DKP Maluku Jadi Lumbung Korupsi – Ambon Ekspres
Trending

DKP Maluku Jadi Lumbung Korupsi

AMBON,AE— Daftar kasus dugaan penyalahgunaan uang negara pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku kian panjang. Setelah kasus dugaan korupsi dana proyek pancing tonda dan dugaan korupsi anggaran proyek pengadaan kapal penangkap ikan, terungkap lagi kasus lain, yakni dugaan penyalahugunaan anggaran proyek pengadaan paket keramba jaring apung. Sudah empat orang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus proyek  bernilai milyaran rupiah dengan  lokasi kabupaten Seram Bagian Timur yang dikerjakan tahun 2012 tersebut, telah ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku  sejak tahun 2014. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah bos CV Sulabesi Mandiri, Samsul Bakri Jainau selaku kontraktor pengadaan, salah satu staf DKP Maluku Reimon Gerits Hetharia, dan dua Wiraswasta, masing-masing Hardo dan Sulaiman Latupono.

Berkas kasus ini telah dinaikan ke tahap  penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya  Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku pada Januari 2015. Dan berkasnya dilimpahkan kepada  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku tanggal 28 Juli 2015.

“Masih diteliti oleh JPU, kalau masih ada yang perlu dilengkapi, nanti kita kembalikan lagi ke penyidik. Dan untuk informasi lebih jelas, silahkan cek di penyidik Polda. Saya hanya bisa sampaikan sebatas itu saja,” ungkap Kasi Penerangan Hukum Dan Humas Kejati Maluku Bobby Kin Palapia di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Sementara, baik Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo maupun Kabid Humas Polda Maluku  AKBP Hasan Mukadar yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut tentang proyek tersebut, tidak berhasil ditemui.

TALUD
Sementara itu, pegiat anti korupsi Maluku, Faisal Yahya Marasabessy mengatakan proyek pembangunan fasilitas pelabuhan di Desa Rumulusi kecamatan Pulau Teor kabupaten Seram Bagian Timur yang menyisahkan masalah akibat kerusakan yang terjadi, harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sebab, ada beberapa hal yang patut diduga sebagai bentuk pelanggaran dalam mega proyek tersebut.

“Pembangunan talud menelan anggaran yang tidak sedikit. Dan penting lagi, bertahan  tidaknya badan pelabuhan juga tergantung talud penahan ombak. Bila hasil pekerjaan tidak kuat sehingga mudah rusak, kan badan pelabuhan bisa rusak juga karena abrasi di bibir pantai,” terangnya.

Dia menduga, baik pihak PT Pasific Multindo Permai selaku rekanan dan Kepala Kantor Pelabuhan (Kanpel) Kota Geser, Vera Alvaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam menangani proyek yang menguras uang negara sebesar Rp 22 Milyar lebih itu.

Desakan yang sama disampaikan oleh  Koordinator Indonesia Democracy Reform Instute (INDEI), Wahda Mony. Kondisi hasil pekerjaan hingga saat ini, apalagi terjadi kerusakan pada talud penahan ombak menunjukkan proyek tersebut tidak berkualitas dan tidak  sesuai proyek anggaran yang ditetapkan.

“Bisa saja anggaran pengerjaan proyek dimanipulasi, artinya hanya separuh pagu anggaran yang dibelanjakan untuk pembangunan Pelabuhan Pulau Teor. sehingga berpengaruh pada kualitas proyek yang tidak sesuai prosedur,” kata Mony. (MAN/AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!