Tanggungan Besar Dampak Pembangunan Ambon – Ambon Ekspres
Trending

Tanggungan Besar Dampak Pembangunan Ambon

AMBON,AE— Keputusan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah kota Ambon,  mengizikan PT Karya Unggulan Gemilang untuk membangun bangunan di atas lahan seluas 25 hektar di daerah pesisir kawasan Tantui, kecamatan Sirimau kota Ambon merupakan konsekuensi dari penetapan kota Ambon sebagai percontohan program   Waterfront Of City  (WFC) di Indonesia. Namun, harus diikuti langkah  antisipasi dampak buruk dengan program lain.

Dalam konsep Ambon WFC (AWFC), pemerintah telah membagi daerah pesisir di Teluk Ambon menjadi 13  zona.  Mulai dari pesisir desa Amahusu kecamatan Nusaniwe  hingga desa Laha kecamatan Teluk Ambon. Di setiap zona  akan dilakukan reklamasi hingga kurang lebih 40 hektar untuk pembangunan bangunan ke arah laut. Kawasan Galala hingga Tantui masuk zona tujuh. Selain rumah sakit Siloam, di sana juga akan dibangun pusat perbelanjaan dan hiburan.

Yusthinus T. Male, pakar lingkungan dari Universitas Pattimura (Unpatti) yang turut dalam sidang Analisis dampak Lingkungan (Amdal) untuk pengeringan lokasi pembangunan gedung RS Siloam ini mengungkapan, saat pemerintah kota menjelaskan tentang Master Plan program WFC, bahwa dalam rangka pelaksanaan program WFC, maka semua pembangunan akan diarahkan ke laut di setiap zona.

“Pemkot, kan tidak dapat menanggulangi pembangunan. Jadi dibuatlah program WFC dengan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk membangun di kawasan pesisir,” ungkanya, kemarin.

Mendapat penjelasan tentang WFC tersebut, PT Karya Unggulan Gemilang memilih zona tujuh sebagai lokasi pembangunan RS Siloam. Saat itu sempat ada perdebatan tentang dampak buruk dari reklamasi berupa  genangan air laut ke arah Poka dan Rumatiga yang dapat menggenangi rumah warga di sana.

“Yang dikhawatirkan adalah naiknya masa air laut di teluk Ambon ke  arah Poka dan Rumatiga yang merupakan zona lain.  Saat itu kami juga menuntut, tapi pihak pengembang atau yang  mau bangun  rumah sakit  itu tidak sepakati karena itu sudah masuk zona lain. Kecuali bila pemkot membuat program di sana ( Poka-Rumah Tiga),” ungkap Male.

Karena itu, kata Male, pemerintah harus membangun talud di pantai desa Poka dan Rumahtiga, agar rumah warga di sana tidak terancam.  Selain itu, antisipasi terhadap dampak lingkungan akibat limbah rumah sakit harus diperjelas, agar warga di sekitar lokasi rumah sakit serta yang tinggal di daerah pesisir tidak kena dampak. Termasuk biota laut di teluk Ambon. Pemerintah membuat izin Amdal tersendiri untuk rumah sakit di luar Amdal reklamasi.

Pengamat lingkungan dari Universitas yang sama, Abraham Tulalessy mengatakan, reklamasi seluas 25 hektar di daerah pesisir akan membuat massa air laut di teluk  Ambon meningkat dan mengarah ke pantai desa Poka-Rumatiga. “Akan ada peningkatan massa air dan pergerakan arus ke arah Poka dan Rumah Tiga. Sehingga, harus dibangun talud di sana setinggi mungkin,” kata pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti), Abraham Tulalessy, Minggu (2/ 8).

Hingga kemarin, proses pembangunan RS Siloam yang akan menelan anggaran sebesar Rp 600 Milyar tersebut,  masih difokuskan pada reklamasi pantai dengan luas sekitar 1 hektar. Seluruh lokasi telah dibangun pondasi dengan timbunan di dalamnya. Reklamasi dilakukan seluas sekitar 100 meter ke arah laut dan ke samping sepanjang sekitar 900 meter.  Pekerja masih terus melakukan penimbunan.

Public Relation (Humas) PT Karya Unggulan Gemilang, Andy Manuhuttu mengatakan, izin yang dikantongi pihaknya telah memuat semua hal. Termasuk kemungkinan genangan air laut di daerah pesir desa Poka- Rumah Tiga. Teluk Ambon cukup dalam, sehingga reklamasi tidak membuat air laut menggenanngi daerah pesisir di sana.
“Dan apa yang disampaikan oleh  peneliti  LIPI  Ambon dalam berita di Ambon Ekspres sebelumnya, itu sudah tepat. Bahwa naiknya massa air laut tidak dapat langsung diasumsikan akibat reklamasi pantai yang kami lakukan,” katanya.

Menyoal langkah antisipasi agar limbah rumah sakit tidak masuk ke Teluk Ambon, Manuhutu menjelaskan, pembanguan RS Siloam telah melalui pertimbangan yang matang. Untuk memastikan limbah tidak sampai mencemari teluk Ambon, pihaknya telah menentukan strategi khusus. “Kita nggak mungkin buang limbah ke laut.

Sudah ditentukan sistemnya untuk memastikan limbah tidak jatuh ke air laut. Kami pastikan hal itu,” jelasnya.
Sebagai pengembang yang telah bepengalaman, pihaknya tidak akan melaksanakan proyek jumbo tersebut bila tanpa restu pemerintah. Terutama ijin untuk analisis dampak lingkungan.

Pihaknya punya dasar hukum yang kuat untuk membangun  di lokasi tersebut. Diantaranya,  ijin bernomor 640/1079/SETKOT tentang rekomendasi izin prinsip pemanfaatn zona 7 pantai Hative Kecil yang dikeluarkan tanggal 23 Maret oleh Walikota Ambon. Izin nomor 503-09/2011 tentang Pengerukan, Pembangunan dan Pengembangan Zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 29 Maret 2011 oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Kemudian izin nomor 503/591/1724/SETKOT tentang rekomendasi tetap pemanfaatan ruang zona 7 Pantai Hative Kecil yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2012 oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Izin dengan nomor 660.1/04/UKL-UPL/2012 tentang rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan reklamasi zona 7 Pantai Hative Kecil juga telah diberikan oleh   kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon  pada 11 Mei 2011. Disusul Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) provinsi Maluku dengan    izin bernomor 02/REK-KOM/3/2014 tentang rekomendasi AWFC zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 21 Maret 2014.

Pada tanggal 16 Maret 2015, pihaknya mendapatkan ijin dengan nomor 204 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan AWFC  dari Walikota Ambon pada 16 Maret. Terakhir, pihak  PT Karya Unggalan Gemilang mendapat ijin dari walikota Ambon  dengan   nomor 21 tahun 2015 tentang izin lingkungan kegiatan AWFC zona 7 tanggal 17 Maret.

Kendati demikian, Manuhutu menolak menyebutkan bentuk cara untuk mencegah limbah   masuk ke teluk Ambon tersebut. “Maaf, itu itu sudah masalah teknis. Saya tidak sampaikan kepada anda (wartawan-red). Saya hanya tegaskan, kami pastikan tidak ada sampah yang masuk teluk Ambon,” kilahnya. (MAN)

Most Popular

To Top