Pentury Mulai Melawan – Ambon Ekspres
Trending

Pentury Mulai Melawan

Soal Pemecatan Dirinya Dari Demokrat

AMBON, AE— Alasan penggeseran Marcus Pentury dari pengurus harian Partai Demokrat mulai terbuka. Dia dituding sebagai otak dibalik rencana penggembosan Jacobus Puttileihalat dari kursi ketua DPD Partai Demokrat Maluku. Dia tak sendiri, tapi ada beberapa pengurus juga disebut-sebut ikut dalam upaya tersebut.

Sejak Puttileihalat menggantikan Abdullah Vanath, hubungan Bupati Seram Bagian Barat ini dengan Pentury sudah renggang. Entah apa alasannya, namun masih terkait dengan politik lokal di SBB. Politik apa? “Ya, pemilihan kepala daerah,” ungkap sumber koran ini.

Lalu apa tanggapan Pentury soal pelengserannya, “Ada permainan elit untuk melengserkan saya dari kepengurusan partai,” sebut dia.

Di ruangan komisi B DPRD Maluku, Kamis (13/8), Pentury mengatakan, terdapat banyak keganjilan dalam proses reshuffle tersebut. Pertama, dia belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) DPP yang informasinya telah ditanda tangani ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan.

“Saya meresponnya berdasarkan pemberitaan di Ambon Ekspres. Saya belum mendapatkan SK. Sehingga konsederan SK yakni menimbang, memperhatikan, menetapkan dan memutuskan, itu belum dapat diketahui.

Olehnya saya hanya berasumsi bahwa, proses reshuffle ini merupakan bagian dari dinamika partai,” ujar Pentury.
Persoalan lainnya adalah mekanisme dari proses reshuffle pimpinan DPD itu sendiri. Lazimnya kata ketua komisi B itu, ada acuan yang mendasar seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana (Juklak dan Juknis), serta Pedoman Organisasi (PO).

“Dimana ketika dia (pimpinan DPD) dievaluasi oleh DPD, baru bisa dilakukan reshuffle. Namun sepanjang ini, saya tetap taat azas. Sebab sampai saat ini DPD belum pernah melakukan rapat pleno dalam kepemimpinan pak Bob Puttileihalat sebagai ketua DPD,”tambah Pentury.

Pentury mengklaim, telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik selaku kader partai. Baik secara struktural maupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keorganisasian.

“Justeru saya yang mewakili ketua DPD untuk menyampaikan sambutan dalam agenda resmi DPD, yakni Rapat Koordinasi Daerah (Rakoorda) belum lama ini dengan DPC-DPC 11 kabupaten/kota. Kemudian, dalam dinamika kader sebagai tanggungjawab di DPRD Maluku, saya tetap melaksanakan tugas sebagai anggota fraksi yang terdistribusi pada Alat Kelangkapan Dewan (AKD),” akunya.

Yang paling tidak wajar,  adalah informasi reshuffle yang justru tak diketahui oleh ketua DPD Demokrat Maluku Jacobus (Bob)Puttilleihalat saat dikonfirmasi wartawan. Lazimnya, kata dia, dalam upaya pengusulan ke DPP hingga terjadi reshuffle, diketahui oleh ketua.

“Kalau pak ketua mengaku tidak tahu dan menyuruh bertanya kepada sekretaris, maka ada dua asumsi. Pertama bisa saja ketua DPD mengetahui tetapi tidak mau bertanggungjawab terhadap proses reshuffle. Kedua, ya proses reshuffle ini diatur atau dilakukan oleh sekretaris DPD. Karena secara administrasi, mestinya ketua dan sekretaris mengetahui, bahwa benar ada reshuffle dan SK ditanda tangani oleh ketua umum dan sekjen DPP,” katanya.

Disinggung soal isu adanya upaya pergantian dirinya dari fraksi Demokrat di DPRD Maluku, Pentury mengaku, tak semudah yang diharapkan. Aturan dan mekanisme partai harus didudukan untuk menentukan layak atau tidaknya seorang kader didepak dari keanggotaan DPRD.

“Proses reshuffle tidak semudah yang disampaikan. Ada mekanisme partai. Dalam hal ini, yakni ada mekanisme klarifikasi, penyampaian keterangan dan hak-hak membela diri. Justru terbalik. Saya kan belum menggunakan hak saya sebagai kader partai untuk merespon dinamika yang telah dilewati oleh partai Demokrat dan saya direshuflle. Bahkan saya baru mendengarkan informasi kalau saya direshufle,” urainya.

Untuk itu, wakil rakyat dari daerah pemiliihan Seram Bagian Barat itu, mengaku, akan melakukan klarifikasi dan koordinasi langsung ke DPP terkait pencampakan dirinya dari kepengurusan DPD Demokrat Maluku. Jika proses tersebut telah sesuai dengan norma, prosedur dan konstitusi, ia akan menerimanya.

“Kalau dilakukan dengan upaya yang tidak normal, inprosedural dan inkonstitusional, dilandasi oleh dalam tanda petik kepentingan-kepentingan, saya rasa akan saya klarifikasikan secara resmi ke DPP. Ini kan baru awal. Kemungkinan saya akan menyampaikan konferensi pers dalam rangka mendudukan seluruh problematika Demokrat secara baik dan profesional,” kuncinya.

Kader DPD Demokrat Provinsi Maluku, Rio Tamaela saat dikonfirmasi via telepon, mengaku tak mengetahui alasan pemecatan Pentury dari kepengurusan. SK yang diterimanya, juga tak ketahui dengan pasti isinya. “Kalau soal alasan pemecatan, tanyakan saja ke DPP atau DPD. Kami hanya diberitahukan soal SK itu,” ungkap Rio.

Dalam rapat DPD Demokrat tanggal 11 Agustus di Restoran Panorama, Karang Panjang untuk pemberitahuan dan pembagian SK pemberhentian Pentury, diikuti sejumlah kader. Diantaranya, sekretaris DPD Roy Pattiasina, Risky Aipassa, Wellem Puttileihalat, Rio Tamaela, Marchel Sahusilawane dan Arnes Sopacua, Bactiar La Ghalib dan Elfiana Pattiasina.

Namun, saat ditanya soal alasan penggeseran Pentury, Rio juga tak mengakuinya dengan alasan belum membaca dengan isi SK DPP.” Karena hanya menerima SK seperti itu. Soal lainnya tanyakan ke DPP atau DPD,”tambah dia.

Arnes dan Risky yang dikonfirmasi via telepon, juga memberikan jawaban yang sama.”Saya tidak tahu. Silakan tanya saja ke ketua dan sekretaris DPD,” kata keduanya, terpisah dengan waktu yang berbeda. Sementara itu, Roy Pattiasina tak dapat dikonfirmasi melalui sms maupun telepon hingga berita naik cetak.

Seperti dimuat Ambon Ekspres, Kamis (13/8), Wakil Sekretaris DPD Demokrat Maluku,  Melkias Frans membenarkan adanya perombakan kepengurusan Demokrat Maluku. Apa alasannya, ketua komisi A DPRD Maluku itu, mengaku tak mengetahuinya. (TAB)

Most Popular

To Top