Polres Malteng Akan Dipraperadilankan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Polres Malteng Akan Dipraperadilankan

Terkait Pembunuhan Oknum TNI

AMBON, AE.—Penyidik Polres Maluku Tengah (Malteng) diduga telah menyalahi aturan hukum terkait proses penangkapan, penahanan hingga pemeriksaan saksi kasus dugaan penganiyaan sehingga meninggalnya anggota TNI BKO, Sardiwan. Kejadian penganiayaan ini terjadi di Negeri Tanah Nahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Akibat dari tindakan penyidik itu, tim penasehat hukum terduga pelaku penganiayan, Yosef Konhudt yakni Hendrik Lusikoy SH akan mempraperadilankan Polres Maluku Malteng.

“Proses penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik Polres Malteng diduga kuat cacat hukum maupun cacat prosedur. Tindakan ini, membuat kami selaku kuasa hukum terduga akan mengajukan praperadilan terhadap Polres Malteng,” tegas Lusikoy kepada wartawan.

Lusikoy menjelaskan, terkait penganiayaan ini, sejak awal penyidik telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan sebagaimana termuat dalam KUHP.

Pasalnya, ketika petugas Polres Malteng mendatangi rumah Yosef Konhudt dan bertemu dengan istri Konhudt saat itu polisi menanyakan apakah benar ini rumah Yosef Matake.

Anehnya, sambung dia, saat tahu bahwa dalam rumah tersebut ada seseorang yang bernama Yosef, maka polisi langsung menahan Yosef Konhudt.  Tanpa mencari orang yang bernama Yosef Matoke, yang sebenarnya merupakan pelaku penganiayaan terhadap anggota TNI BKO tersebut.

“Jadi, pelaku penganiayaan bernama Yosef Matoke. Sementara polisi, mendatangi rumah Josep Konhudt. Setelah tahu bahwa di rumah tersebut ada orang yang bernama Josef, mereka langsung tangkap,” jelasnya.

Selain itu, saat menandatangi rumah Konhudt dan melakukan penangkapkan, pihak kepolisian sama sekali tidak menunjukan surat perintah penangkapan.

“Yang menjadi kejanggalan ialah, polisi menangkap Yosef Konhudt pada tanggal 6 April 2015 dan polisi baru mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 7 April 2015. Ini kan sehari menangkap orang, baru mengeluarkan surat penangkapan,“ beber Lusikoy.

Selanjutnya, tanggal 8 April 2015, polisi kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Konhudt. Parahnya lagi, surat perintah penahanan itu tidak diberikan kepada keluarga yang bersangkutan.

“Penangkapan orang marganya salah, kemudian tangkap tanggal 6 April baru surat perintah penangkapan tanggal 7. Lebih aneh lagi, pemeriksaan saksi dilakukan tanggal 9 Juni 2015. Ini kan prosedur hukum yang kacau balau namanya,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, ini menunjukan kalau polisi sama sekali tidak memiliki bukti permulaan guna menangkap, menahan dan menetapkan  Yosef Konhudt sebagai tersangka dalam kasus penganiyaan. (AFI)

Most Popular

To Top