DPRD: Hentikan Pembangunan RSU Siloam – Ambon Ekspres
Trending

DPRD: Hentikan Pembangunan RSU Siloam

AMBON, AE— DPRD Kota Ambon mengusulkan agar Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Siloam di Tantui, Kecamatan Sirimau, dihentikan sementara. Usulan ini didasarkan pada laporan warga Rumatiga yang merasa dirugikan akibat penimbunan atau reklamasi pantai. Timbunan ini berdampak pada seringnya air pasang terjadi di Rumatiga.

“Dari kunjungan Komisi III DPRD Ambon pada Senin 27 Juli lalu, pembangunan RSU Siloam ini awalnya hanya UKL dan UPL saja. Dan tidak mencukupi 1 hektar. Makanya tidak membutuhkan amdal.  Namun kita terkejut setelah mendengar laporan dari masyarakat di sekitar Rumatiga sana, bahwa sering terjadi air pasang. Ini akibat penimbunan yang sudah sekitar 10-15 hektar. Makanya penimbunan yang mereka rencanakan itu bukan 1 hektar lagi tetapi 25 hektar,” tandas Anggota Komisi III DPRD Ambon Riduan Hasan, kepada Wartawan di DPRD Ambon, kemarin.

Di lokasi itu, tak hanya akan dibangun rumah sakit saja, dalam perencanaan daerah itu akan dibangun juga perumahan. Terhadap laporan ini, DPRD Kota Ambon curiga, dengan izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Sekarang ini sudah sekitar 10-15 hektar yang ditimbun. Ujungnya itu sudah bertepatan dengan kali Wairuhu. Sedangkan ujung yang satu lagi hampir menutupi teluk. Sehingga kalau kita tarik ujung ke ujung bisa direncanakan ada 25 hektar,” kata Riduan.

Politisi asal PBB ini mengaku, sangat menyesalkan sikap dari pemerintah yang membiarkan pembangunan hingga merugikan masyarakat sekitar. Karena telah membawa dampak lingkungan yang buruk bagi masyarkat serta merusak biota laut maupun merusak keindahan teluk.

“Dalam teori air, itu kan jika di timbun di Tantui, maka pastinya di sekitar pesisir Rumahtiga akan mengalami air pasang. Bagaimana dengan nasib warga disana. Ini adalah akibat daripada pembangunan tersebut. Dan sampai saat ini, kita belum berkoordinasi dengan instansi terkait soal izin amdal, dampak lingkungan dan lainnya. Karena ini juga ada keterkaitan dengan Pemprov Maluku, dan kita akan lihat izinnya serta penggunaannya seperti apa,” saran Riduan.

Komisi III berencana membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menghentikan pekerjaan pembangunan RS Siloam sementara waktu, sambil menunggu untuk pembahasan dengan pihak terkait menyangkut masalah reklamasi pantai dan dampaknya. Karena jika terus dilakukan pembangunan, akan berdampak bagi masyarakat.

Komisi III akan segera mengundang Dinas Tata Kota beserta SKPD lainnya untuk diminta penjelasan soal ijin dan dampak bagi masyarakat. “Nanti kita lihat ijinnya serta alasan Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku mengeluarkan ijin untuk perluasan hingga belasan hektar. Bahkan yang direncanakan sekitar 25 hektar. Jika menguntungkan untuk kepentingan masyarakat maka silahkan. tetapi jika merugikan masyarakat perlu dihentikan,” ingatnya.

Kepala Dinas Tata Kota Ambon Deny Lilipory, ketika dihubungi via seluler mengatakan, terkait IMB untuk pembangunan RSU Siloam di Tantui Ambon, hingga kini belum di pelajari. Dia mengaku, tidak mengetahui soal IMB Siloam, karena saat itu posisinya masih dijabat Novel Masuku.

“Nanti saya pelajari dulu terkait IMB tersebut, apakah muatannya untuk timbunan saja ataukah untuk pembangunan sekaligus. Sebab saya hanya melanjutkan tahta dari Novel Masuku. Untuk mengetahui kedalam masih dipelajari,” jawab Lilipory.

IMB untuk Siloam dikeluarkan sekitar dua tahun lalu. “Soal temuan Komisi III DPRD Ambon, bahwa ada penambahan penimbunan dari 1 hektar hingga belasan hektar, kami akan cek kembali IMB tersebut. Apakah benar temuan itu? Saya masih lebih dalam mempelajari IMB untuk RSU Siloam tersebut,” tutupnya. (ISL/AID)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!