Parpol Hanya Sempelan di Pilkada – Ambon Ekspres
Trending

Parpol Hanya Sempelan di Pilkada

AMBON,AE— Dukungan partai politik untuk calon kepala daerah di Pilkada serentak, bukan menjadi jaminan kemenangan. Bahkan partai dinilai tak bisa maksimal bekerja, bila konsensus politik dengan calon dibangun atas kepekatan transaksional semata.

Analisis politik, Almudatsir Sangadji mengatakan, kemaksimalan partai, khsususnya untuk pengawasan basis dan penggalangan dukungan tak bisa menjadi variabel utama penentu kemenangan. Selain sebagai pemenuhan persyaratan dukungan, parpol tak dapat memengaruhi basis masa yang telah terbentuk.

“Kita tidak bisa menafikan peran partai. Misalnya sebagai instrumen pengawasan dan penggalangan dukungan di tingkat bawah melalui infrastruktur partai. Paling tidak, partai bisa menjaga stabilitas suara. Namun daya tarik pilihan politik lebih banyak ditentukan oleh personifikasi dukungan terhadap pasangan calon,”ujar Almudatsir kepada Ambon Ekspres, Rabu (5/8).

Dalam konteks Pilkada, lanjut Almudatsir, rekam jejak calon yang menjadi variabel utama penentu kemenangan. Namun variabel integritas, kapasitas dan elektablitas, juga tak bisa dinafikan. “Soal variabel kemenangan, maka yang utama adalah rekam jejak. Memang ada faktor atau variabel lain seperti kapasitas, integritas, dan elektabilitas. Karena dalam demokrasi liberal seperti ini, maka variabel-variabel itulah yang menjadi komplementer,” paparnya.

Akademisi Universitas Darussalam itu, menyebutkan, dalam pembagian pemilih, terbagi menjadi tiga tipe, yakni pemilih rasional, tradisional dan transaksional. Ini tercipta, karena adanya personifikasi dukungan politik pemilih.
“Untuk pemilih kelas menengah, pilihan politiknya rasional (rational choice). Mereka cenderung memilih calon dari aspek integritas dan kapasitas. Sementara pemilih tradisional, lebih dipengaruhi oleh ikatan emosional dan geografias atau kewilayahan,”katanya.

Ia menilai, pilkada empat kabupaten di Maluku, yakni Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya,Kepulauan Aru dan Buru Selatan, potensi pemilih tradisional sangat kental. Sementara pemilih transaksional bisa didapatkan dengan tekanan maupun intensif.

“Kalau di kota, pemilih rasional lebih banyak. Sedangkan di wilayah pesisir dan pedalaman, pemilih tradisional dan transaksional lebih kuat. Bisa jadi karena tekanan dan juga insentif atau politik uang,” bebernya.

Pasangan calon tim sukses, kata dia, harus mampu memetakan dengan jelas basis pemilih yang masuk kategori tradisional, rasional maupun transaksional. Sehingga, program dan komunikasi politik disampaikan dapat diserap dengan baik.

“Calon harus mampu memetakannya. Karena, pemilih rasional akan melihat program dan alasan-alasan objektif sebelum menentukan pilihan. Komunikasi politik sangat penting. Misalnya, kapan dia bicara untuk komsumsi pemilih tardisional, rasional dan transaksional,”katanya.

Direktur Sinergi Data Indonesia, Barkah Pattimahu mengatakan, dalam sejarah demokrasi langsung di Indonesia, tak ada partai politik yang menang dalam 2 pemilu berturut-turut. Pemilu 2004, 2009, 2014 berturut-turut dimenangkan Golkar, Demokrat dan PDIP.

“Artinya apa? artinya kedekatan pemilih dengan partai sangat kecil. Di Indonesia hanya sekitar 20-30%. Hal ini menyebabkan pemilih bisa berpindah-pindah partai dari satu pemilu kepemilu berikutnya,”ujar Barkah.

Dalam konteks pilkada di Indonesia, efek partai juga kecil. Calon yang diusung oleh banyak partai pengusung belum tentu dipilih oleh pemilih partai-partai tersebut tersebut atau belum tentu menang.

Hal ini lanjut Barkah, karena kemenangan calon dalam pilkada lebih disebabkan ketokohan seseorang atau faktor figur. Ketokohan itu karena calon tersebut populer dimata publik dan disukai orang.

“Dalam pilkada di Maluku, 4 wilayah yang diikuti incumbent dengan dukungan partai yang cukup besar berpotensi menang, yakni SBT, Buru Selatan dan MBD. Peluang besar kemenangan incumbent bukan semata variabel partai yang mayoritas, tetapi juga didukung oleh popularitas tinggi serta kinerja selama memimpin dinilai publik bagus,”paparnya.

Analisis Politik Iksan Tualeka, mengatakan, partai politik bisa menjadi mesin yang berpengaruh signifikan pada kemenangan kandidat, asal memenuhi beberapa kriteria, yakni secara struktur partai itu solid, artinya tidak ada dualisme kepemimpinan.

Kedua, hanya ada satu kader yang ikut berkontestasi, sehingga energi partai bisa diarahkan secara optimal untuk memenangkan kandidat yang mereka usung. Ketiga, partai juga sama halnya dengan para pendukung lain, butuh gizi politik, atau dana operasional guna menggerakan strukturnya agar bekerja maksimal.

“Tanpa itu semua parpol tidak hanya sebatas simbol dan perahu untuk kelengkapan persyaratan kandidat mencalonkan diri. Faktanya, ada banyak kasus dimana kandidat dari partai gurem, justru bisa mengalahkan kandidat yang diusung oleh partai-partai besar atau koalisi yang gemuk,”katanya.

Sedangkan, variabel utama dan juga menjadi semacam strategi kemenangan itu lima, yakni  pertama personaliti kandidat.  Ini dapat dilihat dari rekam jejaknya, kapasitas ketokohannya, latar belakang keluarga, integritasnya, hubungan dia dengan publik atau konstituen dan lain-lain.

Kedua, parol pendukung, apakah solid atau tidak, mau bekerja optimal atau tidak. Ketiga, jejaring atau networking.  Dalam konteks ini sejauh mana jejaring yang dimiliki dan mau mendukung, seperti tokoh masyarakat, LSM, tokoh adat, akademisi, birokrat, media dan instrumen lain seperti netizen, atau dukugan dari dunia maya. “Fenomena dukungan netizen ini dapat kita liat pada pilkda DKI maupun Pilpres 2014 kemarin,”ungkap peneliti Indonesia Governance Index (IGI) itu.

Keempat, adalah dana, karena dengan itu, kandidat bisa leluasa menjalankan program-program penggalangan suara, seperti pembukaan posko dan lain-lain. “Kelima itu adalah strategi. Hal ini penting karena dengan strategi yang jitu, proses pemenangan dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien,” urainya.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, mengatakan, partai akan bekerja maksimal bila calon yang diusng adalah kader. Apalagi terjadi faksionisasi yang tajam diiternal partai.

“Soliditas partai sangat tergantung dari calon yang diusung. Kalau kader internal, saya kira partai akan bekerja maksimal. Tapi jika yang diusung adalah calon eksternal, maka kita belum memastikan apakah partai bekerja maksimal. Pasalnya, kecenderungan transaksional lebih besar,”ujar Lestaluhu.

Dalam kondisi seperti itu, lanjut Lestaluhu, calon harus mampu membangun komunikasi politik yang maksimal dengan elit partai. Hubungan antar partai dan calon bisa renggang disebabkan faksionasi tersebut.

“Pada saat hari pelaksanaan (pemungutan suara), suasana akan menjadi renggang. Apalagi ada faksionasi internal. Kondisi ini bisa memperlemah calon yang diusung,” katanya.  (TAB)

Most Popular

To Top