135 Titik Api Konflik Maluku – Ambon Ekspres
Trending

135 Titik Api Konflik Maluku

AMBON,AE— Kepala kepolisian daerah Maluku, Brigjen Murad Ismail membeberkan adanya 135 titik api konflik di Maluku, dengan kerawanan tertinggi ada di wilayah hukum Polres Ambon. Meski demikian putra Maluku ini menjamin pilkada serentak di empat kabupaten akan berjalan aman.

Hal ini disampaikan Kapolda dihadapan Sembilan anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan keamanan, kemarin, di Mapolda. Rombongan Komisi III dipimpin oleh Masinton Pasaribu, dari Fraksi PDIP Perjuangan. Selain bertemu kapolda, wakil rakyat ini juga bertemu dengan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam pemaparannya, kapolda, mengatakan situasi dan kondisi keamanan di Maluku sangat kondusif, dibandingkan beberapa tahun lalu. “Kita hanya mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena itu hal yang paling utama. Konflik yang terjadi di Maluku, berawal dari hal sepele, namun itu perlu diawasi dan diwaspadai, ”kata kapolda saat memberikan paparan, di Mapolda Maluku kemarin.

Dia mengatakan, Maluku memiliki ratusan titik konflik. Baik itu konflik antar kelompok, maupun antar warga desa. Untuk meredamnya, membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder di daerah ini.“Ada 135 titik konflik di daerah ini. Terutama di wilayah hukum Polres Ambon, dan sisanya di polres yang lain. Semua itu bisa kita atasi dengan baik, atas kerjasama, koordinasi dan kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, TNI maupun masyarakat,” jelasnya.

Ditengah banyaknya titik konflik, Polda Maluku masih kekurangan personil. Untuk menutupi kekurangan ini, Polda Maluku membutuhkan 4.000 personil. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki polda masih jauh dari kesempurnaan.

“Maluku punya 11 kabupaten/Kota, namun Polres yang kita Miliki hanya 8 Polres. Kemudian untuk personil yang mestinya sesuai dengan tipe Polda itu personilnya 11 ribu. Kemudian Maluku ini masih daerah kepulauan, sehingga sarana penghubung antar wilayah di Maluku juga sangat minim. Namun kami menjamin pilkada di empat kabupaten Kota akan berlangsung aman,”terangnya.

Kapolda menjamin pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang akan berlangsung aman. Terkait dengan anggaran pengaman pilkada sendiri, Polda mengajukan permintaan anggaran pengamanan sebesar Rp17,8 Milyar. Namun yang baru direalisasikan sekitar Rp10,6 milyar.

“Rincian Polres SBT yang kami minta Rp 7,2 M, yang baru terealisasi Rp3,1 M. Polres Pulau Buru perminataan Rp 3,2 M yang baru terealisasi Rp 1,5 M. Polres MTB permintaan Rp 3,3 M, yang baru terealisasikan Rp2 M. dan yang terakhir Polres Aru, yang permintaan Rp 4,1 M dan yang baru terealisasi Rp4 milyar. Ini memang tidak cukup, bila dibandingkan dengan pilkada gubernur lalu,”paparnya.

Usai pertemuan dengan kapolda Maluku beserta jajarannya, Masinton Pasaribu dan Akbar Faisal mengatakan, seluruh permintaan, keluhan dan masukan yang disampaikan oleh Kapolda Maluku, akan menjadi bahan evaluasi bagi komisi, untuk melakukan rapat dengan Kapolri maupun kepala BNN terkait dengan situasi dan kondisi keamanan Maluku.

“Ini luar biasa, kami prihatin dengan melihat dan mendengar paparan dari pak kapolda. Dengan segala keterbatasan, beliau mampu menjaga daerah ini dengan baik. Semua penyampaian dan permintaan dari pak kapolda akan kami sampaikan ke pusat. Sudah saatnya kita bangun Indonesia dari kawasan timur. Karena  kawasan timur adalah kawasan maritim,” tegas politisi Nasdem ini.

Tak hanya di Polda Maluku Komisi III DPR RI juga menyambangi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat kinerja Kejati Maluku dalam penegakkan hukum.

Kepala Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno mengatakan, kunjungan Komisi III untuk mengetahui kinerja Kejaksaan di wilayah provinsi Maluku. Hambatan dan kendala yang dialami oleh Kejaksaan telah disampaikan. Kendala utamanya adalah jumlah SMD, transportasi dan anggaran.

Anggota Komisi III yang datang ke Maluku, diantaranya, Misinton Pasaribu dari Fraksi PDI Perjuangan,  Risa Marisa, Fraksi PDI Perjuangan, Saiful Bahri Ruray fraksi  Golkar,  Wenny Warouw Fraksi Gerindra, Daeng Muhammad  fraksi PAN, Mukhniarti fraksi Demokrat, kemudian Rohani Vanath fraksi PKB, Abu Bakar Al Hasbie fraksi PKS dan Akbar Faisal fraksi Nasdem, serta sejumlah perwakilan dari unsur, Polri, Kejagung, MA, Kemenkumham.(AHA/AFI)

Most Popular

To Top