Kriteria Sekprov Dibahas Komisi ASN – Ambon Ekspres
Trending

Kriteria Sekprov Dibahas Komisi ASN

AMBON,AE— Panitia seleksi calon sekretaris daerah provinsi (Sekprov) Maluku, akan membahas  kriteria calon sekprov bersama komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pansel belum menentukan waktu pendaftaran. Itu akan diumumkan pada saat perayaan HUT ke-70 provinsi Maluku, Rabu (19/8).

Sebelum ke Jakarta, Rabu (12/8)  Pansel menemui Gubernur Maluku Said Assagaff untuk melaporkan hasil penggodokan kriteria calon Sekprov.  Semua kriteria diterima gubernur, kecuali  penentuan bahwa calon Sekprov harus ASN dilingkup pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten kota di Maluku.

Gubernur meminta Pansel untuk mempertimbangkan kembali kreteria tersebut, seleksi harus terbuka untuk semua PNS dari daerah mana saja di Indonesia, selama memenuhi persyaratan. Ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang ASN.  Sementara, Kamis (13/8), Pansel menyambangi kantor komisi ASN di Jakarta.

Anggota Pansel Sekprov Maluku, Semy Risambessy yang dikonfirmasi Ambon Ekspres mengungkapkan, pansel belum dapat menentukan waktu pendaftaran dan tahap selanjutnya, sebelum kriteria  calon Sekprov diputuskan bersama komisi ASN. Direncanakan,  pengumuman pada saat HUT ke-70 provinsi Maluku pada Rabu, pekan depan.

“Belum, nanti kita bahas  dulu bersama komisi ASN,” ungkap Risambessy, menjawab Koran ini via seluler, Kamis (12/8). Ditanya lebih lanjut tentang pertimbangan kriteria calon sekprov harus ASN di Maluku dan persyaratan lain yang harus dipenuhi para ASN yang ingin mendaftar, kepala Inspektorat provinsi Maluku itu enggan memberikan penjelasan.

“Nanti sama Pak ketua Pansel saja, ya,” pungkasnya. Ketua Pansel Thomas Pentury yang dihubungi berulang kali untuk dikonfirmasi, namun tidak berhasil. Demikian juga sejumlah anggota Pansel lainnya.

Ketua Komisi D DPRD Maluku Shufi Madjid mengemukan, jabatan Sekprov adalah jabatan  yang sangat strategis, merupakan karier tertinggi dalam birokrasi pemerintahan. Tugas Sekprov membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan menkoordir Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)  dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat Maluku.

Sekda Maluku harus memiliki kemampuan untuk membangun kohesi sosial di tengah masyarakat. Sebab, Maluku memiliki latar beragam. Sekprov harus membangun kohoesi sosial di tengah masyarakat agar memastikan program-program pemerintah berjalan lancar.

Sebagai pejabat publik yang banyak beriteraksi dengan banyak pihak, figur sekda harus lebih humanis dalam berkomunikasi. “Kompotensi dan pemenuhan persyaratan adalah niscaya. Namun, membangun komunikasi yang humanis menjadi padananan positif yang seharusnya inheren bagi seorang sekda,” jelasnya.

Menurut Shufi, figur sekprov juga harus memiliki mindset (pola pikir) yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Karena dalam  interaksi kebijakan, sekprov akan berinteraksi dengan banyak masalah.

“Figur Sekprov haruslah memiliki mindset yang solver  problems. Itu bermakna kemampuan untuk mengayomi dan akomodatif untuk menyelesaikan masalah  menjadi core berfikirnya,”ingatnya.

Politisi Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS) itu menegaskan,  kohesi sosial dapat dibangun oleh sekprov yang hidup dan  selama ini dekat dengan  masyarakat dengan nilai-nilai ke-Maluku-an.

“Membangun khosesi sosial, butuh pengetahuan dan pengalaman berinteraksi yang lama dengan masyarakat. Pengetahuan  tentang nilai dan keberagaman  di Maluku akan memudahkan sekprov menciptakan harmoni dalam kebijakan dan interaksi,”  ujarnya.

Karena itu, dalam proses seleksi, Pansel harus menggali potensi yang dimiliki setiap kandidat. Bukan hanya kemampuan normatif, tapi juga kemampuan dalam membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak di daerah ini, serta kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dalam tata kelola birokrasi.

Anggota komisi  A DPRD Maluku, Muhamad Yasin Payapo mengatakan, Sekprov Maluku harus merupakan figur yang tidak hanya berkompoten dalam urusan pemerintahan yang normative, tapi juga harus mampu dalam membangun dan menjalin kerja yang sama denga gubernur, wakil gubernur, semua SKPD, dan DPRD.

“Karena bagaimana pun juga kita butuhkan sekprov yang punya wawasan birokrasi, berkompotensi. Bila itu bisa terwujud  maka  akhirnya proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku akan berjalan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, tergantung pada proses seleksi yang dilakukan oleh pansel. Bila seleksi berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, maka peluang untuk mendapatkan sekprov berkualitas terbuka lebar.

“Dengan demikian, sebagai wakil rakyat, saya berharap prosesnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau mekanisme sesuai regulasi sehingga betul-betul yang terpilih itu  figur  sekprov yang profesional, memiliki kompotensi,” ujarnya.
(MAN)

Most Popular

To Top