Semua Bermula dari Ijin – Ambon Ekspres
Trending

Semua Bermula dari Ijin

AMBON, AE— Mengharapkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Ambon, nyaris sudah tak mungkin. Bukit hijau sudah digundul untuk pembangunan perumahan elit, mangrove ditebang, dan reklamasi pantai terus melebar untuk kepentingan dunia usaha. Semua ini terjadi bukan tanpa ijin. Pemerintah Kota Ambon melegalkannya dengan beberapa potong kertas berisi ijin membangun.

Mangrove di daerah Passo kini kian berkurang, setelah pembangunan pusat perkantoran, pertokoan, dan mall sudah melebar ke arah laut. Lateri yang dulu di kenal dengan hutan mangrove kini sudah tak nampak lagi. Sementara tumbuhnya bisnis property di Maluku, memaksa hutan hijau di beberapa bukit seperti Lateri, dan Desa Batumerah ditebang.

Kini reklamasi pantai juga mendatangkan masalah. Masyarakat mengaku merasakan dampaknya. Warga Rumatiga melapor ke DPRD Kota Ambon, rumah mereka tak aman lagi dari air laut, karena naiknya volume air laut. Mereka menuduh pembangunan Rumah Sakit Umum Siloam biangnya. Lalu apa benar tuduhan warga ini?

Komisi III DPRD Kota Ambon sudah meninjaunya. Mereka akan memanggil pemerintah kota untuk meminta klarifikasi atas pemberian IMB maupun amdal atau analisa dampak lingkungan pembangunan rumah sakit mentereng itu.

Pihak PT Karya Unggulan Gemilang yang mengerjakan Rumah Sakit Internasional Siloam di pesisir pantai Tantui, Kecamatan Sirimau, membantah tak kantongi ijin. Mereka mengaku telah memiliki izin pembangunan dari pemerintah. Sehingga pembangunan RS Siloam, tak perlu diprotes lagi.

Public Relation (Humas) PT Karya Unggulan Gemilang, Andy Manuhuttu mengatakan, semua izin terkait perencanaan pembangunan RS Internasional Siloam telah diurus sejak 2011. Dalam IMB, luas areal yang akan digunakan yakni 25 hektar.

“Sejak tahun 2012 sudah kami kantongi izin itu dengan luas areal 25 hektar. Namun, kita konsentrasi dulu pada RS Siloam yang dalam perencanaan dibangun diatas lahan seluas 1 hektar. Didalamnya akan dibuat lahan parkir dan bangunan pendukung lainnya,”ujar Manuhuttu via telepon, Kamis (30/7).

Dia menampik tudingan pembangunan RS Siloam tak kantongi ijin. Pihak Siloam, kata dia, sangat mengutamakan dampak lingkungan.“Kita tidak hanya membangun di Ambon, tapi juga di kota lain seperti Makassar dan Manado juga di wilayah pesisir. Dampak lingkungan seperti limbah, sudah kita antisipasi dengan melakukan daur ulang dan dimanfaatkan kembali oleh pihak rumah sakit,”katanya.
Secara keseluruhan, PT KUG telah mengantongi sejumlah izin. Izin tersebut yakni, bernomor 640/1079/SETKOT tentang rekomendasi izin prinsip pemanfaatn zona 7 pantai Hative Kecil yang dikeluarkan tanggal 23 Maret oleh Walikota Ambon.
Kemudian izin nomor 503-09/2011 tentang Pengerukan, Pembangunan dan Pengembangan Zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 29 Maret 2011 oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Kemudian izin nomor 503/591/1724/SETKOT tentang rekomendasi tetap pemanfaatan ruang zona 7 Pantai Hative Kecil yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2012 oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Selanjutnya, izin dengan nomor 660.1/04/UKL-UPL/2012 tentang rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan reklamasi zona 7 Pantai Hative Kecil yang dikeluarkan pada 11 Mei 2011 oleh kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon.

Pada 2014, disusul izin bernomor 02/REK-KOM/3/2014 tentang rekomendasi AWFC zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 21 Maret oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Sementara izin yang diterbitkan di tahun 2015, yakni nomor 204 tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan AWFC oleh Walikota Ambon pada 16 Maret.

Dan izin terakhir yang dikantongi PT Karya Unggalan Gemilang, nomor 21 tahun 2015 tentang izin lingkungan kegiatan AWFC zona 7 tanggal 17 Maret, juga Walikota Ambon.” Jadi, tidak mungkin membangun tanpa izin dari pemerintah,”tandasnya.

Soal tuduhan masyarakat, peneliti Oceanografi Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Johanis Lekalete,  menjelaskan, genangan air laut (rob) di daerah pesisir terendah, lebih disebabkan oleh faktor perubahan cuaca. Kenaikan suhu dan angin, menjadi penyebab utamanya.

“Kalau secara global, rob dipengaruhi oleh kenaikan suhu yang menyebabkan, masa air ikut naik. Angin meniupkan masa air tersebut ke dalam Teluk Ambon,” jelas Lekalete kepada Ambon Ekspres, Kamis (30/7).

Khusus untuk daerah pesisir teluk Ambon seperti Lateri dan Rumatiga, lanjut dia, penumpukan masa air laut dan mengalir ke daratan rendah, terjadi pada musim barat. Kenaikan suhu kata dia, dipengaruhi musim barat yang berkisar antara bulan November hingga Desember.

“Saat ini kan musim timur, suhu air dingin. Ketika musim barat, suhu air laut meningkat, maka secara otomatis masa air ikut naik. Pada saat itulah terjadi penumpukan masa air laut. Pada November dan Desember, biasanya angin utara dan barat laut mendorong masa air ke dalam Teluk Ambon,”katanya.

Soal laporan warga Rumatiga bahwa pasang naik menyebabkan genangan air, di mungkinkan akibat penimbunan untuk pembangunan Rumah Sakit Intrnasional Siloam, di Tantui, bisa dibenarkan dan juga tidak. Pasalnya kata dia, kenaikan permukaan air atau Rob, disebabkan oleh faktor yang kompleks.

“Pengaruhnya tidak terlalu signifikan, tapi dapat dirasakan dalam waktu yang relatif cepat. Jadi penimbunan pesisir tantui untuk RS Siloam, bisa dirasakan sekarang. Hanya saja, kenaikan air laut akibat penimbunan maupun pengaruh cuaca, tak lebih dari 1 centimeter,” paparnya.

Menurut dia, yang perlu dikuatirkan dari kegiatan penimbunan atau reklamasi pantai untuk pembangunan RS Internasional Siloam maupun bangunan lainnya, adalah dampak ekologis. Kehidupan biota laut akan berubah dari kondisi awal akibat adanya sedimentasi, karena penumpukan tanah di daerah pesisir maupun yang dibawa oleh sungai.

“Kondisi ini akan mempengaruhi kehidupan biota laut, secara biologis dan kimia. Dampak buruk atau negatifnya adalah kerusakan habitat organisme atau biota laut. Namun di sisi lain, pembangunan RS Siloam juga punya manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat. Terutama soal pelayanan kesehatan,”tuturnya.
Hentikan
Di Lateri, Komisi III DPRD Ambon melakukan kunjungan lapangan ke kawasan itu, Rabu (29/7). Dalam kunjungan itu ditemukan beberapa penimbunan yang dilakukan warga di dua lokasi berbeda. Namun, warga menilai penimbunan dilakukan di kawasan hutan lindung ini, sesuai sertifikat hak kepemilikan.

“Berdasarkan keterangan dari lurah setempat, pembangunan di daerah mangrove sudah memiliki sertifikat perorangan. Berdasarkan sertifikat tersebut mereka membuat semacam reklamasi untuk rencana pembuatan ruko dan sebagainya. Maka kita mintakan ke Pemkot Ambon agar lebih selektif melihat hal ini. Jangan sampai ada karena kepentingan, lalu wilayah itu diberikan ijin membangun,” ungkap Anggota Komisi III Ambon, Saidna Azhar Bin Taher kepada Wartawan, di DPRD Ambon, Kamis (30/07).

Politisi PKS ini menilai, sejauh ini belum ada ijin yang dikeluarkan untuk pembangunan karena reklamasi masih dilakukan berdasarkan sertifikat kepemilikan. Namun, jika pemerintah kota memberikan ijin untuk membangun akan menyalahi aturan dan tidak boleh dilanjutkan karena akan berdampak pada hutan yang dilindungi oleh negara.

“Kita desak untuk segera dihentikan proses pembangunan, tidak boleh dikeluarkan surat ijinnya. Sekitar dua lokasi yakni di Lateri berdekatan dengan Pom Bensin dan satunya lagi Lateri I. Kedua lokasi ini,  daerahnya ada pada kawasan lindung. Dan kita sementara berencana mengagendakan dalam rakor mengundang dinas terkait dan juga pemilik,” kata dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Ambon, Ely Toisuta. “Walaupun tanah mereka bersertifikat, tetapi ada hutan mangrove yang harus dilindungi. Karena dampak dari pembangunan tersebut akan merusak bakau yang ada,” tambah dia.

Salah satu Srikandi asal Partai Golkar ini menilai, permasalahan ini perlu disikapi Pemkot Ambon dengan  menghentikan pemberian ijin bagi warga yang ingin membangun di kawasan hutan lindung. (TAB/ISL)

Most Popular

To Top