70 Tahun Maluku Masih Ditinggalkan Pusat – Ambon Ekspres
Trending

70 Tahun Maluku Masih Ditinggalkan Pusat

‘Refleksi Menyongsong  HUT Ke-70 Kemerdekaan NKRI dan Provinsi Maluku’

Turut andil  memerdekakan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), provinsi yang lahir secara langsung dari rahim bangsa ini, dan memiliki potensi sumber daya alam berlimpah. Tapi, kemiskinan masih membumbung,  banyak pulau berpenghuni yang miskin akses transportasi dan komunikasi serta listrik. Itulah potret buram Maluku, tertinggal akibat kesalahan yang  ‘sengaja’  dibuat dalam skenario pembangunan bangsa yang telah berusia lebih dari setengah abad ini.

Tepat tanggal 17 Agustus 2015 nanti, Kemerdekaan NKRI berusia 70 tahun. Dua hari berikutnya, provinsi Maluku berusia yang sama. Perjalanan panjang telah dilalui bangsa ini di alam kemerdekaan. Banyak hal telah dilakukan.

Tapi tidak sedikit juga yang masih dilupakan, terutama oleh pemerintah pusat. Kebijakan pembangunan yang tidak adil membuat sebagian anak bangsa masih harus hidup dalam lingkaran ketertinggalan. Pemandangan itu juga terlihat jelas di Maluku.

Sebagai  salah satu provinsi tertua di republik ini, Maluku seharusnya sudah tidak lagi masuk kategori daerah tertinggal. Belum lagi, daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Di darat, apalagi di laut. Daerah dengan sekitar 92,4 persen wilayahnya adalah lautan ini punya  potensi ikan  yang  berkembang  biak hingga  mencapai 1729.100 ton setiap tahun. Ditambah  25 Blok Migas yang tersebar di beberapa lokasi.

Banyak masyarakat di daerah ini yang masih menikmati kemerdekaan simbolis. Sekitar 307 jiwa atau 18. 44  persen dari total 1. 6 juta jiwa  penduduk di Maluku masih miskin. Ini menggelisahkan. Terlebih di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan kabupaten Kepulauan Aru.

Tiga daerah  paling miskin di Maluku itu menyumbang banyak angka dalam persentase kemiskinan di Maluku, sehingga Maluku menjadi  daerah termiskin keempat di Indonesia.  Itu adalah  bukti yang sulit dibantah bahwa  pemerintah belum sepenuh hati melihat Maluku sebagai bagian integral dari NKRI, yang juga berhak menikmati kemerdekaan substantif.

Mengintip kondisi di kabupaten MBD.  Daerah termiskin kedua di Maluku dengan tingkat kemiskinan sebesar 29, 25 persen itu  adalah  salah  satu kabupaten berciri kepulauan. Banyak masyarakat yang mendiami pulau-pulau di sana. Mereka  adalah masyarakat pesisir yang punya kekayaan alam di laut dan di darat, tapi sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka rindu kehidupan yang lebih baik, tapi tangan-tangan pembangunan belum menjamah kehidupan mereka dengan baik.

“Di sana masih gado-gado. Ada yang petani, nelayan, dan berternak. Tapi, seadanya saja. Ikan misalnya, di sana banyak, tapi hanya untuk dimakan. Mau dikelola, lalu mau dijual juga tapi di mana? Tidak ada pasar. Mau jual di tempat lain, butuh  biaya besar,” ungkap salah satu tokoh masyarakat kabupaten MBD, Abraham Mariwy.

Berbagai hasil alam itu baru dapat bernilai ekonomis ketika ada kapal penumpang sekelas Perintis yang menyinggahi pulau-pulau di sana. Masyarakat memanfaatkan kapal sebagai pasar untuk menjual sebagian hasil tangkapan ikan dan hasil berkebun. Tapi tidak setiap hari, tergantung  jadwal pelayaran  kapal ke pulau-pulau  tersebut sesuai kondisi cuaca. Bila cuaca baik, bisa lima kali dalam satu bulan. Bila tidak, hanya dua kali. Kapal  yang datang pun hanya  berlabuh jauh dari daratan karena belum ada pelabuhan.

“Dan di  Moa,  masyarakat di sana, kan  berternak  Kerbau. Tapi juga seadanya saja. Mau dijual juga, tapi di mana dan bagaimana cara menjualnya.  Sehingga, sering ada  orang dari luar Maluku datang  bawa  motor  (sepeda motor) bekas yang harganya hanya dua  sampai  tiga  juta rupiah  lalu ditukar dengan Kerbau satu ekor. Yang rugi, kan masyarakat. Tapi mau bagaimana lagi. Masyarakat tidak punya pilihan lain,” tambanya.

Itu bukan cerita fiksi, tapi realitas yang sementara dihadapi masyarakat di sana ditengah gencarnya pembangunan, namun tidak adil disana. Keterisolasian memaksa mereka untuk tidak menghirup udara kemajuan dengan baik. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami masyarakat di daerah-daerah lain di Maluku. Apalagi di kabupaten MTB dan Aru. Belum lagi masalah pelayanan listrik, sekitar 420 desa dari 1.024 desa di Maluku belum dialiri listrik.

Ironi, karena kemiskinan di Maluku adalah kemiskinan strukural, bukan kemiskinan kultural. Penyebabnya bukan karena kemalasan atau rendahnya etos kerja masyarakat,  tapi lebih karena kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya pro rakyat. Sistem politik dan ekonomi negara yang menyebabkan masyarakat termarginalkan.

“Jelas, ini komplikasi, bukan hanya satu faktor. Minimnya anggaran, iya mengingat geografis daerah ini membutuhkan anggaran yang besar,” kata ekonom Universitas Pattimura (Unpatti)  DR. Djufri Rays Pattilouw.
Akar persoalan kemiskinan di Maluku adalah minimnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan yang bermutu, fasilitas pelayan kesehatan yang memadai, serta perbaikan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Strategi utama yang mestinya diterapkan adalah penyediaan infrastruktur dasar secara adil dan merata, guna membuka berbagai tabir yang mengisolasi masyarakat.

Puluhan tahun Maluku terpaksa menerima dana alokasi umum (DAU)  dan dana alokasi khusus ( DAK) yang jumlahnya dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk. Jelas Maluku rugi.  Jumlah penduduk dan luas daratan di daerah ini tidak sebesar  di  pulau Jawa dan Sumatera, tapi itu dihitung. Sementara luas lautan Maluku yang potensinya banyak digarap pemerintah pusat, tidak diperhitungkan. Parahnya lagi, untuk mendapatkan status provinsi Kepulauan, hak Participating Interest (PI) 10 persen atas pengelolaan migas Blok Masela dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), pun harus melalui perjuangan panjang. Apakah ini yang disebut kemerdekaan dan demokrasi sejati?

“Bahwa Maluku seakan dianaktirikan, itu bukan bahasa provokatif.  Selama ini  tidak ada keberpihakan yang baik dari  pemerintah pusat. Maluku hanya diberikan kewenangan mengelola laut sejauh  4 mil untuk kabupaten dan 12 mil untuk provinsi. Itu kecil. Harusnya diberikan wewenang yang  besar di laut. Jangan disamakan dengan daerah lain yang sebagian besar wilayahnya adalah daratan,” jelas pengamat perikanan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Husein Latuconsina.

Ketertinggalan Maluku tidak hanya karena sikap pemerintah pusat. Sebab, yang mengurusi pembangunan di Maluku, bukan oleh mereka yang ada di ibu kota  negara saja. Sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah di daerah ini juga punya tanggung jawab yang tidak kalah penting. Berikut stakeholder lain.  Apalagi di era otonomisasi saat ini. “Tidak arif juga apa bila kita hanya bisa menyalahkan pemerintah pusat dan selalu beralibi dibalik anggaran,” kata Pattilouw.

Seharusnya tuntutan tentang penambahan anggaran atau diberikan kewenangan lebih,  didahului dengan membuat strategi  yang jelas, terukur dan akuntabel terkait langkah-langkah konkrit serta manfaat terukur yang bisa diperoleh secara luas. Karena pemerintah pusat akan menakar itu sebagai komitmen  pemerintah daerah. Disertakan pula argumentasi akademik yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah juga harus memastikan pengelolaan birokrasi pemerintahan di daerah ini berjalan efektif dan efisien. Bila birokrasi masih dibayangi tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan, bukan tidak mungkin, pemerintah pusat memilih untuk mempersempit kran pelayanan bagi tuntutan daerah ini.

Perjuangan untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat tidak harus berhenti. Tapi perlu diiringi dengan kegiatan bersih-bersih birokrasi. Peluang praktik penyalahgunaan wewenang yang berujung korupsi, baik oleh aparatur pemerintah maupun penyusup dari luar, harus ditutup rapat. Bila tidak, masyarakat Maluku akan tetap pada status quo, terus miskin.

“Dana yang didapat dari pemerintah pusat sudah sedikit,  malah  salah dikelola,  bahkan ada yang berujung korupsi. Misalnya, kalau dapat sepuluh, yang sampai di masyarakat hanya lima,” kata  peneliti  Indonesia Governance Index  (IGI), Mohamad  Ikhsan Tualeka.

Pemerintahan yang sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menikmati uang negara, uang rakyat yang seharusnya dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa, secercah harapan mulai nampak dari arah pembangunan bangsa dengan  wawasan martim yang dibuat pemerintahan presiden Joko Widodo  dan wakilnya  Jusuf Kalla. Setali tiga uang, konsep itu sejalan  dengan Visi dan  Misi gubernur  Maluku Said Assagaff dan wakilnya  Zeth Sahuburua yang  mengusung tema kepulauan.

Hasilnya, rencana untuk  menjadikan Maluku sebagai LIN  telah memasuki tahap persiapan. Kemudian, pintu untuk mendapatkan hak  PI 10 persen atas pengelolaan migas di Blok Masela juga telah dibuka.  Belum lagi, pemerintah pusat  mulai  memberikan perhatian khusus kepada provinsi berciri kepulauan seperti Maluku dalam  penentuan jumlah  DAU dan  DAK sebagai konsekuensi dari pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah.

“Harus ada suatu sikap politik yang lebih kuat. Saya kira itu bisa disepakati, seperti apa bentuknya, agar dapat dibaca  oleh pemerintah pusat bahwa NKRI ini harus dikelola lebih adil. Kuncinya adalah komitmen dan kerja sama yang baik semua elemen di Maluku,“ saran Mohamad Ikhsan Tualeka.

Terakhir, semoga  HUT ke-70 kemerdekaan NKRI pada Senin, 17 Agustus  2015  dan HUT ke-70 provinsi Maluku  pada Rabu, 19 Agustus 2015 menjadi momentum untuk lebih menumbuhkan semangat membangun, membawa Maluku keluar dari kungkungan ketertinggalan, agar Maluku bisa  lebih maju dan lebih sejahtera. “Indonesia Tanpa Maluku, Bukan Indonesia” demikian pesan bung Karno. Merdeka…!!!

Most Popular

To Top