Kecil Pengaruh Caretaker Bagi Pemilih – Ambon Ekspres
Trending

Kecil Pengaruh Caretaker Bagi Pemilih

AMBON,AE— Dari empat kabupaten di Maluku yang akan menggelar pilkada serentak, Desember mendatang, baru kabupaten kepulauan Aru yang telah dipimpin oleh penjabat  bupati. Kabupaten Seram Bagian Timur masih diproses  kementerian dalam negeri, karena masa jabatan Abdullah Vanath, baru berakhir September mendatang.

Sementara, kabupaten  Buru Selatan dan Maluku Barat Daya (MBD) hanya akan mengajukan cuti ke Gubernur. Para caretaker nanti diingatkan  tidak menyeleweng dalam tugas, apalagi demi  kepentingan politik praktis kelompok tertentuk.

Di kabupaten kepulauan Aru, gubernur Maluku Said Assagaff telah menurunkan asisten tata pemerintahan Setda Maluku Angky Renjaan. Untuk kabupaten SBT, gubernur telah mengirim tiga nama ke Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo. Direncanakan, satu nama terpilih untuk kabupaten SBT akan turun akhir bulan ini.

“Kalau untuk MBD dan Bursel, belum. Mungkin masih diproses,” kata sumber Ambon Ekspres di Biro Pemerintahan Provinsi Maluku, kemarin.

Sumber menyebutkan, hingga kemarin, Gubernur Maluku Said Assagaff  belum memberikan arahan resmi tentang pengusulan penjabat bupati Kabupaten Bursel dan MBD. Namun kapan  diusulkan, sumber yang tidak bersedia namanya ditulis itu belum tahu pasti.

“Masa jabatan kepala daerah di dua kabupaten itu, kan baru berakhir pada tahun depan (2006-red). Jadi, belum mendesak. Berbeda dengan SBT dan Aru,” ungkapnya. Gubernur Said Assagaff dan Kepala Biro Pemerintahan provinsi Maluku, Hamin Bin Thahir, tidak diberhasil dikonfirmasi lebih lanjut.

Para penjabat  bupati  akan diberikan wewenang untuk melakukan kebijakan-kebijakan strategis dalam tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten. Diantaranya, mutasi pejabat melalui ijin Mendagri dan gubernur.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) M. Jen Latuconsina mengemukakan, kewenangan yang diberikan kepada penjabat bupati untuk melakukan kebijakan startegis terkait tata kelola pemerintahan tersebut, masih dapat dikatakan wajar dalam konteks pengelolaan birokrasi, tujuannya  agar tata kelola birokrasi  pemerintahan berjalan efektif.

“Kalau kebijakan seperti mutasi pejabat, bila sesuai dengan kebutuhan birokrasi, ya tidak dilarang, dia menyesuaikan, dia perlu  mengorganisir birokrasi itu lebih baik. Masalahnya, itu bisa dilakukan oleh penjabat atau tidak.  Kita berharap  mutasi  yang dilakukan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Menyoal peluang adanya praktik penyalahgunaan wewenang oleh penjabat bupati demi kepentingan politik jelang pilkada serentak, Latuconsina menegaskan peluang sangat kecil, mengingat mereka ditugaskan di daerah yang tingkat pemahaman politik  dan demokrasi yang di bawah rata-rata.

Latuconsina mengingatkan agara para penjabat yang diserahi tugas menahkodai pemerintahan di sana selama masa peralihan kepemimpinan itu, tidak membuat gerakan tambahan diluar mekanisme  yang berlaku.

“Kalau mereka mau membuat kebijakan yang keluar dari prosedur yang berlaku, itu namanya mereka ingin  bunuh diri. Sebab, bila  itu diketahui oleh masyarakat, akibatnya lebih parah. Bisa saja, masyarakat bereaksi keras dalam menyikapi penyalahgunaan wewenang tersebut,” ingatnya.

Kendati demikian, Latuconsina menaruh harapan agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten yang dikendalikan oleh penjabat, harus dapat berjalan efektif dan efesien. Tidak tepat bila birokrasi pemerintahan digiring untuk mengamankan kepentingan politik pihak tertentu.  “Sebatas memberikan dukungan angggaran atau lainnya kepada penyelenggaraan  saja. Jangan lebih,” ungkapnya.

Pengamat politik dari kampus yang sama, Johan Tehuayo mengatakan, “Dalam kaitan dengan kewenangan caretaker, yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sampai dengan adanya kepala daerah yang baru sebagaimana amanat Undang-Unadnag  nomor  23 tahun 2014, ya seperti di empat kabupaten di Maluku,” jelasnya.
Normalnya,  lanjut  Tehuayo  penjabat bupati berwenang menyelenggarakan proses penyelengaraan pilkada secara demokratis, aman, damai, dan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efesien,  serta transparan di masa transisi.

Sehingga, lanjut dia, bila figur penjabat bupati yang ditujuk adalah aparatur daerah yang berkualitas, sangat mungkin dapat menghindari kebijakan yang menyeleweng dari tugas utama. Apalagi menggunakan kebijakan mutasi untuk mengamankan kepentingan politik jelang pemilukada.
(MAN)

Most Popular

To Top