3 Tersangka Koruptor Penyuluh – Ambon Ekspres
Trending

3 Tersangka Koruptor Penyuluh

AMBON, AE— Dugaan tindak pidana korupsi dalam birokrasi pemerintahan kabupaten Seram Bagian Timur kembali terungkap. Senin (3/7), penyidik Polres kabupaten SBT menetapkan tiga pejabat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai tersangka kasus korupsi anggaran program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Penetapan tersangka tersebut dilakukan  setelah selama kurang lebih satu bulan penyidik Polres kabupaten SBT mendalami laporan, tentang  dugaan penyalahgunaan anggaran program P2KP tahun 2011 dan 2013.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT, Mirna Derlen. Dia dijerat dalam kasus dugaan penggunaan anggaran program P2KP tahun 2011.

Berikutnya, Moksin Ohorella, pengganti Mirna Derlen di kursi kepala Pelaksana Penyuluhan dan ketahanan pangan kabupaten SBT itu ditetapkan  bersama  salah satu anak buahnya, Ishak Rumata sebagai  tersangka dalam kasus korpsi anggaran program P2KP tahun 2013.

“Ada dua kasus, tiga tersangka. Tersangka duanya lagi  adalah MO sebagai kepala badan dan IR sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-red) , mereka dijerat kasus tahun 2013,” ungkap Kapolres kabupaten SBT, AKBP Wawan Setiawan, menjawab Koran ini, Selasa (4/7).

Hingga kemarin, penyidik  masih terus melengkapi berkas tiga tersangka tersebut untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Masohi. Terkait penambahan tersangka, polisi belum dapat memastikannya. Ketiga   tersangka tidak ditahan. Itu akan diputuskan setelah ketiganya diperiksa sebagai tersangka.

“Berkasnya dilengkapi dulu. Mungkin akan ada pemeriksaan saksi lagi. Setelah itu, baru kita limpahkan ke Kejaksaan,” ungkap Kapolres.

Menyoal total jumlah anggaran yang digelontorkan untuk program P2KP tahun 2011 dan tahun 2013, Wawan Setiawan mengaku tidak mengetahuinya dengan jelas, begitu juga nilai kerugian negara akibat kasus tersebut.“ Kalau kerugian negara, kan harus dihitung. Mungkin akan meminta BPKP untuk audit,” katanya.

Pegiat anti korupsi kabupaten SBT Edi Irsan Elys berharap, penyidik bergerak cepat dalam menuntaskan kasus tersebut. Ketiga  tersangka harus ditahan, guna menghindari kendala dalam proses hukum.

“Ini merupakan kesekian kalinya polisi menyidik dan menetapkan tersangka dalam kasus korupsi di kabupaten SBT. Kita berharap, kasus ini tidak seperti kasus TPPU dengan tersangka bupati Abdullah Vanath,” harapnya.

Selain perlu ditahan,  menurut  Kepala Bidang Advokasi    Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  LSM  Aliansi Indonesi  Maluku ini,  ketiga tersangka juga harus dinonjobkan. Ini agar menghindari terjadinya tindakan serupa.

“Dan juga untuk mengantisipasi jangan sampai mereka memanfaatkan jabatan mereka untuk menghambat proses hukum,” tegasnya.(MAN)

Most Popular

To Top