KPU Diingatkan Tak Diskriminasi Calon – Ambon Ekspres
Politik

KPU Diingatkan Tak Diskriminasi Calon

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum empat kabupaten di Maluku yang menyelenggarakan Pilkada, diingatkan agar tidak melakukan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon. Hal ini menyusul adanya potensi konflik bila aturan-aturan KPU tak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Peringatan ini disampaikan anggota KPU Provinsi Maluku divisi hukum, Samsul Rivan Kubangun, dalam rapat koordinasi dan bimtek kampanye dan dana kampanye Pilkada dengan anggota KPUD empat kabupaten, di aula rapat KPUD Maluku, Kamis (13/8).

Rivan mengatakan, khusus untuk PKPU nomor 7/2015 tentang kampanye dan PKPU nomor 8/2015 tentang dana kampanye, perlu diperjelaskan dengan baik kepada tim pasangan calon.Terutama soal mekanisme kampanye yang difasilitasi oleh KPUD berupa maupun pasangan calon.

“Petunjuk teknis kampanye sesuai PKPU nomor 7. Jadi setelah kegiatan ini, bapak ibu harus berkoordinasi dengan tim kampanye masing-masing calon. Misalnya soal debat publik, kira media mana yang dipakai dan mekanismenya harus disepakati dan bangun kesepahaman dengan tim kampanye,”ujar Rivan.

Selain itu kata dia, KPUD juga harus melakukan rakor dengan tim kampanye untuk meminta tim kampanye menunjukan LO (penghubung) pasangan calon agar alur informasi yang masuk dan keluar satu pintu. Juga membuat kesepakatan dan kesepahaman bersama trkait pola koordinasi yang efektif.

Dalam hal pelaksaan kampanye maupun koordinasi untuk penentuan lokasi, waktu, dan pemasangan alat peraga, Rivan menandaskan, KPUD harus melakukannya dengan adil. Sebab kata dia, Maluku punya sejarah konflik sosial dan konflik Pilkada yang sewaktu-waktu dapat terulang bila ada perlakuan diskriminasi dalam penerapan aturan.
“Untuk itu, perlu kita buat model kampanye yang anti sara dan non diskiriminasi. Sebab, jika isu-isu sara dan primodialisme yang di mainkan dan tak ada tangkisan dari KPUiD dengan model kampanye yang baik, maka konflik bisa terjadi. Apalagi kita punya latar belakang konflik sosial dan konflik Pilkada di tahun sebelumnya,” tandas Rivan, mengingatkan.

Sementara itu, ketua KPUD Maluku, Musa Toekan, menekankan soal tahapan pilkada secara keseluruhan yang harus dilaksanakan sesuai aturan oleh KPUD. Lembaga penyelenggara pemilu itu akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bila melanggar aturan.

“Kita evalusasi tahapan-tahapan yang telah dilkakukan, ternyata ada yang memahami dan melaksanakan aturan-aturan dengan baik. Faktanya pada saat pendataran, ada KPU terkesan melakukan kesalahan. Kita akan hadapi masalah jika keputusan-keputusan KPU diadukan ke DKPP dan dilaporkan ke PTUN. Olehnya itu, karena KPU independe, maka harus memberkan ruang yang sama kepada semua calon,”kata Toekan.

Sementara itu, terkait dengan keikutsertaan PPP dan Golkar, khusus Pilkada Aru dan SBT, hanya dikecualikan pada alat peraga kampanye. Untuk kampanye rapat atau pertemuan terbatas, serta sosialiasi, kedua partai tersebut diperbolehkan untuk berpartisipasi. “Karena APK yang akan dicetak, hanya untuk parpol pengusung yang rekomendasinya ada dalam tanda terima KPU saat pendaftaran. Tapi kalau dalam rapat atau pertemuan terbatas dan ada bendera partai juga dibawa dalam kegiatan itu, tidak mengapa,”jelas Rivan. (TAB)

Most Popular

To Top