan itu jelas, namun domainnya ada pada disnaker provinsi maupun kota,” terang Kusnadi.

Menurutnya, saat ini sekitar 5.000 perusahaan di Maluklu termasuk Kota Ambon yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan masih banyak perusahaan di Kota Ambon yang belum mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih banyak perusahaan belum jadi peserta. Istilahnya untuk mengawal kita sudah koordinasi dengan baik, tinggal dimaksimalkan. Kita tetap berupaya berkoordinasi dengan dinas terkait yang ada.

Kalau memang sudah ada data, maka kita suratkan ke perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki BPJS, maka wajib hukumnya memiliki BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya. (ISL)

Most Popular

To Top