Pengawasan Jadi Titik Lemah – Ambon Ekspres
Trending

Pengawasan Jadi Titik Lemah

AMBON,AE— Terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi pada dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi Maluku, menunjukan lemahnya kinerja pengawasan  inspektorat  sebagai  pengawas  internal  dilingkup pemerintah provinsi Maluku. Ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi upaya pemerintah untuk  mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya terungkap tiga kasus dugaan korupsi pada SKPD yang pernah dipimpin oleh Bastian Mainassy itu. Yakni, kasus dugaan korupsi anggaran proyek pancing tonda, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kapal penangkap ikan, dan kasus  dugaan korupsi pengadaan kerambah jaring apung dengan lokasi kabupaten Seram Bagian Timur.

Fakta tersebut mengisyaratkan, sebagai salah satu SKPD yang mengelola banyak proyek dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit, dinas KP  belum mendapat pengawasan yang baik. Terutama oleh Inspektorat provinsi Maluku.

“Harusnya diawasi secara baik, agar anggaran proyek-proyek itu digunakan sebagaimana peruntukannya. Kalau terungkap ada kasus dugaan korupsi, maka ini menjadi indikasi bahwa lembaga pengawasan internal belum bekerja dengan baik, pengawasannya lemah,” kata pengamat hukum pidana Universitas Pattimura (Unpatti) John Pasalbessy, Kamis (30/7).

Penyelewengan anggaran proyek yang berujung pada kesan bahwa SKPD telah menjadi sarang korupsi, terjadi karena terbuka peluang bagi oknum bermental korup untuk menyalahgunakan anggaran proyek. Sehingga, langkah pengawasan ketat menjadi upaya penting untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan serupa.

Dengan demikian, menurut Pasalbessy harus ada pembenahan birokrasi. Gubernur Maluku Said Assagaff harus mengevaluasi kinerja aparatur di SKPD tersebut. Termasuk di Inspektorat provinsi Maluku.

“Jangan tempatkan orang lalu dibiarkan bekerja begitu saja tanpa pengawasan. Kalau diawasi, maka tertutup peluang untuk menyalahgunakan anggaran pembangunan,” tegasnya.

Ekonom dari Universitas yang sama, Muhammad Bugis mengemukan, bila setiap paket proyek di dinas KP provinsi Maluku masih disalahgunakan, akan menganggu persiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. “ Itu berarti, SKPD tersebut belum disiapkan secara matang untuk melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan LIN,” katanya.

Dijelaskan,  LIN  adalah program nasional, namun dapat berhasil dengan baik bila tidak didukung oleh SKPD teknis terkait. Diantaranya, selain dinas KP, juga dinas perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas perhubungan  diberikan tanggungjawab untuk menyiapkan infrastruktur transportasi yang memadai dalam rangka pelaksanaan LIN. Demikian juga Dinas PU.

Persiapan LIN jangan hanya difokuskan pada pembuatan program-program pembangunan sebagai penunjang LIN. Tapi juga harus disertai penyiapan sumber daya manusia dalam birokrasi yang matang. “Kalau ada masalah dalam SKPD teknis, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek penunjang LIN, bagaimana bisa wujudkan LIN dengan baik,” ungkap Bugis.

Gubernur Maluku harus menyikapi kondisi tersebut dengan serius. Pembenahan birokrasi harus terus dilakukan. Aparatur yang diketahui terlibat kasus dugaan korupsi harus dinonjobkan, jangan diberikan kewenangan yang besar dalam pengelolaan anggaran proyek.

“Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Karena itu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai karena ulah sekelompok orang lalu LIN tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, masyarakat juga yang susah,” ujarnya. (MAN)

Most Popular

To Top