DP4 Pilkada SBT Naik 100 Persen? – Ambon Ekspres
Trending

DP4 Pilkada SBT Naik 100 Persen?

AMBON,AE— Data Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilih (DP4) untuk Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur, kembali dikritisi. Ini disebabkan ada dugaan kenaikan sekitar 10 ribu. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, siap memberikan klarifikasi.

Salah satu tim pemenangan pasangan Abdukl Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri (Mufakat), Agil Rumakat, mengaku, pihaknya mendapatkan dua dokumen data DP4 Pilkada SBT yang berbeda, yakni dengan jumlah 95.227 dan 158.539. Kedua data ini bersumber dari DP4 yang disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014.

Menurut Agil, kenaikan data tersebut tidak rasional. Misalnya untuk data dengan jumlah DP4 158.539 yang jika dibandingkan dengan DPT Pilpres 87.673 jiwa, maka telah mengalami kenaikan sekitar 71.866 atau mencapai 100 persen dari DPT Pilpres.

“Dua data ini punya uraian yang sama, yakni dilampiri dengan DP4 per 15 kecamatan. Lucunya, ada perbedaan yang mencolok antara dua data ini, yakni satunya 95.227 dan 158.539. Katakanlah DP4 158.539 yang dipakai, maka maka terjadi kenaikan sekitar 100 persen dari data awal.  Ini kan tidak masuk akal,”ujar Agil kepada Ambon Ekspres, Senin (3/8).

Agil menguraikan, dua dokumen DP4 itu juga terjadi penambahan dan pengurangan yang tak seragam. Dalam dokumen dengan jumlah DP4158.539, penambahan datanya di semua kecamatan. Sedangkan dokumen dengan jumlah DP4 95.227, ada penambahahan dibeberapa kecamatan, namun justru menurun di kecamatan lainnya.
Anehnya lagi, kata Agil,dua dokumen dimilikinya tersebut terdapat logo Komisi Pemilihan Umum. Pihaknya juga belum mengetahui, dokumen mana yang dipakai.

Namun masalahnya bukan hanya pada KPUD. Pasalnya menurut Agil, yang punya kewenangan mengeluarkan DP4 adalah Dukcapil kabupaten SBT.

“Saya tidak tahu, data mana yang dipakai. Tetapi yang jelas, dua data kami miliki dengan angka yang berbeda namun dengan uaraian yang sama. Bahkan ada logo KPU. Namun karena DP4, maka yang mengeluarkannya adalah Dukcapil.  Maka yang bertanggungjawab adalah pihak Dukcapil,” tandasnya.

Baginya, invalidnya DP4 yang didapati, tidak menjadi ancaman bagi pasangannya di Pilkada. Hanya saja, menurut dia, kesalahan DP4 berdampak secara sistematis bagi kepentingan politik dan pemerintahan secara nasional, regional dan lokal, khususnya SBT.

Ia mencontohkan di SBT, bila terjadi penambahan atau kenaikan data sekitar 6.000-7.000 dan 71.866, akan berpengaruh pada di jumlah kursi DPRD setempat per dapil untuk Pileg 2019 nanti.

“Dapil II (Gorom-Wakate) yang saat ini mendapatkan 9 kursi, akan berkurang menjadi 8-7, karena jumlahnya yang menurun drastis, bila data-data ini yang dipakai. Kemudian Dapil III (Seram Timur) dengan jumlah 7 kursi, bisa saja menjadi 8. Sedangkan Dapil I (Bula, Bula Barat dan Werinama) jumlah kursi 9, akan bertambah menjadi 10,” jelasnya.

Sedangkan secara regional provinsi Maluku, kata dia, bisa saja terjadi pengurangan jumlah kursi di kabupaten lain. Ini dapat dilihat pada Pileg 2014, dimana suara sisa dengan jumlah yang sedikit ada di SBT sehingga jatah kursi berkurang menjadi 3 dari awalnya 4 kursi.

Jika Dapil SBT untuk DPRD Provinsi mengalami pengurangan, justru kota Ambon yang mendapatkan jatah satu kursi tersebut. Ini karena kota Ambon mempunyai sisa suara yang melebihi sisa suara di SBT.

“Permasalahan DP4 Pilkada SBT ini jika tidak disikapi dengan baik, maka Kota Ambon atau kabupaten lain yang menjadi korban. Karena bisa saja SBT akan kembali mendapatkan jatah 4 kursi, dengan DP4 yang saat ini sangat banyak,” katanya.

Oleh itu, dia berharap, semua pihak, baik di SBT maupun provinsi Maluku dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan ini. Sebab secara nasional, dapat mempengaruhi pendataan penduduk. Kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan data yang valid demi kepentingan SBT, cukup sulit.

“Untuk itu saya berharap, masalah ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Maluku, seluruh politisi di Maluku dan partai serta pempus, karena dampaknya akan ditimbulkan secara sistematis itu,” paparnya.

Sementara secara hukum, pihak yang melakukan penggelembungan ataupun pengurangan suara pada Pilkada, kata dia, dapat dikenai hukum penjara 7 tahun dan denda Rp 700 juta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 49.

“Ini kan kebohongan publik melalui data administrasi kependudukan. Dalam pasal 49 itu dijelaskan bahwa, satu angka yang mengalami penambahan maupun pengurangan saja, ancaman hukumannya minimal 7 tahu penjara dan denda Rp 700 juta. Apalagi dalam data data ini, jumlahnya cukup banyak,” ungkapnya.

Kalaupun alasan, kenaikan tersebut disebabkan urbanisasi dan transmigrasi, juga tidak dapat diterima. Apalagi kurun waktu satu terakhir ini di SBT tidak ada transmigrasi.

“Orang dari mana yang datang ke SBT dalam jumlah yang banyak ini. Kalau kemarin ada penambahan penduduk karena ada penerimaan honorer K2, itu jumlahnya hanya 100 orang lebih. Katakanlah datang dengan istrinya atau suaminya, itu baru sekitar 3000-400 saja,” katanya.

Terpisah Kepala Dukcapil SBT Sidik Rumalowak saat dikonfirmasi via telepon, menjelaskan, sesuai UU nomor 2/2015 DP4 yang saat ini diverifikasi oleh KPUD merupakan data hasil konsolidasi Siak semester II tahun 2014, tanggal 31 Desember. DP4 yang sampaikan ke Kementrian Dalam Negeri sebanyak 95.227.

“Untuk Pilkada serentak, sumber data pertama adalah DP4 hasil konsolidasi siak tahun 2014 semester II yang diserahkan oleh Mendagri kepada KPU 3 Juli 2015 yang dituangkan dalam berita acara penyerahan nomor 470/2913A/SY. Kemudian dalam berita acara nomor 33/YA/IV/2015 tanggal 3 Juli. Data itu yang akan disandingkan dengan DPT Pilres,” jelas Sidik.

Pemerintah memang sudah menduga bahwa DP4 pasti bermasalah, karena belum valid. Olehnya itu pemerintah memberikan regulasi kepada KPUD agar menggunakan dua data itu sebagai acuan untuk melakukan verifikasi DPT Pilkada.

“KPU akan melakukan DPS, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (Colik) barulah ditetapkan sebagai DPT. Didalam DPT pun masih diberikan ruang bagi penduduk yang belum punya nama DPT, bisa masuk dalam DPT perubahan. Bahkan bisa menggunakan KTP atau identitas lainnya,” jelasnya.

Olehnya itu, Sidik membantah, bila ada tuduhan penambahan dan pengurangan DP4 Pilkada SBT dilakukan untuk kepentingan memenangkan calon tertentu. Pasalnya, DP4 yang pakai saat ini telah melalukan proses yang sesuai dengan UU.

“Jadi kalau dicurigai bahwa, saya pribadi mencoba untuk menaikan dan menurunkan DP4, itu tidak benar. Pasalnya, data ini sudah diproses sejak 2014. Sementara saya diangkat sebagai Kadis Dukcapil 2015 bulan Maret. Ini yang harus diapahami bersama,” bantahnya.

Kalaupun ada pihak yang menduga terjadi penambahan atau pengurangan, menurut dia, sebaiknya dilaporkan secara resmi agar dapat diverfikasi dan diklarifikasi secara bersama. ”Jadi kalaupun ada tuduhan seperti itu maka harus ada pembuktian secara bersama. Saya juga berencana membuatnya dalam rilis resmi untuk kita klarifikasi bersama. Jadi kalau ada dugaan seperti itu, maka harus ada pembuktian. Bila perlu dibawa ke DPRD dan kita klarfikasi bersama,” katanya.

Anggota KPUD SBT, Taib Wangsi, sebelummya mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi proses pencocokan DPT yang saat ini dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Namun, ia juga meminta bila ada dugaan penggelembungan, harus disertai data akurat dan otentik, agar ditindaklanjuti KPUD.
(TAB)

Most Popular

To Top